Formatur Kohati Syariah dan Hukum Cagora Dinilai Inkostitusional

Facebook
Twitter
WhatsApp
Doc Pribadi | Nurhamsina Bachtiar

Washilah – Formatur Ketua Korps HMI Wati (Kohati) Komisariat Syariah dan Hukum Cabang Gowa Raya Fajriani dinilai Inkostitusional. Hal itu diungkapkan Ketua Kohati Nurhamsina Bachtiar, melalui keterangannya, Minggu (25/10/2020).

Menurut Nurhamsina Bachtiar, Musyawarah Kohati (Muskoh) yang dilaksanakan di Gedung KNPI Kabupaten Gowa itu tanpa sepengetahuan internal pengurus.

“Mengenai Muskoh kemarin itu hoax, karena dia (Fajriani) mengadakan Muskoh tanpa sepengetahuan pengurus dan saya sebagai Ketua juga bingung kenapa bisa begini,” tuturnya.

Dia mengungkapkan, pengurus sama sekali tidak pernah mengadakan rapat pembahasan Muskoh.

“Kami dari pengurus sama sekali tidak mengetahui terkait Muskoh itu, seharusnya sesuai aturan, pengurus mengadakan Muskoh tapi ada oknum yang ingin mengadakan Muskoh tanpa sepengetahuan kami, ini telah mencederai Komisariat,” jelasnya.

Senada dengan itu, Khalifah Wini Mujaddidah Akbar, membeberkan seluruh pengurus Kohati merasa kaget saat melihat flayer Fajriani sebagai Formatur Ketua.

“Muskoh dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi, tertutup, dan tidak qourum. Kami protes karena tiba-tiba ada flayer Formatur Ketua lantas kita sebagai pengurus di internal Kohati dan presidium merasa tidak pernah melaksanakan muskoh,” kesalnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan pelaksanaan Muskoh itu tidak Sah.

“Yang jelas pelaksanaan Muskoh Kohati Syariah itu ilegal dan tidak sah. Karena presidium Kohati ada lima sementara Sekum Kohati seolah-olah bertindak sebagai Ketum mengambil alih dan melaksanakan Muskoh tanpa sepengetahuan empat presidium, jelas itu tidak representatif karena presidium ada lima sedangkan yang ngotot ingin Muskoh hanya satu orang,” tutupnya.

Penulis: Ulfa Rizkia Apriliyani

Editor: Rahma Indah

  Berita Terkait

Pencarian Berita

Lihat Arsip Kami