Pilkada dan Fenomena Fobia Politik

Facebook
Twitter
WhatsApp
Sumber Ilustrasi : Kompasiana.com

Oleh : Ihda Husnayani J

Pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia merupakan amanat lansung dari gerakan reformasi 1998. Mengingat perlunya peran serta masyarakat yang cukup besar untuk terlibat langsung dalam pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala daerah merupakan momentum demokrasi yang esensial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi, pilkada dimaksudkan tidak hanya untuk memenuhi keinginan menggantikan mekanisme lama pemilihan pemimpin dan wakil rakyat dengan gaya otoriter tetapi juga secara filosofis untuk mencapai implementasi nilai-nilai demokrasi yang berkelanjutan, yaitu mengembangkan partisipasi, dan daya tanggap dan akuntabilitas secara keseluruhan.

Partisipasi politik merupakan konsep yang krusial mengenai urgensi partisipasi masyarakat dalam membuat dan melaksanakan keputusan yang dibuat oleh perwakilan yang memiliki wewenang.

Banyak ide yang terkait dengan partisipasi politik dalam pemilu. Diantara yang lain, Konsep Andrian dan Smith (2006) membedakan partisipasi politik menjadi tiga, yaitu: partisipasi pasif, partisipasi aktif, dan protes. Partisipasi pasif adalah keterlibatan politik seseorang sejauh ia menempatkan politik sebagai sesuatu yang esensial dan partisipasinya pada tingkat ceramah. Partisipasi aktif terlibat dalam suatu organisasi atau kesukarelaan dalam kegiatan pemilu. Sedangkan protes adalah bentuk partisipasi dalam kegiatan aksi, seperti: menandatangani petisi atau melakukan demonstrasi.

Konsep yang lebih klasik, misalnya dari McClosky (1972), menyatakan bahwa partisipasi politik sebagai kegiatan sukarela masyarakat yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan langsung maupun tidak langsung, seperti terlibat dalam proses pemilu. Partisipasi politik dalam pemilu meliputi keterlibatan aktif masyarkat dalam partai politik, pencalonan sebagai calon pemilu, atau menjadi relawan tim pemantau suara di balik suara pada saat pemilu. Lalu apa hubunganya pilkada dengan generasi milenial?.

Tulisan ini hendak membahas proses pilkada dan fenomena fobia politik yang terjadi pada generasi milenial di Indonesia dalam konteks pemilihan kepala daerah (pilkada). Benarkah jika segelintir pemuda menganggap politik itu hanya tentang cerita basa-basi? Panggung perwayangan yang hanya kaum otoriter yang mendalangi? yang skenarionya tidak jauh dari bagi- bagi kursi hingga korupsi? Lalu apakah negeri ini sudah kehilangan golongan-golongan oposisi?.

Sepertinya pertanyaan menantang ini hanya dapat ditaklukkan oleh para pemuda yang sekiranya kritis dalam menanggapi berbagai isu pemuda dan bangsa. Lalu di mana para pemuda itu? Apakah mereka yang kritis sedang alergi terhadap perpolitikan bumi pertiwi?.

Merajut Kembali Mozaik Kebhinnekaan: Refleksi Sumpah Pemuda Sebagai Upaya Implementasi Nilai-Nilai Kesatuan,
Jika merefleksi sedikit kebelakang pemuda adalah penggerak dalam sebuah roda yang bernama politik. Roda yang berniat membawa tubuh Indonesia menuju arah yang makmur, adil, dan sejahtera. Bahan bakarnya ialah seteguk nasionalisme dan kaca spionya ialah patriotisme.

Sejarah menuliskan bahwa pemuda adalah penggerak yang handal dalam arena perpolitikan Indonesia bahkan sebelum Republik ini lahir. Tidak dapat dipungkiri, Indonesia akhirnya dapat menyandang status kemerdekaannya tidak lain dan tidak bukan sejak menggalakkan persatuan dan kesatuan yang tentunya merupakan gagasan para pemuda.

Sumpah pemuda yang diikrarkan 28 Oktober 1928 merupakan titik penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan. Dimana ikrar sakti satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa seperti rapalan mantra yang dapat langsung menyatukan nusantara.

Pemuda adalah pengendali politik yang memiliki andil sangat besar dalam meraih kemerdekaan bangsa ini. Jika saja pada tanggal 16 Agustus 1945 tidak terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan yang muda, dan para pemuda tidak mendesak untuk segera diproklamirkan kemerdekaan, bisa jadi kita belum merdeka saat ini.

Pemuda itu penggerak super yang kritis meski terkadang sampai anarkis bahkan mampu menggulingkan rezim Soeharto di tahun 1998. Karena kekuatan pemuda inilah rasanya tidaklah muluk jika Soekarno berkata bahwa berikan ia sepuluh pemuda maka ia akan mampu mengguncang dunia.

Begitu besar dan pentingnya peran pemuda zaman dahulu di dalam dunia perpolitikan tanah air. Begitu Pedulinya pemuda terdahulu terhadap bangsanya. Namun Sangat miris jika dibandingkan dengan potret pemuda dewasa ini.
Potret Pemuda dalam Bingkai Milenial: Menghidupkan Kembali Nyala Api Semangat Pemuda di Era Reformasi
Dewasa ini, banyak generasi milenial yang sudah tidak sadar akan jati dirinnya yang sebenarnya. Kebanyakan sepertinya lupa bahwa mereka mau tidak mau akan menjadi pewaris sah bangsa ini.

Mungkin akibat globalisasi yang menyuburkan sikap individualis, yang membuat nasionalisme dikalangan pemuda seakan usai. Pemuda hari ini mengidap apatisme kepada negaranya bahkan tak jarang sampai melecehkan bumi pertiwinya. Ada yang salah di sini. Apakah dengan politik pemuda masih juga alergi? Meski dikatakan ini zaman sudah benar- benar reformasi. Meski katanya demokrasi harga mati namun nyatanya dalam pemilu pemuda lebih sering menjadi kaum golongan putih. Bahkan tak jarang hak suara menjadi barang jual beli.

Kata kunci agar pemuda tidak terjebak dalam labirin politik yang menyesatkan adalah, melakukan destruksi terhadap paradigma lama tentang politik dan juga parpol. Destruksi terhadap paradigma lama tentang pemuda dan politik bisa diartikulasikan sebagai upaya untuk tidak lagi terjebak dalam “Dongeng masa kecil” yang terbukti justru mematikan rasio politik.

Pendek kata, tidak lagi menjadi seorang peniru amatiran. Dengan kata lain, untuk menjadi seorang politikus seperti Bung karno, Hatta, atau Syahrir, misalnya, para pemuda tak perlu menjadikan ajaran ketiga tokoh itu seperti dogma. Tak juga perlu mencari-cari sosok lain yang dianggap sama seperti orang-orang besar itu, melainkan mendidik diri agar sama atau mendekati kebesaran tokoh-tokoh tersebut.

Pemuda sebagai penggerak berkekuatan super adalah aset yang harus segera diperbaiki mindset-nya. Pemuda alergi politik sudah seyogianya harus diobati. Harus diobati dengan ramuan yang bernama kepercayaan. Tidak bisa dipungkiri bahwa tingkat kepercayaan pemuda terhadap politik, khusunya terhadap partai politik itu rendah.

Apalagi berdasarkan hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), tingkat kepercayaan publik pada partai politik menduduki tempat terendah yaitu hanya mencapai 52,9 persen.
Tidak salah rasanya hasil survei tersebut karena memang partai politik lama yang ada saat ini tidak melakukan tugasnya dengan baik.

Seharusnya partai politik bertugas melakukan kaderisasi melahirkan aktor-aktor politik yang berkualitas, bukan ketika pesta demokrasi akan berlangsung, disitu baru mencari pasangan penggantinya. Tentu saja tidak untuk dapat duduk menjadi calon pasangan yang dibersanding perlu adanya mahar bahkan sesajen yang tidak sedikit. Maka tidak heran jika banyak aktor politik yang lekat dengan pencitraan dan juga tersandung korupsi.

Diharapkan setelah partai politik sudah berbenah, melahirkan tokoh-tokoh politik yang berkemampuan, dapat menyehatkan iklim politik Indonesia. Menggugah para pemuda untuk lebih peduli pada politik dan bangsanya.

Jika sudah tercapai pemuda indonesia yang peduli bangsanya, mari seluruh pemuda indonesia kita bangkit, tunjukkan siapa kita, kita guncangkan dunia. Kita gemakan Indonesia raya di seantero dunia. Indonesiaku pasti bisa.

Para pemuda justru harus bersetia pada idealisme politiknyasendiri, karena hal seperti itulah yang juga dilakukan para tokoh-tokoh besar dahulu. Bagaimana caranya? Merujuk pada kritik mengenai parpol tadi, maka membangun partai yang mampu mengeliminasi ekses tipologi roda politik dan juga klientalistik terhadap kebebasan politik para pemuda. Dengan kata lain, pemuda harus membangun dan membiasakan diri terhadap tradisi partai yang mengembalikan politik ke khitanya seperti era yunani arkais, yakni sebagai “agora” atau arena perjuangan kebaikan bersama.

Penulis merupakan mahasiswa Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat semester III

  Berita Terkait

Pencarian Berita

Lihat Arsip Kami