Oleh: Ima Aprilia
Akhir-akhir ini aksentuasi perpolitikan di Indonesia sangat lengket terhadap fenomena etnisitas dan agama. Dua hal yang sangat mustahil untuk dilepaskan dan dilupakan ini merupakan hal yang memang benar-benar tidak bisa dihindari. Mulai dari kebiasaan kita (masyarakat) dalam melihat secara aksioma suatu isu bahkan kejadian perpolitikan kita sendiri.
Di Indonesia, seseorang politikus mampu menembus kursi parlemen atau posisi dalam roda pemerintahan hanya dengan memainkan satu atau dua isu yang tak lain adalah etnis dan agama. Kedua hal ini sangat mudah memainkannya bahkan hanya ketika dua hal ini disatukan maka terciptalah kekuatan politik yang elegan.
Kuatnya eksistensi politik identitas dan agama ini bisa menjadi racun dalam korservatisme kelompok kontra pancasilais dimana misalkan antara dua kubu akan saling mengolok dan rasis terhadap kubu lainnya demi bisa saling menjatuhkan, justifikasi serangan akan selalu digaungkan secara agama baik itu dalam kata murtad, kafir, sesat, munafik dan seorang penista, disinilah konflik-konflik mulai terjadi.
Konflik semacam ini sebenarnya wajar-wajar saja, kita seharusnya bisa berkaca dan melihat negara tetangga. Di Malaysia, mereka hanya memiliki tiga etnis dominan yaitu (Melayu, Cina, dan India) namun pertentangan dan ketengangan mereka tetap terjadi secara sengit pada setiap musim politik maupun sebelumnya sampai-sampai negara itu kental dengan politik identitasnya.
Itu hanya tiga, coba bayangkan di Indonesia, negara kesatuan yang terkenal luas dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau yang terdiri dari kurang lebih 300 suku, 700 bahasa daerah beserta keanekaragaman agama dan kepercayaannya, hal ini bisa menjadi bukti bahwa betapa banyaknya konflik yang akan terjadi jika kita mau berbicara soal perbedaan etnisitas dan agama. Dari beragamnya perbedaan ini entah itu bisa menjadi ancaman atau peluang bagi politikus Indonesia yang pastinya, ini adalah jalan mulus menuju Roma.
Di negara kita, masyarakat lebih gampang direbut emosinya dibandingkan pemikirannya. Ketika seorang mampu memainkan kata maka tanpa bukti konkritpun sudah bisa dipercaya jika yang bicara itu adalah politisi. Jadi jangan heran apabila terdapat fenomena atau isu yang muncul pada musim-musim politik tentang suatu suku yang tiba-tiba didiskriminasi dan dikucilkan, terlebih jika perwakilan dari etnis itu mencalonkan diri.
Mengangkat identitas diri sendiri bagi seorang calon atau yang sudah sah dalam kursi pemerintah merupakan hal yang boleh-boleh asal membawa ke arah yang positif dan tanpa diskriminasi kegolongan lain alias sudah ada logo halalnya, bukan yang ada badaknya.
Masyarakat sebenarnya tidak harus menghindari hal semacam ini, akan tetapi lebih untuk mempersiapkan diri. Jika seorang politikus merebut emosi masyarakat maka akan terciptalah banyak diskriminasi etnisitas dan si aktor politik akan mampu merebut banyak suara akan tetapi jika saja seorang poitikus mampu merebut pikiran masyarakat, hal semacam ini sebenarnya akan sama saja bahwa tetap akan ada statement identitas namun bisa meredam beberapa konflik didalamnya.
Itulah mengapa politik identitas dan agama ini, entah itu ancaman atau sebuah peluang, tergantung dari bagaimana seorang aktor politik mau membawanya kepanggung seperti apa.
Berbicara soal etnis dan agama, pikiran saya tidak pernah lepas dari kejadian kemarin yang rasanya memang tidak bisa dilupa karena setiap tahun diperingati dengan sangat meriah dan syahdu setiap tanggal 2 Desember atau biasa dikenal dengan nama Aksi 212 di Monas, Jakarta Pusat atas isu penistaan agama oleh mantan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau akrap disapa Ahok. Ahok, seorang politikus dari etnis Tionghoa dan beragama Kristen Protestan yang kemarin diterpa isu penista agama, wajar saja jika dia diserang sampai sebegitunya oleh kubu sebelahnya yaitu Anis Baswedan yang juga merupakan lawan politik yang mengambil kesempatan dicelah itu. Ahok merupakan kaum minoritas keras dinegara ini dan membuat lawan politiknya menggali peluang karena itu.
Seperti yang kita ketahui, etnis Cina di negara kita memiliki sejarah yang kelam, sehingga memberi bekas hingga sekarang dan Ahok berasal dari etnis itu hingga pada akhirnya, ini membentuk kekuatan politik bagi lawannya yakni Anies Baswedan untuk melemahkan daya kuasa politik Ahok.
Perebutan kekuasaan atas kekuatan politik etnisitas di Indonesia ini cukup beragam, salah satunya seperti yang barusan mengenai isu penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan juga beberapa jenisnya lagi.
Di sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan terdapat politisi seperti Supriansa. Beliau dulu adalah seorang pejabat yang menduduki Wakil Kepala Bupati Kabupaten Soppeng namun masa jabatannya ini hanya berlansung selama 2 tahun 7 bulan, Supriansa mundur dari jabatannya lantaran beliau menjadi calon Anggota DPR RI. Majunya Supriansa ke kursi DPR RI ini dengan membawa identitasnya yang berdarah Bugis asli mampu membuat peluang politik di Jakarta, ini merupakan peluang karena suku Bugis bukan suku yang terbilang kecil dan juga tidak sulit untuk merebut simpatinya atau bahkan persatuannya.
Beliau akhirnya berhasil menduduki kursi DPR RI komisi III yang membidangi hukum, Hak Asasi Manusia (HAM) dan keamanan. Itu semua tak lain dari dukungan kota kelahirannya, tanah Bugis. Suku Bugis bersatu untuk memberikan suara dan dukungan penuh terhadap manusia utusan pilihannya, Supriansa dengan harapan bisa membawa perubahan yang lebih baik. Dan tidak luput pula dari dukungan penuh bupati Soppeng. Kemenangan Supriansa ini membuktikan bahwa kekuatan politik yang dibawa dari identitas mampu memberikan hasil yang menjanjikan dan tanpa menjatuhkan lawan politikya dari manapun. Berbeda dengan isu Ahok tadi yang sama-sama berangkat dari etnisitas namun berbeda dari segi konservatisnya.
Politik identitas bisa menjadi hal yang membahayakan di Indonesia jika aktor politik yang membawanya berniat demikian. Perbedaan kita yang beragam tidak lagi terlihat indah melainkan terkesan sebagai ancaman bagi kesatuan bangsa. Ini seharusnya menjadi perhatian kita karena jika tidak, diskriminasi etnis akan terus berlangsung jika tidak disadari sebagaimana cepatnya.
Konflik identitas akan terus digunakan untuk merebut ruang-ruang kekuasaan dan selamanya akan selalu begitu karena dibalik fenomena ini terdapat peluang besar didalamnya untuk bisa mampu merebut kursi politik. Kebenaran-kebenaran yang seharusnya menyebar dengan baik dimasyarakat nyatanya terpasung dalam emosi yang dituang dalam orasi-orasi para aktor politik yang rancu.
Terlebih lagi jika seorang politikus menjual ayat dan menjual agamanya sendiri demi bisa mendapat empati masyarakat banyak, cara ini merupakan cara yang jika terus dibiarkan akan bisa memusnahkan peradaban.
Masyarakat kini hanya ditawarkan bagaimana menerima seorang pemimpin yang se Ras , se Suku dan se Agama dan jika tidak maka akan membawa musibah dan kemudharatan, bukan masyarakat yang seharusnya disuguhkan tentang seorang calon pemimpin yang benar-benar ingin membawa perubahan yang lebih baik dan orientasi kekuasaan yang multikulturalisme dan pluralis. Meski sama-sama dilahirkan dari orasi luar biasa, semua politikus memang biasanya menebar janji namun kita bisa melihat yang mana omongan yang bersama janji beserta bagaimana cara merebut hati masyarakat bukan bersama janji dan orasi ngomongin kubu sebelah atau diskriminasi.
Negara kita dibangun dari semangat nasionalis tanpa melihat suku dan identitas maupun agama yang para pendahulu kita saling bahu membahu merebut kemerdekaan. Politik identitas yang salah akan membuat bangsa ini terpecah belah sebagaimana sejarah lahirnya negara dalam negara, forum dalam forum atau bahkan kerikil didalam karung beras.
Namun politik identitas yang benar akan melahirkan sikap saling menghargai dalam perbedaan dengan tetap membawa identitas masing-masing tanpa memaksakan dalil dan menjustifikasi orang-orang yang berbeda identitasnya.
Di sisi lain, dalam dunia politik, politik identitas sebenarnya bisa menjadi pilihan terbaik ketika suatu kelompok kurang puas dengan kepemerintahan yang dilatarbelakangi oleh persamaan golongan seperti ras, suku dan agama. Masyarakat bisa sebebas-bebasnya memilih dengan siapa yang mereka percayai untuk bisa memimpin tidak peduli dari mana orang itu karena pada dasarnya, dari semua jenis manusia semua ingin memberikan yang terbaik hanya saja cara yang dilakukan berbeda-beda dan bahkan kurang tepat.
*Penulis merupakan Mahasiswa Ilmu Politik, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, semester V.
