Washilah — Aliansi Mahasiswa UIN Alauddin Makassar kembali menggelar aksi “UINAM Menggugat: Reformasi Jilid II” yang berlangsung mulai Kampus I UIN Alauddin Makassar hingga Flyover AP Pettarani, Senin (15/6/2026).
Di tengah gencarnya pemerintah mengusung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai investasi masa depan generasi muda, Aliansi Mahasiswa UIN Alauddin justru melihat persoalan tersebut bagaikan gelombang nestapa. Bagi mereka, masalahnya bukan sekadar soal makanan gratis, melainkan soal arah prioritas anggaran negara dan mekanisme pelaksanaannya yang dinilai menyisakan banyak persoalan.
Aksi itu mengangkat berbagai isu nasional dan persoalan internal kampus. Mulai dari demokrasi, pendidikan, transparansi anggaran, hingga isu utama yakni evaluasi terhadap program MBG yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Di hadapan para massa aksi, Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Alauddin Makassar, Aqil Abdan Syakuran, dalam orasinya menyuarakan sejumlah kebijakan pemerintah tidak lahir dari kebutuhan riil masyarakat. Menurutnya, negara terlalu sibuk mengejar program-program besar tanpa menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi rakyat.
“Kami sadar bahwa segala kepemimpinan dan kebijakan-kebijakan hari ini tidak terlalu melihat emansipasi rakyat. Demokrasi harus memiliki legitimasi, dan kebijakan harus dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat!” Serunya.
Aqil menegaskan kritik terhadap MBG bukan berarti menolak tujuan program tersebut. Ia mengakui pemenuhan gizi anak merupakan kebutuhan penting. Namun, ia mempertanyakan mekanisme pelaksanaan serta dampaknya terhadap sektor lain yang sama-sama vital.
Di tengah keterbatasan finansial negara, para massa aksi juga memberikan kritiknya terhadap pendidikan dan kesehatan yang masih menghadapi banyak persoalan yang belum terselesaikan, sementara pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk menjalankan MBG.
“Percuma anak-anak kita sehat dan cerdas kalau biaya pendidikan dan kesehatan tetap menjadi beban berat bagi masyarakat. Apa gunanya anak-anak pintar kalau dana pendidikan tidak dikontribusikan secara baik?” Tutur Riswan, salah satu massa aksi saat di wawancarai.
Kekhawatiran tersebut muncul di tengah perdebatan mengenai besarnya alokasi anggaran untuk MBG. Di kalangan para mahasiswa, program tersebut dinilai belum menunjukkan dampak yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan negara. Mereka juga menyoroti penyesuaian anggaran di daerah yang dianggap mulai mempengaruhi sektor lain.
Lebih lanjut, Aqil tidak mendorong penghentian program secara total. Menurutnya, yang dibutuhkan adalah evaluasi menyeluruh terhadap struktur dan mekanisme pelaksanaannya.
“Pemerintah harus sadar bahwa mekanisme ini harus diubah,” katanya.
Selain persoalan mekanisme MBG, massa aksi juga menyoroti kenaikan harga kebutuhan pokok, ancaman inflasi, melemahnya nilai tukar rupiah, hingga berbagai kebijakan nasional yang dinilai minim partisipasi publik.
Senada dengan Aqil, Ketua DEMA Fakultas Adab dan Humaniora (FAH), Riswan, mengatakan mahasiswa tidak bisa tinggal diam ketika berbagai keputusan strategis negara dibuat tanpa keterbukaan.
“Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Negara tidak pernah benar-benar terbuka dalam banyak pengambilan keputusan, karena itu mahasiswa harus berdiri bersama rakyat,” katanya.
Menurutnya, berbagai krisis yang terjadi saat ini menunjukkan kemunduran kualitas demokrasi dan kegagalan pemerintah menjawab persoalan masyarakat secara substantif. Ia bahkan menyebut pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai cerminan gagalnya cita-cita Reformasi 1998.
“Rezim Prabowo-Gibran adalah cerminan dari Reformasi 1998. Karena itu hari ini kami menggugat Reformasi Jilid II. Kami menilai pemerintah tidak becus menangani APBN dan tidak mampu menjawab krisis yang tengah terjadi,” tutupnya di hadapan massa aksi.
Penulis: Zahra Awalia (Magang)
Editor: Rhizka Amelia
