Kekerasan Seksual di Kampus, SPeKS Menilai PSGA Lambat Ambil Tindakan

Facebook
Twitter
WhatsApp
Aksi yang dilakukan SPeKS mendesak Pimpinan UIN Alauddin untuk menciptakan ruang aman dari kekerasan seksual yang dilaksanakan di Depan Perpustakaan Umum UIN Alauddin, Kamis (08/12/2021).

Washilah – Setelah Surat Keputusan (SK) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kemenag Nomor 5494, tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual (PPKS) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dikeluarkan pada 2019. PSGA UIN Alauddin Makassar, dinilai lambat mengambil tindakan oleh Solidaritas Perlawan Kekerasan Seksual (SPeKS).

Perwakilan SPeKS, Ucay berpendapat, dari SK tersebut ditambah hadirnya buku Saku PTKI tahun 2020, seharusnya Standard Operasional Prosedur (SOP) itu sudah ada, tetapi sampai saat ini masih belum bisa diakses oleh mahasiswa.

“Sejak rentang waktu (dua tahun) itu, langkah apa yang sudah dilakukan pihak PSGA selain Webinar yang tidak jelas arah dan langkah strategisnya,” katanya kepada Washilah, Jumat (10/12/2021).

Ia menambahkan, Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS di perguruan tinggi mengharuskan keterlibatan semua pihak dalam merumuskan SOP, ULT, dan Satuan Tugas.

“Harusnya ada pelibatan mahasiswa, bukan hanya di sosialisasinya. Pihak PSGA dan pimpinan kampus bisa kami nilai semakin otoriter saja dalam menentukan kebijakan,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala PSGA Rosmini Amin mengatakan, Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkup UIN Alauddin Makassar sudah ada, namun belum bisa diakses oleh publik. Hal itu tertuang dalam SK Rektor Nomor 587 Tahun 2021.

“Mengenai SOP sudah ditandatangani namun belum diekspos. Belum disosialisasikan karena dosen harus paham terlebih dahulu,” katanya.

Penulis: Irham Sari (magang)
Editor: Ardiansyah

  Berita Terkait

Pencarian Berita

Lihat Arsip Kami