Soal Peninjauan UKT, Begini Tanggapan Mahasiswa UIN Alauddin

Facebook
Twitter
WhatsApp

Washilah – Rektor UIN Alauddin Makassar Prof Hamdan Juhannis mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang penijanjuan Uang Kuliah Tunggal tahun akademik 2021. Dalam surat keputusan itu sebanyak 12 poin sebagai syarat untuk melakukan peninjauan.

Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) mengatakan Persyaratan didalam SK 751 Tahun 2020 tidak ada yang diubah dari SK 351 tahun 2018.

“Saya lihat, isi SK tersebut sama sekali tidak ada poin persyaratan yang diubah dari SK sebelumnya yang 351 tahun 2018, namun seharusnya untuk peninjauan ulang tersebut secara umum mahasiswa harusnya bisa melakukan atau mengurus peninjauan ulang tersebut, bagi yang merasa kategori yang didapatkan tidak sesuai dengan ekonomi orang tua/wali yang membiayainya artinya ada normalisasi kategori UKT,” ucapnya.

Diman juga merasa kalau Rektor kurang peduli terhadap mahasiswa karena berdasarkan surveinya di FEBI banyak yang mendapatkan Kategori UKT yang diluar kemampuan ekonomi orang tua/ wali yang biayainya.

“Saya juga mengimbau kepada Mahasiswa untuk mengawal SK tersebut karena seyogyanya kampus harus memberikan ruang selebar-lebarnya untuk mengurus kategorisasi tersebut, mengingat tidak lama lagi pembayaran SPP kasihan kalau semester ini tidak ada rekategorisasi,” tambahnya.

Merespon hal itu Mahaiswa Fakultas Adab dan Humaniora Wawan juga mengatakan kalau dimasa pandemi ini banyak yang mengalami penurunan Perekonomian ditambah sistem pembelajaran dilakukan secara online dan tidak menikmati fasilitas yang ada.

“Semua Mahasiswa harusnya mendapatkan keringanan masalah UKT karena kita semua terdampak bencana alam Covid 19 ini, tidak mesti harus meninggal orang tuanya atau di PHK,” bebernya.

Wawan juga menilai kalau pimpinan kampus Prof Hamdan Juhannis kurang jeli melihat mahasiswanya, karena ini persoalan masa depan. Bentuk kepedulian itu harusnya hadir pada seluruh mahasiswa tanpa harus ada persyaratan yang tidak tepat dan harusnya tidak ada.

“Merujuk pada Peraturan Menteri Agama menjelaskan bahwasanya UKT diberikan sesuai dengan kemampuan finansialnya akan tetapi di UIN Alauddin Makassar banyak mahasiswa yang terkendala untuk membayar SPP dan bahkan paling tragisnya ada mahasiswa yang harus berhenti kuliah gara-gara terkendala di pembayaran UKT,” tambahnya.

Perempuan Semester akhir jurusan Sastra Arab, Sar juga menganggap kalau orang yang punya andil dalam pembuatan SK itu tidak adil dan mesti ditinjau ulang.

“Keadilan sosial bagi seluruh Mahasiswa UIN jadi harusnya Pimpinan melihat ulang itu SK agar keadialan bisa sirasakan semua Mahasiswa, bukan cuman orang orang yang dekat dengan birokrasi yang bisa dapat pemotongan,” bebernya.

Penulis: A. Resky Satrio (Magang)

Editor: Rahma Indah

  Berita Terkait

Pencarian Berita

Lihat Arsip Kami