Oleh: Muhammad Iskar
Sekitar beberapa hari yang lalu, kabar duka yang mendalam telah tersebar di muka dunia, seorang anak SD yang berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT) Telah menitipkan sepucuk surat untuk sang Ibu.
Yang pada intinya ia mengakhiri hidupnya sebab tak ingin menyusahkan orang tuanya, perihal kelengkapan alat tulisnya yang tidak dapat di penuhi oleh orang tuanya.
Kabar itu bukan hanya sekedar kabar duka, tetapi sebuah alaram keras terhadap negara, dimana negara telah gagal memberikan fasilitas terhadap masyarakatnya.
ada dua pertanyaan yang telah mencuat ke publik saat ini.
Apakah sepenuhnya orang tua korban salah?
Atau kelalaian negara dalam memberikan fasilitas terhadap warganya?
Beberapa komentar mengatakan “ia orang tua korban lah yang salah, sebab tak memenuhi kebutuhan anaknya.
Namun tak sedikit yang beranggapan bahwa semua ini karna kegagalan pemerintah untuk menginterpretasikan salah satu sila yaitu Sila-ke Lima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Apakah pernyataan tersebut memang benar?
Jika kita melihat polemik yang terjadi, tindakan yang di lakukan oleh presiden Prabowo Subianto, menjadi tanda bahwa memang benar adanya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hanya teks semata.
Di mana ia lebih memilih menjadi Superhero di negara luar tanpa memperdulikan masyarakatnya sendiri.
Dalam pidatonya di Sidang Umum PBB pada 23 September 2025 bahwa “begitu Israel mengakui kemerdekaan dan status kenegaraan Palestina, Indonesia akan segera mengakui status kenegaraan Israel; dan kami akan mendukung semua jaminan untuk keamanan Israel. Harus ada Palestina yang merdeka, tapi kita harus juga mengakui, kita harus juga menghormati, dan kita harus juga menjamin keselamatan dan keamanan Israel.”
Ia seakan memanufer gerakan diplomasinya agar dapat mendamaikan konflik dua kelompok tersebut.
Sehingga ia tak segan-segan masuk dalam Board of Peace (BOP) dengan masuknya presiden Prabowo Subianto kedalam BOP, ia harus mengeluarkan dana sebesar Rp.17 triliun
Semestinya dana sebesar itu mampu untuk menjamin keberlangsungan masyarakat yang terkena bencana dan masyarakat yang mengalami kemiskinan ekstrim di berbagai wilayah, seperti yang di rasakan oleh keluarga Yohanes Bastian Roja (YBR) korban bunuh diri.
Ketua PP Muhammadiyah Buya Anwar Abbas, sempat menyampaikan bahwa “Indonesia harus mengukur kemampuannya dalam negara untuk mengambil tindakan lebih jauh.”
Namun Ia hanya menitipkan program utamanya (MBG) kepada koloninya untuk dijalankan sebagai bentuk pembukaman terhadap masyarakat.
“Agar mereka tidak berani mengkritik, langkah-langkah yang saya lakukan selama jadi presiden berikan saja kepada mereka sesuap nasi, jangan berikan dia fasilitas pendidikan sebab kepintaran generasi akan menjadi ancaman bagi kelompok kita” kurang lebih narasi kasarnya seperti ini.
Sehingga masalah tersebut di selidiki oleh pihak polisi, meski nantinya anak tersebut bunuh diri diduga keras karna adanya bullying atau apapun itu, namun itulah kenyataan nya pemerintah aka selalu mencari cara agar mereka tidak menjadi sasaran. sehingga, akan memunculkan korban baru ya itu pelaku bullying.
Namum dilain sisi, segelintir kelompok yang mengatasnamakan dirinya sebagai aktivis, kini telah tenggelam, mereka tak berani mengkritik kebijakan-kebijakan tersebut, bahkan mereka tidak berani merespon polemik yang terjadi di negara ini.
Akankah Agent of Cheng dan sosial of control telah hilang di dalam tubuh seseorang Mahasiswa dan aktivis-aktivis lainnya,
Ataukah semua aktivis telah mendapatkan MBG?
Apa mungkin nalar kritis Mahasiswa dan aktivis telah dapat diberi nilai selembar kertas yang memiliki gambar Bung Hatta dan Bung Karno?
*Penulis merupakan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional (HI) Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (FUF) UIN Alauddin Makassar
