Memahami Konsep Dasar Politik Islam Empirik

Facebook
Twitter
WhatsApp
Sumber Foto : http://www.gramedia.com

Oleh : A Muh Rifky Nugraha

Politik Islam empirik adalah konsep politik yang menekankan pada pemahaman rasionalitas yang lahir pada pengetahuan bawaan dalam diri manusia. Empirisme pada konteks politik Islam dapat diartikan sebagai pendekatan konsep tabula rasa atau penekanan kertas kosong.

Dalam hal ini menunjukkan secara lahiriyah manusia layaknya kertas kosong yang kemudian berkembang lebih jauh sesuai eksistensi dari manusia itu sendiri. Perkembangan itu dapat diuraikan dengan pengalaman inderawi yang didapati oleh manusia seiring dengan pertumbuhan hidupnya dari masa ke masa.

Sehingga, berangkat dari pengalaman itulah manusia dapat menafsirkan segala sesuatu yang terdeteksi oleh indera yang kemudian diolah menjadi suatu pelajaran atau ilmu pengetahuan.

Dalam memperoleh ilmu pengetahuan, manusia tentunya tidak serta merta langsung memperoleh pengetahuan itu, akan tetapi ada metode taktis yang dilakukan oleh manusia, metode tersebut diklasifikasikan oleh plato menjadi dua, yaitu allegory if cave (pengenalan goa) dan pengetahuan yang bersifat identitas (manusia melakukan identifikasi) terhadap suatu hal yang sebelumnya belum pernah dilihat maupun dikenali yang kemudian didapati berdasarkan proses adaptasi terhadap suatu tempat.

Kedua metode tersebut merupakan acuan untuk mendalami politik Islam secara idealis dan empiris, Konsep idealisme diartikan sebagai recollegting atau mengingat kembali dan mencontoh politik Rasulullah. Sementara konsep empirisme diartikan untuk memahami pengalaman dari praktik politik, kekuasaan dan pemerintahan Islam.

Berdasarkan uraian di atas, secara eksplisit politik Islam empirik dapat didefenisikan sebagai konsep politik Islam yang mengacu pada pendekatan pengalaman politik Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin sampai pada masa dinasti bani Umayyah.

Pendekatan pengalaman tersebut dijadikan sebagai landasan pada politik empirik karena apa yang tertuang dalam teks Al-qur’an dan hadist (politik profetik) belum tentu sejalan pada praktiknya. Dalam politik Islam empirik, poin penjabarannya membahas tentang kekuasaan, pemerintahan dan partisipasi politik.

Adapun starting poin politik Islam empirik dapat dilihat pada masa pemerintahan :
a. dinasti Umayyah
b. dinasti Abbasiyah
c. dinasti Umayyah Spanyol
d. dinasti Fatuluyyah Mesir
e. dinasti kecil pasca keruntuhan Baghdad
f. dinasti Usmaniyah Turki
g. dinasti Islam Iran
h. kerajaan Islam di Nusantara
i. negara merdeka umat Islam

Pada perjalanan politik Islam, konteks pengambilan keputusan mengenai hal-hal taktis terkait perpolitikan baik itu, penentuan kebijakan, pemilihan pemimpin dan penentuan kepentingan masyarakat dilakukan secara musyawarah. Politik Islam tidak mengenal istilah demokrasi, yang ada hanya musyawarah. Secara etimologi musyawarah berasal dari kata syawara yang berarti meminta pandangan atau pendapat.

Kemudian, secara terminologi musyawarah adalah permintaan pandangan dari pemimmpin atau pejabat yang berwenang kepada kelompok masyarakat tentang suatu kebijakan tertentu.

Musyawarah dalam politik Islam, tidak melibatkan semua individu yang ada saat itu. Namun, hanya beberapa orang saja yang dijadikan sebagai perwakilan di setiap kelompoknya, seperti pemimpin atau pejabat. Hal tersebut menunjukkan bahwa musyawarah hanya dapat diikuti oleh orang tertentu yang menjadi representatif dari setiap golongan.

Adapun tujuan dari musyawarah adalah menampung partisipasi publik untuk menghasilkan keputusan terbaik secara bersama-sama yang didasari oleh beberapa pandangan maupun sugesti (saran).

Bentuk musyawarah di masa Rasulullah yaitu pada perang badar dan proses pengangkatan Abu bakar As-siddiq menjadi khalifah di Saqifah bani saidah. Setelah itu, proses musyawarah mengalami kendala dan permasalahan sampai pada dinasti Umayyah konteks musyawarah sudah tidak lagi ditemukan karena pada masa itu semuanya dibalut dengan sistem dinasti.

Selanjutnya, musyawarah dalam pemerintahan dan kekuasaan Islam kembali dilakukan pada masa dinasti Turki usmani dan berlangsung terus menerus sampai saat ini setelah umat Islam menemukan gagasan demokrasi dan politik.

Setelah memahami konsep musyawarah dalam politik Islam, selanjutnya masuk pada nalar politik. Apa itu nalar politik? Istilah nalar dalam bahasa Arab disebut dengan Al-aql, nalar politik ini dipopulerkan pada masa kontemporer oleh pemikir yang bernama Muhammad Abid Al-Jabiri.

Perspektif nalar politik didefenisikan secara eksplisit oleh Al-Jabiri sebagai kebiasaan bawah sadar atau gagasan bawah sadar yang menggerakkan bangsa atau masyarakat dalam merespon realitas politik tertentu.Pandangan tersebut dielaborasi secara komprehensif oleh Al-Jabiri dengan menguraikan politik adalah aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh masyarakat yang menggambarkan relasi kekuasaan antara dua belah pihak satu sama lain.

Menurut Al-Jabiri lebih jauh, aktivitas atau tindakan politik itu ditentukan oleh seperangkat pola pikir, pandangan dan paradigma. Ketiga poin subtansi perangkat nalar politik yang digagas oleh Al-Jabiri semuanya akan berimplikasi pada tindakan kekuasaan dan masyarakat.

Dalam politik Islam, ada tiga unsur yang membangun nalar politik yaitu aqidah, qabilah dan ghanimah. Dasar aqidah menjadi pondasi utama politik Islam karena dalam menjalankan kekuasaan tujuannya adalah untuk memperoleh ridha Allah SWT.

Kemudian qabilah, qabilah atau tribalisme kesukuan adalah nalar politik yang menunjukkan adanya kontestasi kepemimpinan dalam politik Islam, hal tersebut dicontohkan pada kontestasi kepemimpinan yang ada di Mekkah tepatnya pada suku Quraisy yang memiliki dua klan yakni klan Hasyim dan klan Abdul Manaf yang saling berkontestasi dalam memperubutkan posisi kekuasaan.

Selanjutnya ghanimah atau harta rampasan perang, ghanimah ini merupakan nalar politik Islam yang membangun paradigm atau gagasan tentang ekonomi militer. Pada masa Rasulullah dan Khulfaur Rasyidun ghanimah ini adalah harta yang diperoleh melalui peperangan.

Kemenangan umat Islam diberbagai peperangan dalam perluasaan kekuasaan memberikan dampak yang baik terhadap perekonomian dan kesejahteraan umat Islam. Pembagian ghanimah diklasifikasikan menjadi dua, pertama harta yang diperoleh melalui peperangan diberikan 4/5 untuk tentara dan 1/5 untuk Rasulullah beserta umat Islam.

Dari nalar politik itulah yang kemudian berkembang menjadi ideologi politik yang kemudian dijadikan falsafah hidup. Karakter dari nalar politik itu lahir berdasarkan kehendak yang kemudian menjadi keputusan politik yang manfaatnya ditujukan secara bersama-sama dalam seluruh elemen politik baik masyarakat maupun penyelenggara kekuasaan.

Sehingga, pada poin ini dapat dipahami jika politik Islam empirik adalah konsep politik yang didasarkan pada pengalaman praktik politik Rasulullah, Khulafaur Rasyidin sampai pada dinasti bani Umayyah dan seterusnya. Hal tersebut membuktikan jika dalam politik Islam tidak ada sistem pemerintahan yang yang baku dalam Al-qur’an, tidak semua yang ada dalam Al-qur’ab dan hadis diimplementasikan (tidak semuanya sejalan).

Penulis merupakan Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik Semester III. 

  Berita Terkait

Pencarian Berita

Lihat Arsip Kami