Polemik Peninjauan Penetapan UKT

Facebook
Twitter
WhatsApp

Washilah – Hasil Peninjauan Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Lingkup UIN Alaudddin Makassar telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 238 Tahun 2021 pada hari Rabu 17 Februari lalu oleh Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof Hamdan Juhannis. Namun sampai saat ini SK tersebut masih menuai banyak polemik.

Diketahui, 217 nama mahasiswa tercantum dalam SK tersebut. Dari Jumlah Mahasiswa UIN Alauddin yang berjumlah 26.117 — Dikutip dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti)—, itu berarti hanya 12,3% dari total jumlah Mahasiswa yang mendapatkan Peninjauan Penetapan UKT.

Polemik

Sejak tanggal dikeluarkannya SK peninjauan penetapan UKT, hingga saat ini masih menuai polemik. Pasalnya di antara Delapan Fakultas di UIN Alauddin. terdapat satu fakultas yaitu Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) yang SK nya terlambat keluar sampai pada H-1 sebelum masa tenggang pembayaran UKT, terdapat pula salah satu jurusan di Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) yang sama sekali tidak ada mahasiswa yang lolos berkas, sementara itu di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) diduga terdapat keganjalan dalam menetapkan nama yang berhak menerima peninjauan UKT.

Saat dikonfirmasi pada tanggal (26/02/2021) Ketua Senat Mahasiswa FDK Randy mengungkapkan ia baru menerima SK tersebut jauh setelah waktu SK Nomor 238 Tahun 2021 diterbitkan.

“Kami baru menerima SK pada tanggal 26 Februari pada pukul 11:46, padahal SK diterbitkan tanggal 17 Februari. bagaimana logikanya? sedangkan pembayaran UKT sudah ditutup,” ungkap mahasiswa jurusan Manajemen Dakwah itu.

Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan FDK Dr Irwanti Said mengatakan SK tersebut sudah sejak lama dikirim ke masing masing Jurusan.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa SK langsung dikirim ke grup pimpinan sejajaran, bukan kepada pengurus lembaga kemahasiswaan (LK).

“Kalau ada SK langsung dikirim ke grup pimpinan, bukan ke pengurus lembaga. Persoalan ini, saya sendiri tidak terlibat sejak awal, karena persoalan UKT itu dari jurusan dan diproses untuk putusan akhir di Tata usaha,” jelasnya.

Sementara itu, di FKIK adanya dugaan keganjalan dalam penetapan penerima peninjauan UKT diungkapkan Ketua Dema FKIK Muslimin. Dia mengungkapkan, SK Nomor 238 Tahun 2021 harusnya ada transparansi, bagaimana proses penentuan hasil dari nama-nama penerima peninjauan UKT itu, karena dari 130 mahasiswa yang menyetor berkas di FKIK, hanya 0,72% yang dinyatakan lolos.

Upaya Memperjelas Kebijakan

Salah satu lembaga internal di FSH, Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Perbandingan Mahzab dan Hukum (PMH) melakukan upaya menuntut kebijakan terkait SK Nomor 238 Tahun 2021 dengan mengelar aksi demonstrasi di Pelataran Gedung FSH, pada selasa, (23/02/2021).

Pada aksi demonstrasi tersebut terdapat tiga tuntutan, yaitu mempertanyakan kebijakan pimpinan terkait mahasiswa PMH yang tidak satupun mendapatkan peninjauan penetapan UKT, kedua menuntut untuk membuka ruang audiensi antara mahasiswa dan Pimpinan, tuntutan terakhir berisi permintaan transparansi data pengajuan peninjauan penetapan UKT.

Lima belas menit setelah dimulainya aksi demonstrasi, Ketua Jurusan PMH Dr. Achmad Musyahid menemui massa aksi dan bersedia membukakan ruang audensi bersama Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, Ketua Jurusan PMH serta Sekretaris Jurusan PMH.

Saat dihubungi setelah audiensi, Ketua HMJ PMH Muh Arya mengatakan bahwa akan ada klarifikasi ulang dari pihak jurusan kepada pihak universitas terkait data pengajuan peninjauan penetapan UKT.

“Hasil audiensinya ialah benar bahwa ada beberapa mahasiswa yang tidak tercatat datanya padahal sudah mengajukan, sehingga akan diklarifikasikan ulang ke pihak universitas untuk SK pengurangan 20% maupun Peninjauan UKT,” ujar laki laki yang akrab disapa Arya.

Di lain tempat, Upaya untuk memperjelas SK hasil peninjauan kategorisasi UKT juga dilakukan oleh Ketua Dema FKIK Muslimin, Ia menduga terdapat keganjalan dalam menetapkan penerima peninjauan UKT di lingkup FKIK. Muslimin menjelaskan, bahwa adanya kelalaian pada proses pengumpulan data ke Universitas yang dilakukan oleh pimpinan Fakultas serta tidak adanya transparansi data.

Muslimin mengatakan, kelalaian yang dilakukan pihak fakultas terjadi sejak awal di mana perihal dari surat yang akan diajukan ke rektorat ialah perihal pengurangan UKT bukan peninjauan penetapan UKT.

“Pada saya cek di fakultas ternyata berkas nya baru di proses di fakultas dan sementara di proses surat nya, setelah dijelaskan terkait peninjauan UKT ini dan apa yang sudah terjadi, Ka TU langsung meminta staf nya untuk Print kembali dan mengganti perihal surat dari penurunan menjadi peninjauan. Setelah itu saya meminta untuk diperlihatkan siapa saja nama yang diajukan tetapi tidak di perkenankan, katanya tidak usah, ini baru pengajuan silahkan nanti saja diliat direktorat, InsyaAllah hari ini sudah masuk,”ucap muslimin, mengulang perbincangannya dengan Kepala Tata Usaha FKIK.

Lebih lanjut, mahasiswa jurusan Keperawatan ini menjelaskan, bahwa penyetoran berkas dari fakultas ke Universitas sangat lambat dilakukan.

“Saat saya chat pihak rektorat tanggal 17 Februari pukul 09:30, katanya belum ada yang masuk peninjauan UKT, padahal teman-teman sudah memasukkan berkas dari 11 Januari. Pertanyaan demi pertanyaan pun terlintas, bagaimana bisa berkas dari teman-teman yang mengurus belum masuk padahal sudah lama diurus terkait itu dan Dekan FKIK pun menyampaikan bahwa berkas sudah sampai di Rektorat. Entah mana yang harus dipercaya pihak Rektorat atau Fakultas. Setelah sholat Dzuhur saya kembali memperjelas ke rektorat , dan katanya sudah ada berkas dari fkik yang masuk untuk peninjauan UKT tapi berkas itupun tak sempat saya liat karena secara bersamaan pihak pimpinan sedang melaksanakan rapim pada tanggal 17 Februari,” Lanjut Muslimin.

Tidak sampai di situ, setelah memastikan berkas masuk ke rektorat, dan benar akan dilakukan Rapat Pimpinan. Muslimin terus mempertanyakan kejelasan dalam penetapan nama penerima SK tersebut.

Pada tanggal 19 Februari, Dekan FKIK Dr Syatirah mengirimkan File PDF SK Hasil peninjauan penetapan UKT di Grup yang di dalamnya berisi ketua lembaga sejajaran dan pimpinan fakultas.

Menerima SK tersebut, Muslimin mengaku langsung mempertanyakan, apakah nama yang di SK itu didapatkan langsung dari pihak Fakultas atau bagaimana. Hal itu dilakukan sebagai upaya menuntut transparansi Rekategorisasi. Namun pertanyaan tersebut tidak diacuhkan oleh Dr Syatirah.

Pria yang akrab disapa mus ini menerangkan, bahwa pertanyaan yang sama terus dia ajukan, namun tidak kunjung dijawab oleh Dekan FKIK itu.

“Pada tanggal 22 Februari saya up kembali pertanyaanku yang di grup, tetapi seperti biasa, tidak ada juga jawaban, padahal pertanyaan seperti itu harus dijawab supaya ada bentuk transparansi dari dari pimpinan fakultas terkait bagaimana proses penetapan nama penerima,” jelas mahasiswa jurusan keperawatan semester lima.

Terakhir, Muslimin sangat menyayangkan sikap Dekan sebagai pimpinan tertinggi di FKIK yang tidak menjawab pertanyaan yang ia ajukan sejak tanggal 19 hingga 24 Februari kemarin. Hingga pada hari kamis tanggal 25, Dekan FKIK meninggalkan grup tersebut tanpa adanya jawaban terkait SK Nomor 238 Tahun 2021.

Saat dihubungi melalui whatsapp (26/02/2021), Dekan FKIK Dr Syatirah menanggapi tudingan tersebut, Ia mengatakan apa yang dilakukan fakultas sudah sesuai dengan prosedur yang ada.

“Investigasi meki kalau kita anggap ada kejanggalan. Karena kalau dari fakultas sudah dilakukan sesuai prosedur. Sekian dan terima kasih,” tutupnya.

 

Penulis : Nadia Hamrawati (Magang)

Editor : Ulfa Rizkia Apriliyani

  Berita Terkait

Pencarian Berita

Lihat Arsip Kami