Washilah — Penegakan hukum, keterlibatan militer di ruang sipil, dan kesejahteraan rakyat menjadi sejumlah persoalan yang disuarakan Aliansi Mahasiswa Makassar, dalam aksi memperingati dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran di bawah Flyover, Jl. Tol Layang A.P. Pettarani, Selasa (27/10/2026).
Dirman, mahasiswa Universitas Muslim Indonesia (UMI), menyampaikan kritik terhadap aparat penegakan hukum dan kondisi demokrasi yang dinilai mengalami kemunduran.
“Aparat memiliki catatan buruk selama Prabowo-Gibran menjabat,” tegasnya.
Bagi Dirman, aparat tak berhenti pada pengamanan demonstrasi. Ia menyebut mahasiswa yang bersuara kritis, termasuk di dalam kampus, masih dibayangi pembungkaman dan pengkambinghitaman.
Ia juga menyinggung konflik agraria di Bara-Baraya, Makassar, tempat warga masih memperjuangkan kepastian hukum atas tanah mereka.
Dirman mempertanyakan bagaimana hukum ditegakkan di Indonesia. Menurutnya, hukum semestinya berlaku adil bagi seluruh masyarakat dan tidak berpihak kepada penguasa.
“Hukum hari ini itu dipelintir. Mereka menjadikan hukum sebagai alat,” ujarnya.
Kritik serupa disampaikan Alif, mahasiswa UIN Alauddin Makassar. Ia mempersoalkan tindakan aparat, ketimpangan ekonomi, dan keterlibatan militer dalam dunia pendidikan.
“Kita digurui oleh tentara, bagaimana jika kita pergi melapor ke kantor polisi? Lalu apa yang mereka lakukan?” tanya Alif saat orasi.
kampus harus tetap menjadi ruang untuk berpikir kritis, menggugat kebijakan, dan menyampaikan pendapat tanpa tekanan.
Sementara itu, perwakilan aliansi mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas), Nunu (bukan nama sebenarnya), mengkritik program pemerintah yang dinilainya belum mampu mensejahterakan masyarakat.
“Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih tidak mensejahterakan masyarakat, katanya.
Nunu juga menyoroti ruang aman bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik.
“Kami di sini sadar bahwa ruang aman kami sebagai mahasiswa kini tidak ada. Padahal kami tidak bersenjata,” ujarnya.
Satu per satu, pengeras suara berpindah tangan. Dirman berbicara tentang hukum, tanah, dan pembungkaman. Alif menggugat keterlibatan militer di ruang sipil, sementara Nunu menyoroti program pemerintah dan ruang aman bagi mahasiswa untuk bersuara.
Penulis: Anarchierchives/Gholib Al Hakam (Magang)
Editor: Sappe
