PSGA Adakan Seminar, Bahas Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual

Facebook
Twitter
WhatsApp
Rektor UIN Alauddin Makassar menyampaikan Draft Peraturan Rektor terkait Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi melalui Seminar Nasional, Kamis (11/2/2021).

Washilah – Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) LP2M UIN Alauddin Makassar menggelar Seminar Nasional dengan mengusung tema “Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual”   melalui aplikasi Zoom dan live streeming Youtube, Kamis (11/2/2021).

Dalam seminar tersebut, PSGA UIN Alauddin Makassar berkolaborasi dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) UIN Alauddin Makassar menghadirkan empat narasumber yakni Dr Rosmini Amin selaku Kepala PSGA UIN Alauddin Makassar, Prof Alimatul Qibtiyah selaku Ketua Sub Komisi Pendidikan Komnas Perempuan RI, Dr Mahrus El- Mawa MA selaku Koordinator PSGA se PTKI, DR dr Fitriah Zainuddin, M Kes selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan.

Webinar ini dipandu oleh Dr Nila Sastrawati, selaku Divisi Advokasi PSGA UIN Alauddin Makassar. Selain itu, turut hadir Rektor UIN Alauddin Makassar Prof Hamdan Juhannis dan Eny Yaqut Cholil Penasihat DWP Kemenag RI selaku Keynote Speaker dalam seminar kali ini.

Prof Hamdan Juhannis dalam sambutannya berharap adanya seminar ini bisa menjadi pijakan untuk menghasilkan SK Rektor yang bisa dipedomani bersama.

“Jadi nantinya bisa dijadikan pijakan untuk menguatkan sebagai basis filosofis tentunya, untuk menghasilkan SK Rektor yang bisa dipedomani bersama,” ungkapnya.

Seminar tersebut juga merupakan salah satu agenda besar untuk mensosialisasikan draft Peraturan Rektor terkait Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di lingkup UIN Alauddin Makassar tahun 2021.

Sementara itu, dalam pemaparan salah satu narasumber, Dr Mahrus El- Mawa mengatakan adanya sosialisasi draft Keputusan Rektor menjadi sebuah tradisi baru.

“Saya menyambut baik, ini bagian dari tradisi baru terhadap kebijakan yang sifatnya publik,” ujarnya.

Lebih lanjut, menurutnya SK Rektor ini sebagai bagian dari jembatan penegakkan kemanusiaan dan harus terus dikawal.

“SK Rektor tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus itu bagian dari jembatan penegakkan kemanusiaan dalam ranah akademik dan political will, karena itu harus dikawal sepanjang hayat dan dikandung badan,” lanjutnya.

Sebagai penutup ia menjelaskan, bahwa dalam kekerasan seksual pencegahan harus diberi porsi yang lebih banyak dibanding penanganannya.

“Menurut saya, prinsipnya adalah pencegahan itu harus lebih diutamakan dibandingkan penanggulangan atau penanganannya, pencegahan itu saya kira harus kita kasih porsi yang lebih banyak, karena kalau kita porsinya lebih banyak di advokasi nanti khawatir PSGA pekerjannya jadi Advokat” tutupnya.

Penulis: Muhammad Fauzan (Magang)
Editor: Rahmania

  Berita Terkait

Pencarian Berita

Lihat Arsip Kami