Neoliberalisme: Hadirnya Ketimpangan Sosial dan Ekonomi

Facebook
Twitter
WhatsApp
Doc. Pribadi Penulis

Oleh : A. Muh. Ismail ZM

Tulisan ini akan dimulai dengan satu kejutan yang cukup memiluhkan dan pangling. Pasalnya data yang telah dipublikasi oleh Oxfam yang menyebutkan Harta 4 orang terkaya di Indonesia mencapai US$ 25 Milliar atau setara dengan Rp.333,8 Triliun. Angka ini terbilang besar jika seluruh kekayaan 100 Juta penduduk miskin di Indonesia diakumulasikan, jumlahnya hanya sebesar US$ 24 Milliar atau berada di angka 320,3 Triliun. (Katadata.id ;2017).

Data diatas dapat dikatakan sebagai salah satu ironi yang begitu paradoks. Sebagaimana yang dapat dipahami, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber kekayaan alam yang sangat melimpah. Bentangan alam yang terhitung dari Sabang hingga Merauke, ternyata tidak begitu mampu menjadi topangan untuk daya tunjang kesejahteraan masyarakat sebagaimana harapan funding father yang menitipkan titah pada bunyi alinea keempat UUD 1945.

Pada kenyataannya, kesenjangan sosial dan ekonomi sangatlah tampak dan begitu terasa. Maka wajar saja jika hadir pertanyaan, apa yang menjadi penyebab dari hadirnya kesenjangan sosial dan ekonomi di negara ini? Dimana ketersediaan sumber daya alam yang membentang luas dari Sabang hingga Merauke ini? Apakah seluruh kekayaan tidak mampu menopang kecukupan kebutuhan dalam menunjang kesejahteraan masyarakat?
Ketimpangan sosial dan ekonomi sebagaimana yang tersebutkan, tentu bukanlah sesuatu yang turun dari langit begitu saja.

Tetapi ironi ini mewujud dalam/dari satu fase sejarah yang mengeklusi dan melalui rentetan polarisasi yang kian massif serta reproduksinya yang begitu nyata pasca kapitalisasi seluruh aspek memapankan posisi. Sistem dominan yang dimaksud ialah Kapitalisme. Meskipun awalnya, Kapitalisme dipandang mampu menganulir seluruh pahaman ortodoksi teologi maupun human dilemmatic oleh senjangnya fase feodalisme tetapi pada akhirnya, kapitalisme justru mewujud pada pranata sosial yang syarat kesenjangan, baik dari aspek ekonomi dan maupun problem sosial yang terus-menerus bergulir seperti sekarang ini. Penampakan ini dapat dikatakan adalah buah dari hadirnya satu fase sejarah yang panjang hingga kian terkulminasi sampai sekarang ini.

Sebagai awal, dapat dilihat ada beberapa penyebab terjadinya ketimpangan sosial. Secara kritis, Karl Marx menyebutkan ada tiga proses yang berlangsung dan beriringan dengan kian masifnya akumulasi primitif yakni: 1). Penghakmilikan tanah menurut konsepsi kepemilikan pribadi borjuasi Eropa, 2). penciptaan golongan sosial baru para pekerja upahan dan akumulasi kekayaan ke tangan segeintir elit lewat gerakan enclosure, dan 3). ditambah dengan pengaturan upah kerja murah di sector-sektor penopang kapitalisasi yang dilindungi peraturan-peraturan resmi pemerintah pada masa awal kapitalisme modern.

Ini disebut Karl Marx sebagai “ursprunglische akkumulation” atau akumulasi primitive (Marx, 1990:873).
Meminjam dari apa yang telah dijelaskan oleh Marx diatas, ketimpangan sosial ekonomi bukan merupakan sesuatu yang datang begitu saja atau satu bentuk keniscayaan. Paradigma inipun cukup kontradiktif dari kesimpulan premature yang diteorikan oleh Smith yang mengemukakan bahwa ketimpangan adalah bagian tidak terpisah dari manusia.

Hal ini disebabkan oleh buah dari dosa asali manusia yang tidak begitu rajin, boros dan menyenangi aktivitas hura-hura. Paradigma inipun cukup tereklusi oleh simpulan Smith yang lebih bersifat teologis yang seolah terpisah dari aspek sosial dan ekonomi yang mengiringinya.

Lebih lanjut, di tengah dominasi sistem perekonomian yang lebih mengedepankan self-interest, prinsip ekonomi kian beranjak dari subtansinya. Sebagaimana yang telah dipopulerkan oleh Aristoteles, ilmu pengaturan rumah tangga (oikonomike: baca ekonomi) dalam wujudnya yang alamiah atau kodrati berkenaan dengan pencarian sarana pemulihan kebutuhan yang niscaya diperlukan bagi adanya kehidupan material dan sarana itulah yang dapat dimengerti sebagai kekayaan yang sesungguhnya yang tidak terbatas. Berbanding terbalik dengan pijakan prinsip khremastik yang mana beririsan dengan pencarian kekayaan melalui penimbunan uang dan oleh karenanya tak memiliki batas.

Secara inhern, tujuan ekonomi dapat dipahami hanya sebatas pemenuhan kebutuhan melalui konsumsi. Ini cukup berbeda dari tujuan khrematistik adalah akumulasi kekayaan khususnya dalam wujud kepemilikan uang. Olehnya problem awal telah hadir dari wujud memetahkan bagaimana pijakan antara ekonomi dan khrematistik yang pada akhirnya terjalin secara distingsi antara bentuk penghidupan ekonomi yang alamiah dan tidak alamiah.

Distingsi ini dapat diamati dari wujud perumpamahan seperti kegunaan barang-barang misalnya kegunaan sepasang sendal. Kegunaan khas/alamiah sepasang sendal yakni sebagai alas kaki, sementara kegunaan yang tidak alamiah adalah sebagai barang dagangan.
Dengan ini dapat dilihat, Kapitalisme sebagaimana yang kita pahami ialah satu paham ekonomi, ternyata sejak hadirnya bergerak dengan mengikuti prinsip khrematistik sebagaimana yang disebutkan diatas.

Kapitalisme sebagai satu sistem ekonomi yang berorientasi pada poros komodifikasi seluruh aspek kehidupan meniscayakan polarisasi yang dikondisikan demi menunjang sirkulasi capital. Olehnya, dapat disimpulkan kapitalisme bergerak jauh keluar dari koridor alamiah prinsip ekonomi yang sesungguhnya, dimana asasnya cukup berorientasi untuk bertahan hidup saja. Dampak buruknya, kapitalisme yang tereklusi dari prinsip ekonomi dan akan menghalalkan segala cara untuk menjaga kepentingan pribadinya.

Hingga alam yang semestinya mampu di akses oleh seluruh ummat manusia untuk memenuhi kebutuhan subsistennya akan tersingkirkan dengan hadirnya bentuk enclosure (baca : pemagaran) pada aset yang disediakan alam yakni tanah. Tidak cukup dengan itu, kapitalisme dengan sendirinya akan menciptakan bentuk klasifikasi kelas antara kelas yang menguasai dan kelas yang tidak menguasai. Dimana wujud dualitas inilah yang justru akan memantik hadirnya pertentangan kelas.

Kapitalisme yang berkontradiksi sejak awal ini, tidak lepas dari amatan Karl Marx yang begitu prediktif. Menurutnya, dibawah bayang kapitalisme surplus komoditi maupun dinamika kelas yang terjadi, pada akhirnya akan mengantarkan kapitalisme dalam kehancuran. Prediksi ini begitu akurat sebagaimana terjadinya krisis ekonomi di rentang waktu 1930. Meskipun dilanda krisis yang cukup signifikan, rentetan perbaikan yang dilakukan oleh pelaku maupun teoritikus kapitalisme berusaha mencari jalan keluar untuk situasi krisis yang sedang melanda kapitalisme.

Hadirlah liberalisme pasar di sejumlah kalangan, khususnya setelah generasi Adam Smith dan para koleganya, dipaksa mangkir dari proporsi narasi ekonomi yang telah mereka gagas. Akhirnya beberapa generasi pelanjut berusaha untuk keluar dari gagasan Sir Smith dan menciptakan pola ekonomi baru yang sama sekali tidak berbeda dari prinsip asalinya, ini sama artinya dengan menuangkan anggur lama dari wadah yang satu ke wadah yang baru.

Sistem yang tidak jauh berbeda dengan narasi yang telah di gagas oleh Sir Smith ini, berkembang oleh hadirnya pemikir ekonomi sekaliber Alexander Rustow pada awal 1930-an, sebagai peletak pemikiran Neoliberalisme. Meskipun pada mulanya doktrin ini merupakan wacana yang terisolasi dan sangat terabaikan. Barulah pada tahun 1940-an sistem neoliberalisme menemukan momentum dan telaahnya kian mentradisi bagi sebagian pemikir seperti Von Hayek, Ludwik Von Mises, Milton Friedman dan sesaat jadi perhatian bagi Karl Popper.

Tetapi wacana ini kemudian ditenggelamkan oleh konsep negara kesejahteraan yang digagas oleh John Maynard Keynes.
Butuh proses yang panjang untuk mencapai puncak penyebarluasan dari wacana noeliberalisme. Hingga pada saat rentang waktu 1979-1981-an, ketika pemilihan Ronald Reagan sebagai presiden AS dan Margareth Teatcher sebagai perdana menteri di Inggris, neoliberalisme akhirnya menemukan momentumnya untuk diterapkan dan disebarluaskan keseluruh penjuru mata angin, terlebih lagi ini ddukung dengan kondisi krisis yang terjadi di Amerika Latin pada tahun 1980-an. Hingga mampu menggeser dominasi konsep Negara kesejahteraan.

Terlebih hadirnya Trisula Global yaitu IMF, World Bank dan WTO yang menjadi penopang dari penyebarluasan dari sistem neoliberalisme, dengan memanfaatkan free trade and free market. Para penganut paham noeliberalisme percaya bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dari hasil normal ‘kompetisi bebas’. Akibatnya, berjalan kompetisi agresif sebagian dari kepercayaan bahwa ‘pasar bebas’ lebih efisien dan merupakan cara yang tepat untuk mengalokasikan sumber daya alam yang langka untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Itulah alasan para penganut pemahaman neoliberal tidak menginginkan adanya intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi. hadirnya ‘hukum pasar’ yang akan dengan sendirinya mengatur dan akan mendapat bimbingan dari ‘invisible hand’. Sehingga masyarakat akan mendapatkan berkah dan pada akhirnya kekuasaan yang dikuasai oleh segelintir orang tersebut akan ‘menetes ke bawah’ (trickle down effect) kepada masyarakat yang lain.

Alih-alih akan menghadirkan kesejahteraan ekonomi. Neoliberalisme yang lebih mengedepankan privatisasi, swastanisasi, dan deregulasi secara tidak langsung akan menjalan agenda super-control dalam perekonomian dan juga politik suatu Negara, tidak terkecuali dengan Indonesia.

Kenapa Indonesia? Indonesia merupakan salah satu Negara emerging market yang ikut memastikan partisipasi aktifnya dalam agenda WTO. Ini dipertegas pada laporan TPNB (Trade Policy Review Body) dari WTO tahun 2003, Indonesia sempat dipuji dengan label Negara paling maju dalam meliberalisasi pasarnya. Meskipun label ini hanyalah mitos.

Dampak utama dari WTO kepada Indonesia sebagai bagian dari proyek noeliberalisme terletak pada beberapa kebijakan yang cukup banyak direproduksi. Hal yang paling identic dari hadirnya system neoliberal ialah adanya bentuk swastanisasi, privatisasi dan deregulasi.

Bentuk-bentuk deregulasi yang coba dilakukan oleh pemerintah sudah banyak di terapkan demi meliberalisasi sector-sektor public menjadi penguasaan swasta. Seperti: PP No 20 tahun 1994 tentang kepemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka PMA, dan sejak saat itu berbagai BUMN strategis mulai dikuasai oleh perusahaan asing, seperti kasus Paiton dengan PLN, Palyja dan Thames jaya dengan PDAM, Camex dengan Semen Gresik, dan Grosbeak dengan JICT.

Adapun UU Kelistrikan yang di sahkan DPR tanggal 4 september 2002, yang mengharuskan Negara membeli listrik swasta. Demikian pula UU investasi no 25 tahun 2007 yang sepenuhnya liberal dengan membuka saham asing 100%. Bentuk liberalisasi sector pendidikan di legalkan dalam hadirnya UU PT no 12 tahun 2012. Pada sector lingkungan salah satunya ialah dengan hadirnya UU Minerba yang di sahkan pada saat masa-masa pandemic sedang memuncaknya, yang telah menghapuskan amdal bagi para pemilik perusahaan batu bara.

Tidak hanya itu, apa yang kian nyata yakni Omnibus Law yang disahkan pada kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf pada tanggal 5 Oktober 2020. Aturan ini dengan sendirinya menjadi lampu hijau bagi para investor dari Negara pusat untuk mengekspansikan surplusnya ke Negara Indonesia. Akibatnya, sejumlah problem sosial berupa kemiskinan, kesenjangan, dan daya rusak ekologi akan kian terasa. Apalagi di tengah gejala ‘membangun negara’ yang distorsif.

Hal ini kian termungkinkan dengan massifnya proses ekstraksi dan eksploitasi alam. Tidaklah mengherankan jika data yang saya paparkan diawal sangatlah tidak berlebih, mengingat situasi dan problem sosial dibawah dominasi sistem neoliberalisme, ternyatanya di Indonesiapun kini telah mengaminkan proses privatisasi, swastanisasi, dan deregulasi.

Institusi pendidikan yang harusnya syarat akan sebuah nilai pun tak lepas dari proses liberalisasi sebagaimana telah tersebutkan diatas. Akibatnya doktrin neoliberalisme semakin diaminkan dalam institusi pendidikan untuk memperkokoh pemahaman ini. Hingga pembangunan kesadaran tidak bisa diharapkan dalam proses transformasi ilmu pengetahuan dalam institusi pendidikan.

Di tengah situasi yang timpang ini proses pembangunan kesadaran terhadap system yang mendominasi haruslah massif dilakukan. Gerakan-gerakan sosial harus tetap berjalan demi upaya menciptakan tatanan kehidupan yang senantiasa memihak pada nilai-nilai keadilan, kebaikan dan kebenaran. Hadirnya ruang-ruang alternative juga berperan penting dalam membangun wacana kritis untuk menginterupsi system yang mendominasi hari ini.

Daftar Pustaka
Baswir, R. (2006). Mafia Berkeley; dan Krisis Ekonomi Indonesia. Pustaka pelajar.
Harvey, D. (2009). Neoliberalisme dan Restorasi Kelas Kapitalis. Resist Book.
Mulyanto, D. (2010). Genealogi Kapitalisme; Antropologi dan Ekonomi Politik Pranata Eksploitasi Kapitalistik. Resist Book.
Fakih, M. (2003). Bebas Dari Neoliberalisme. INSISTPess.
Setiawan, B. (2013). WTO dan Perdagangan Abad 21. Resist Book.
Suryajaya, M. (2013). Asal-Usul Kekayaan; Sejarah Teori Nilai Dalam Ilmu Ekonomi dari Aristoteles Sampai Amartya Sen. Resist Book.

Penulis Merupakan Mahasiswa Semester 7 Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

  Berita Terkait

Pencarian Berita

Lihat Arsip Kami