Semester Baru, Sistem Perkuliahan Blending Siap Digunakan

Facebook
Twitter
WhatsApp
Ilustrasi : Ardiansyah Safnas

Washilah – Sejak dikeluarkannya Maklumat Rektor Nomor: Istimewa /P/ UN-06/HK.07.7/03/2020 tentang Penutupan Sementara Kampus UIN Alauddin Makassar. Terhitung dari Maret 2020, hingga hari ini, pihak pimpinan belum memberi kejelasan terkait pelaksanaan perkuliahan tatap muka. Sementara itu, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Panduan Pembelajaran Tahun Ajaran 2020/2021.

SKB yang dikeluarkan sejak 30 November itu menyebutkan, Perguruan Tinggi dapat melaksanakan perkuliahan campuran (offline dan online) untuk semester mendatang. Keputusan ini dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Nomor 04/ KB/2020, Menteri Agama dengan Nomor 737 Tahun 2020, Menteri Kesehatan dengan Nomor HK.01.08/ Menkes/7093/2020, dan Menteri Dalam Negeri Republik dengan Nomor 420-3987 Tahun 2020.

Angin segar sempat berhembus, kala UIN Alauddin Makassar dikabarkan akan kembali memulai kuliah tatap muka pada September mendatang, kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Prof. Mardan saat ditemui Reporter Washilah pada Maret lalu.

Untuk kembali mengonfirmasi dan mempertanyakan kesiapan kampus yang akan kembali memberlakukan kuliah tatap muka, pada Senin 29 Maret, saat diwawancarai di ruang kerjanya, Prof. Mardan menegaskan tidak ada kepastian terkait perkuliahan tatap muka.

Menurut Prof. Mardan, lambatnya pengambilan keputusan ini didasari karena pandemi Covid-19 yang masih saja mewabah di tengah masyarakat, terkhusus untuk daerah Makassar, Gowa, dan sekitarnya.

“Tidak ada kepastian kuliah tatap muka, meski presiden mencanangkan kuliah di bulan Juli. kita cuma mengikuti koordinasi pemerintah, kalau pemerintah menyatakan kuliah tatap muka, kita tatap muka, tapi kalau pemerintah bilang tidak ya kita ikut saja,” tegasnya.

Namun dalam upaya antisipasi jika kampus benar-benar melakukan kuliah tatap muka, mantan Dekan Fakultas Adab dan Humaniora ini menyatakan nantinya kampus akan melakukan perkuliahan yang dikenal dengan istilah perkuliahan sistem blending.

Pria kelahiran Maros ini menjelaskan, sistem blending dalam pelaksanaannya akan menerapkan 16 kali pertemuan di tiap semester, kuliah tatap muka akan dilakukan sebanyak delapan kali pertemuan, enam kali secara online, dan dua kali praktik lapangan. Ia juga mengatakan sistem perkuliahan seperti ini sudah dimulai sejak tahun 2013 oleh Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dengan sistem perkuliahan jarak jauh dengan memanfaatkan tekonologi.

Guru besar Ilmu Tafsir ini menuturkan, pada 2018 UIN Alauddin Makassar sudah melakukan uji coba kuliah jarak jauh, hingga merebaknya Covid-19 akhirnya memaksa mahasiswa beradaptasi dengan sistem tersebut. Walaupun begitu, kata Prof. Mardan, kuliah jarak jauh diwarnai dengan berbagai masalah, semisal; tidak optimalnya subsidi kuota internet.

Lebih lanjut, mengenai sarana kelengkapan kampus jika perkuliahan tatap muka benar-benar dilaksanakan, Prof. Mardan menjelaskan bahwa Protokol Kesehatan (Prokes) menjadi syarat utama yang akan dilengkapi, sementara proses belajar yang berlangsung akan dilakukan dengan sistem bergantian.

“Prokes harus tetap ditegakkan, paling tidak jumlah dalam satu ruangan yang biasanya berjumlah 40 orang harus dibagi dua,” lanjutnya.

Dengan diterapkannya metode blending, Prof. Mardan mengatakan pembagian kelas mahasiswa nantinya akan disiapkan ruang-ruang perkuliahan yang lain, mengingat perkuliahan akan dilakukan secara bergantian. Selain ruang perkuliahan untuk memaksimalkan metode blending, ia mengungkapkan jadwal perkuliahan akan ditambah agar protokol kesehatan tetap terlaksana.

Prof. Mardan menegaskan, untuk mahasiswa yang tidak diberikan izin mengikuti kuliah tatap muka oleh orangtuanya, nantinya para dosen akan diwajibkan untuk membuat kelas online.

Sementara itu, jika nantinya kampus mengalami keterbatasan ruangan karena membengkaknya jumlah kelas akibat sistem blending, kata Prof. Mardan kemungkinan besar Kampus satu akan digunakan untuk memaksimalkan perkuliahan.

“Untuk mengatasi membengkaknya jumlah kelas, kemungkinan besar Kampus I akan dipergunakan agar perkuliahan maksimal, termasuk Gedung Pascasarjana dan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) akan dipindahkan seluruhnya ke Kampus I,” terangnya.

Menanggapi sistem perkuliahan yang akan diterapkan pihak UIN Alauddin Makassar, Praktisi Kesehatan Syafril Rahim, S.Kep.,Ns.,M. Kes, saat diwawancarai melalui sambungan telepon pada 10 April lalu, mengungkapkan kesetujuannya dengan sistem yang akan diterapkan.

“Saya setuju dengan sistem pembelajaran secara offline dengan secara terbatas, misalnya dalam satu ruangan mahasiswanya 50 dibagi dua jadi 25, tapi dengan syarat Prokes tetap dijalankan, seperti penggunaan masker, jaga jarak, dan penggunaaan handsanitizer,” jelas Praktisi Kesehatan yang juga dosen itu.

Pria yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Bulukumba ini menambahkan, dengan adanya metode blending setidaknya ada interaksi yang terjadi di 16 pertemuan perkuliahan, serta kelas yang dibagi dua yang menurutnya akan lebih membantu penerapan Prokes dan memutus rantai penyebaran Covid-19.

Lebih lanjut, menurutnya vaksinisasi yang telah dilakukan di lingkungan UIN Alauddin Makassar telah menjadi langkah awal untuk menekan penyebaran Covid-19.

Ketua III Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Perawat Anastesi ini menyarankan, agar metode blending ini optimal dan aman, idealnya 80% mahasiswa sudah disuntik vaksin Covid-19.

“Menurut saya kalau bisa minimal 80% mahasiswa juga ikut divaksin, supaya betulbetul imunnya terjaga. Karena dengan 80% mahasiswa yang divaksin diharapkan bisa membentuk suatu imunne community,” ujarnya.

Selain membahas mengenai sistem blending, ia menilai perkuliahan online yang selama ini kurang efektif. Sebagai tenaga pendidik, ia menjelaskan bahwa ada tiga unsur yang harusnya terpenuhi dalam melakukan pembelajaran, yaitu unsur norma, keterampilan, dan sikap. Sementara dalam perkuliahan online, pencapaian pemahaman keilmuan dan tiga unsur utama dalam pembelajaran tersebut, menurutnya hampir tidak ditemukan, ditambah dengan kendala seperti akses jaringan yang tidak memadai menjadikan metode blending perlu untuk segera diterapkan.

Senada dengan itu, Mahasiswa Jurusan Ilmu Perpustakaan Muh. Nur Alief mengatakan sangat setuju dengan wacana kampus terkait perkuliahan sistem blending, namun ia tidak terlalu mengkhawatirkan masalah penerapan Prokes, menurutnya kampus pasti selalu melakukan yang terbaik untuk menjaga mahasiswanya agar tidak terpapar Covid-19.

Selain itu, proses perkuliahan online menurutnya pribadi sangat tidak efektif diterapkan. Transfer pengetahuan yang seharusnya terjadi dalam proses belajar mengajar itu tidak ia rasakan sama sekali.

“Kalu saya setuju dengan wacana kuliah sistem blending, kalau masalah Prokes itu saya rasa kampus akan melakukan yang terbaik. Alasan saya setuju itu karena proses belajar ketika kuliah online tidak bisa memberi kita tanggapan pengetahuan” ungkap Alif saat diwawancarai di Sekretariat Ilmu Perpustakaan pada minggu (18/04/21).

Diketahui, salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Makassar, Universitas Bosowa (Unibos) telah menerapkan sistem perkuliahan blending sejak awal April lalu.

Rektor Unibos, Prof. Saleh Pallu membenarkan hal tersebut, ia mengatakan, pihaknya telah menerapkan kuliah tatap muka dengan menggabungkan kuliah offline dan online.

“Perkuliahan tatap muka di Unibos sudah sejak lama direncanakan, kami memastikan semua Prokes dapat dipatuhi dengan baik sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya, seperti dilansir dari rri.co.id pada 8 April.

Dekan Fakultas Ekonomi Unibos, Dr Arifuddin Manne membenarkan hal tersebut, ia mengatakan penerapan sistem kuliah blending di Unibos berdasar pada SKB empat menteri yang menyebut perkuliahan tatap muka dapat diberlakukan dengan syarat tertentu, salah satunya dengan penerapan Prokes yang ketat.

Sebelum diterapkan di Unibos, kata Dr Arifuddin, pihak Pimpinan Universitas dan Fakultas menindaklanjuti SKB tersebut dengan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kuliah tatap muka dan menggelar Rapat Pimpinan sebelum disahkan melalui SK Rektor.

Ditetapkannya sistem kuliah blending ini kata Dr Arifuddin, didasari karena sebelumnya pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap efektivitas sistem pembelajaran online dan offline. Hasilnya, ditemukan bahwa sistem pembelajaran offline jauh lebih efektif.

“Sejak diberlakukannya sistem ini, mahasiswa sangat senang sekali, apalagi mereka yang mahasiswa baru,” ucapnya.

Satu bulan menerapkan sistem perkuliahan blending di Unibos, Dr Arifuddin menyarankan agar perguruan tinggi yang lain terkhusus UIN Alauddin Makassar bisa menerapkan hal serupa.

“Sangat-sangat jauh berbeda jika perkuliahan dilakukan dengan tatap muka, saya rasa UIN takut menerapkan sistem kuliah tatap muka,” pungkasnya.

Mahasiswa Jurusan Akuntansi Unibos, Sintya Puspitasari membenarkan hal terebut, selama mengikuti kuliah online hingga diberlakukannya kembali kuliah tatap muka melalui sistem blending, kuliah tatap muka dinilainya jauh lebih efektif. Walaupun begitu, ia mengatakan, kuliah tatap muka dengan Prokes yang sangat ketat terkesan rumit.

“Selain masker yang tidak bisa dibuka saat di dalam ruangan, waktu kuliah di dalam ruangannya juga sebentar sekali, hanya sekitar 40 menit, terus benar-benar jaga jarak memang,” ucapnya.

Tulisan ini telah rilis di tabloid Washilah edisi 114

 

Penulis: Ardiansyah, Muhammad Wahyu (Magang)

Editor: Ulfa Rizkia Aprilliyani

  Berita Terkait

Pencarian Berita

Lihat Arsip Kami