Bulukumba, Wujudkan Pendidikan Inklusif

Facebook
Twitter
WhatsApp
Sumber : Solopos.Com

Oleh : A. Resky Satrio

2 Mei setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. “Serentak bergerak, Wujudkan merdeka belajar” adalah tema hari Diknas tahun 2021 yang diusung Kementerian pendidikan dan kebudayaan Nadiem Anwar Makarim. Tersirat dibenak saya seperti apa merdeka belajar yang dimaksud Menteri Nadiem. Apakah merdeka belajar berarti sudah tidak ada lagi Diskriminasi di dunia pendidikan?

Sebenarnya apa pentingnya pendidikan inklusif ? dan bagaimana pendidikan inklusif di Bulukumba ?

Pendidikan inklusif adalah sebuah sistem pendidikan dimana Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dapat belajar di sekolah umum yang ada di lingkungan sekolah mereka dan dilengkapi dengan layanan pendukung serta pendidikan yang telah disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan anak tersebut.

Terhusus di Kabupaten Bulukumba pentingnya penerapan pendidikan Inklusif belum menjadi perhatian pemerintah hingga hari ini. Lahirnya Peraturan daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas yang sudah tersosialisasikan sejak tahun 2018 mestinya menjadi dasar Hukum yang kuat agar pemerintah Bulukumba memaksimalkan pentingnya pemberian Hak memperoleh pendidikan tanpa diskrimansi melalui pendidikan inklusif. dengan segera membuat peraturan Bupati mengenai Penyandang disabilitas di Bulukumba.

Dalam pendidikan inklusif, layanan pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan khusus anak secara individu maupun kelompok. Dalam pendidikan ini tidak terfokuskan pada sudut ketidakmampuan, kecacatan dan penyebab kecacatan yang dimiliki, akan tetapi lebih terfokus kepada kebutuhan-kebutuhan khusus yang dimiliki mereka.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 telah dijelaskan bahwa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki bakat istimewa memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan bermutu yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, serta tidak membeda-bedakan (diskriminatif) antara anak berkebutuhan khusus ataupun anak yang tidak berkebutuhan khusus.

Selain itu dijelaskan juga pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 pasal 3 bahwa setiap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak untuk mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) berhak bersekolah di sekolah umum, bukan hanya di SLB saja. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada lagi diskriminasi terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dengan anak yang tidak berkebutuhan khusus, karena semua anak memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari masing-masing anak.

Dari pihak pemerintah dan pendidik harus selalu melakukan evaluasi terhadap sistem yang diterapkan. Melihat kondisi sosial masyarakat dan tempat tinggal masyarakat yang jauh dari tempat belajar menjadi faktor utama untuk diterapkannya pendidikan inklusif. Sebab apabila tempat belajar hanya berfokuskan di Sekolah Luar Biasa (SLB) Bulukumba yang hanya ada satu sekolah dikota Bulukumba. Bagaimana dengan penyandang disabilitas yang bertempat tinggal Jauh dari (SLB). Tentunya menjadi masalah penting dalam proses pendidikan itu sendiri. Besar harapan kedepan agar pemerintah mulai merancang pendidikan inklusif di Kabupaten Bulukumba.

 

Penulis Merupakan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) Semester VI (Enam)

  Berita Terkait

Pencarian Berita

Lihat Arsip Kami