ILS Indonesia Sukses Gelar Webinar Hukum Nasional

Facebook
Twitter
WhatsApp

Washilah – Independen Law Student (ILS) selenggarakan Webinar Hukum Nasional dengan mengusung tema “Pandemi Covid-19 dalam Konteks Perlindungan Hukum Dan Kedaulatan Bangsa,” yang berlangsung melalui via zoom, Senin (08/02/2021).

Kegiatan ini menghadirkan Pengamat Politik dan Kebangsaan, Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran Unismuh Dr. Arqam Azikil, dr. Irwan Ashari, Lawyer dan Akademisi, Dr. Irwan Muin, Dosen Hukum Administrasi Negara UNM, Dr. Herman serta Wakil Direktur Operasional LBH Makassar Edy Kurniawan Wahid.

Ketua Umum ILS Aenul Ikhsan mengatakan tema ini memang urgent untuk dibahas, sebab dalam konteks pandemi Covid-19, utamanya dalam perlindungan hukum, telah menjadi isu nasional akhir-akhir ini, utamanya sejak digelintirkan wacana dan program vaksinasi.

“Isu antara perlindungan hukum dan kedaulatan bangsa menarik untuk dikaji dimasa akhir-akhir ini, sebab program vaksinasi di masyarakat terjadi pro-kontra, ada perlindungan hukum yang harus diperhatikan dan ancaman disintegrasi bangsa yang harus juga diperhatikan ditengah situasi pro-kontra ini,” ungkapnya.

Ketua Panitia Webinar Fadhillah Darma Wijaya, berharap forum webinar yang di hadiri 215 peserta, berjalan sangat dialektis. Selain itu Seminar seperti ini bisa menjadi gambaran untuk lembaga hukum yang lain.

“Semoga webinar yang di adakan dapat menjadi bahan referensi bagi masyarakat umum dalam memahami kebijakan pemerintah dalam program vaksinasi dan sebagai pemantik lembaga hukum lain agar mengadakan seminar edukasi,” tuturnya.

Irwan Ashari mengatakan, semestinya yang di lakukan oleh pemerintah adalah tindakan promotif preventatif.

“Seharusnya pemerintah lebih menjabarkan bagaimana itu Vaksinasi, lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia agar ikut serta dalam program vaksinasi. Bukan malah mengancam masyarakat dengan pemidanaan bagi yang tidak melakukan vaksinasi,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa dalam situasi saat ini perlu ada ketegasan dari pemerintah terhadap individu atau kelompok yang tidak patuh terhadap program vaksinasi.

“Dalam UU kesehatan, memang individu diberi hak untuk memilih fasilitas kesehatan untuknya atau intervensi medis mana yang hendak diberikan, tapi pandemi ini bukan lagi soal konteks ruang privat, melainkan sudah berada di ruang publik, sehingga ada kewajiban negara untuk melakukan intervensi medis dan warga negara wajib mematuhi hal itu,” tutupnya.

Penulis: Al Khautsar (Magang) 

Editor: Rahma Indah

  Berita Terkait

Pencarian Berita

Lihat Arsip Kami