Corona dan Status Kedaruratan: Jalan Pintas Otoritarianisme

Facebook
Twitter
WhatsApp
Sumber Paskhas.mil.id

Oleh : Muhammad Wahyu

Kemarin seluruh warga dunia tiup-tiup lilin menandai anniversary pertama hadirnya Corona dimuka bumi. Semenjak pertama kali eksis di Wuhan, Badan Kesehatan Dunia langsung menyatakan Corona sebagai Epidemi namun hanya butuh beberapa minggu negara-negara di seluruh dunia melaporkan kasus dengan gejala yang sama, sesak nafas berujung kematian massal, Corona akhirnya naik kasta jadi Pandemi.

Sejak saat itulah kata “darurat” jadi akrab di telinga kita padahal biasanya mentok kata darurat cuma terpampang di rumah sakit dan puskesmas “Instalasi Gawat Darurat”. Sekarang, baik di televisi maupun di tajuk-tajuk berita, atau spanduk-spanduk bertebaran di sepanjang jalan dengan foto narsis pejabat setempat yang memakai masker. Ihwalnya, kata “Darurat” menggema dimana-mana sejak si Nuhun Tertinggi di negeri ini Pakde Jokowi berpidato dengan air muka cemas menyatakan negara sedang mengalami “Kondisi Darurat Kesehatan”.

Konsekuensinya, kita semua diwajibkan pake masker, kuliah via daring tapi SPP tanpa Cashback, Mas Nadiem waktu masih jadi CEO Go-Jek sering ngasih Cashback 70% ke pelanggan, sekarang pas jadi Menteri Pendidikan boro-boro mau dapat Cashback syaratnya kebanyakan, lebih lanjut Pemerintah juga melarang kita keluar rumah pokoknya #DirumahAja apalagi mengadakan kerumunan, mobilitas kita juga turut dibatasi dengan berbagai istilah asing di telinga misalnya Lockdown, PSBB, PPKM, apalah namanya, ingat kata Pakde “mudik boleh, pulang kampung jangan”, dan yang paling tragis selama masa darurat kesehatan, mereka yang meninggal dalam keadaan positif terjangkit Covid-19 harus dikubur dengan plastik yang membalut sekujur tubuh tanpa sanak keluarga yang mengantar ke liang lahat.

Syahdan, Kebijakan-kebijakan tadi dalihnya sama, pemerintah punya niat baik untuk menyelamatkan kita semua dari bahaya, baik dari ancaman kesehatan maupun ancaman kelaparan, pokoknya demi kepentingan umumlah. Sebagai sebuah kondisi yang berbeda dari biasanya, anomali istilah kerennya, penetapan status darurat merupakan sebuah masalah laten yang sejatinya selalu membawa konsekuensi unik dan berbahaya secara bersamaan. Berbahaya? Bukannya dengan menetapkan keadaan darurat artinya pemerintah aware dengan kondisi yang sedang terjadi, gimana sih. Iya, sepakat, tapi bagaimana jika penyebab dari ditetapkannya kondisi darurat telah hilang, atau dengan kata lain si Corona telah musnah dimuka bumi apakah kita sebagai warga negara akan terbebas dari peraturan-peraturan “Aneh” yang mengekang kita selama masa pandemi? Jawabannya belum tentu. Disinilah mengapa status darurat bukan sesuatu yang B aja pada konteks bernegara.

Seorang Filsuf-kalo udah ada kata “Filsuf” pasti berat nih pembahasannya-dari Negeri Pizza Italia bernama Giorgio Agamben menggambarkan dengan sangat meresahkan bagaimana kondisi darurat sejatinya adalah alarm terakhir sebelum suatu negara akan jatuh ke era otoritarian. Kok Bisa? Normalisasi keadaan darurat, Agamben menggunakan konsep ini untuk menunjukkan betapa penetapan status darurat adalah jalan pintas para calon diktator untuk mesentralisasi kekuasaan ditangan mereka. Berkaca pada tradisi politik dunia, tragedi kemanusiaan sering kali bermula ketika para diktator menyatakan keadaan darurat, contoh yang paling afdhol, Pemimpin Nazi Jerman, Der Fuhrer Adolf Hitler. Pria kharismatik berkumis kotak dengan tatapan tajam, berhasil menduduki kursi Kanselir setelah meminta parlemen menyatakan status darurat akibat kebakaran yang menghanguskan Reichstag (Gedung DPR) dengan menuduh lawan politiknya sebagai dalang dari pembakaran tersebut, dengan menggunakan diktum kedaruratan dia mengambil alih pemerintahan dan membubarkan semua institusi demokrasi, menangkapi orang Yahudi dan membawanya ke kamp penyiksaan, episode selanjutnya? Semua orang tahu dia meneror seluruh Eropa dengan kumis kotaknya yang menyeramkan.

Demi menjunjung tinggi kearifan lokal, Presiden kedua kita sang bapak pembangunan Jenderal Soeharto juga dapat menjadi contoh yang baik eh yang tepat maksudnya. Berbekal dengan sepucuk Surat Perintah Sebelas Maret yang sejatinya berisi pemulihan keamanan demi mengatasi situasi darurat pasca bentrok antara ABRI dengan PKI, eh The Smiling General malah melakukan tindakan-tindakan “Semestinya” yang dilakukan oleh para diktator, setelah itu dia berkuasa selama 32 tahun. Baik Hitler maupun Soeharto taktik normalisasi keadaaan darurat memiliki daya magis tersendiri, meski ancaman yang menyebabkan status darurat telah hilang dalam hal ini pembakar gedung Reichstag dan simpatisan PKI, mereka tetap memberlakukan hukum-hukum yang terjadi di masa darurat, nah disinilah uniknya karena rakyat tidak sadar bahwa sebenarnya peraturan-peraturan aneh selama masa darurat masih tetap berlaku meski ancaman bahaya sudah tidak ada, paham sampai sini? Belum? haduhh.

Analoginya seperti ini, jika suatu waktu ayah sebagai kepala keluarga menyatakan status darurat karena di PHK dari Kantor atau bisnis keluarga tiba-tiba bangkrut sehingga pendapatan menjadi minus bahkan nihil, ayah akhirnya mengeluarkan peraturan bahwa ibu harus mengurangi kunjungan ke pasar atau menahan diri untuk tidak saling bertukar sapa dengan tukang sayur yang melintas tiap pagi di depan rumah, uang jajan kalian juga pasti turut ditangguhkan, bahkan ayam kesayangan bapak harus kembali makan nasi sisa dari bak cucian, peraturan-peraturan tadi mau tidak mau harus dipatuhi demi kemaslahatan rumah tangga. Namun ketika suatu waktu bapak dapat pekerjaan lagi lantas pendapatan dapat kembali seperti sedia kala dan status darurat telah resmi dicabut, kebiasaan-kebiasaan atau kondisi yang harus kalian lakukan selama masa darurat masih cenderung berlanjut, kenapa? Karena aktivitas-aktivitas tadi telah berubah menjadi kebiasaan dan sekaligus memberi keuntungan yang lebih bagi ayah, iya kan?.

Berkaca pada masa darurat kesehatan seperti sekarang, apakah gejala-gejala menuju otoritarian mulai terlihat di Republik kita, sebagaimana yang dicemaskan oleh Agamben? Rilis terbaru dari The Economist Intelegence Unit memperlihatkan indeks demokrasi dunia turun secara drastis terhitung sejak corona ditetapkan sebagai wabah. Lalu bagaimana dengan negeri kita? Setidaknya ada 2 hal yang menjadi gejala utama. Pertama pengesahan undang-undang kontroversial, kedua pernyataan perang terhadap radikalisme, jika di masa normal 2 hal tadi tergolong biasa saja. Namun, dengan menggunakan landasan status darurat untuk melancarkan kebijakan-kebijakan tadi merupakan bukti dari apa yang diresahkan oleh Agamben negara menuju jurang otoritarian, lagi. Kita semua tidak akan lupa dengan drama panjang pengesahan Omnibus Law, Undang-Undang sapujagat besutan Presiden Jokowi dan diaminkan oleh Ma’ruf Amin, eh DPR. Mulai dari pembahasan yang tergesa-gesa, salah ketik naskah, atau yang paling konyol perubahan jumlah halaman yang terjadi meski sudah diketuk di sidang parpurna. Semua pihak percaya pembahasan undang-undang di masa darurat kesehatan adalah demi mengurangi tekanan publik, Corona dapat menjadi tameng pengalihan isu sekaligus membuat masyarakat berpikir dua kali untuk turun ke jalan sebab virus mengintai dan mengancam nyawa siapa saja. Ada juga Perppu No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19, yang ditengarai memiliki cacat hukum, pasalnya beberapa pelaksana Perppu tersebut tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana, ada yang kebal hukum di negara hukum, bun! Aneh bin Ajaib.

Kedua, selama status darurat diberlakukan berbagai kebijakan kontra-ekstrimisme yang terkesan lebih mirip dengan pro-otoritarianisme, bagaimana tidak tokoh-tokoh oposisi ramai-ramai dipenjara, Rizieq Shihab yang dijerat dengan pasal kekarantinaan kesehatan kendati semua pihak tau ada agenda politis dibelakangnya, hingga berlanjut dengan munculnya lembaga-lembaga yang diproyeksi untuk mencegah meluasnya radikalisme atau dengan alibi menjaga ketertiban dan keamanan, dibangkitkannya Pam Swakarsa yang menjadi pasukan paramiliter orde baru untuk menyerang mahasiswa di detik-detik akhir runtuhnya rezim soeharto.

Presiden Jokowi juga meneken Perpres Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme (RAN-PE) yang mengkolaborasi seluruh jajaran pemerintahan bahkan warga sipil akan menjadi ujung pisau dalam peraturan ini, namun yang menjadi polemik, Perpres ini memiliki bias makna mengenai ekstremisme, tidak adanya definisi yang jelas mengenai hal tersebut ditambah minimnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan mainnya hanya akan menyebabkan persekusi membabi buta terhadap kelompok tertentu, peraturan yang sediakala mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat malah menimbulkan ancaman keamanan baru, cendekiawan muslim terkemuka Azyumardi Azra menilai Perpres RAN-PE hanya menyelesaikan masalah di hilir bukan hulu dari ekstremisme, namun satu hal yang pasti baik PAM Swakarsa maupun RAN-PE sama-sama dimunculkan dimasa darurat dan semuanya berpotensi menimbullkan pelanggaran HAM dimasa mendatang.

Sebagai penutup, gejala-gejala bangkitnya otoritarianisme memang sangat halus, hanya rasionalitas kita sebagai penonton di republik ini yang menjadi benteng utama sebelum hak-hak hidup kita dirampas lagi oleh penguasa dan para koleganya. Berlakunya situasi darurat tidak pernah mengkhianati syahwat kuasa milik tuannya, sekali lagi rasionalitas kita akan diuji jika pandemi telah berlalu, semoga. Stay Safe kawan!

*penulis merupakan Mahsiswa Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin filsafat & Politik Semester V

  Berita Terkait

Pencarian Berita

Lihat Arsip Kami