Prinsip Otonomi Derah dalam Payung Omnibus Law

Facebook
Twitter
WhatsApp

Oleh: Nurlia

Otonomi daerah merupakan suatu sistem pemerintahan yang dimana sistem pemerintahan itu berwujud dengan diberikannya kewenangan pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya sendiri terlepas dari pemerintah pusat sebagai pemerintahan tertinggi. Dalam artian bahwa pemerintah pusat berusaha untuk memandirikan pemerintah daerah tetapi tetap dalam pengawasan pemerintah pusat.

Dalam tulisan ini, penulis akan mencoba memberikan gambaran bagaimana Prinsip Otonomi Derah pada RUU cipta lapangan kerja (Cilaka) yang ada dalam Omnibus Law.

Omnibus Law sebenarnya adalah UU yang memayungi tiga Undang-Undang besar yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang cipta lapangan kerja, dan Undang-Undang Pemindahan Ibu Kota.

Di dalam Omnibus Law ini yang menjadi kontrofersial ialah Undang-Undang Cipta Lapangan kerja (Cilaka). Di dalam Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini terdapat beberapa pasal-pasal yang controversial itu menyangkut masalah Buruh, Ekologi, dan investasi.

Banyaknya pasal-pasal yang kontroversi membuat gerakan-gerakan penolakan banyak terjadi, mahasiswa, serikat buruh, hingga lembaga swadaya masyarakat turut ambil bagian dalam aksi penolakan seperti itu. Hingga bermunculan kalimat yang mengatakan bahwa “MOSI TIDAK PERCAYA!”. UU Cipataker ini ialah salah satu UU yang paling banyak ditolak oleh kalangan demonstran.

UU itu dianggap memberikan ruang yang sebesar-besarnya bagi para investor dan dianggap menindas kaum buruh serta masyarakat adat. Dengan adanya ruang yang luas bagi investor dikhawatirkan akan berdampak pada eksploitasi lahan pemukiman masyarakat adat.

Omnibus Law digagas  atau dikonsepkan oleh DPR melalui pidato pak Jokowi saat itu untuk menarik investor. Disini  pak Jokowi yang ia lihat kondisi Indonesia ini sangat kekurangan Investor padahal jika dilihat dari kondisi geografis Indonesia sebenaranya bisa menarik banyak Investor, hanya saja banyak regulasi atau aturan-aturan yang mempersulit Investor untuk masuk. Maka dari itu Omnibus Law dengan RUU Cipta Lapangan Kerjanya menyeleksi dan merevisi kembali pasal-pasal yang memberatkan Investor.

Disinilah RUU Cipta Lapangan kerja mempengaruhi prinsip Otonomi Daerah yaitu “Desentralisasi” yang diamana prinsip Desentralisasi ialah suatu kebijakan yang  mana urusan Pemerintah Pusat diserahkan ke Pemerintah Daerah baik itu di bidang Pendidikan, Kesehatan, maupun Ekonomi.

Nah dengan adanya RUU Cipta Lapangan Kerja ini yang lebih menutamakan investasi dari luar bisa saja Prinsip Desentralisasi Otonomi Daerah ini terancam dengan adanya “Resentralisasi” jadi bisa saja Pemerintah Pusat menguasai seluru sektor-sektor baik itu sektor Pendidikan, kesehata, dan Ekonomi karena didalam Omnibus Law ada regulasi tentang perizinan menganai pembangunan gedung atau suatu usaha. Berikut pasal yang dimaksud, ketentuan pasal sembilan diubah sehingga berbunyi sebagai : (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab penyelengaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) diataur dengan peraturan Pemerintah.

Itulah pasal yang dimaksud dengan “Resentralisasi” yang mana secara tidak langsung menghilangkan hak pemerintah daerah dalam hal penataan ruang. Penataan ruang yang dimaksud dalam hal ini ialah pembangunan usaha kecil, menengah, dan besar. Ataupun merujuk pada pengelolaan pembangunan seperti sekolah, rumah sakit , dan lain-lain. Tidak hanya itu tetapi didalam Omnibus Law mengenai perizinan investor akan berdampak pada pengrusakan alam dan tergusurnya masyarakat adat dalam kehilangan lahan bermukim.

Dampak terburuk dari ditetapkannya Omnibus Law terhadap otonomi daerah ialah, masuknya investor tanpa hambatan yang pasti akan berdampak pada meningkatnya penggusuran lahan warga dan pemaksaan yang disertai dengan kekerasan terhadap masyarakat karena dibutuhkannya lahan untuk membangun pabrik-pabrik dan gedung-gedung yang memerlukan lahan yang luas.

Jadi bagaimana bagaimana nasib otonomi daerah itu sendiri jika dikaitkan lagi dengan RUU Omnibus Law ini? Apakah tidak saling tumpang tindih antara UU No. 23 tahun 2004 yang berisi “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentigan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan” dengan RUU cipta kerja yang ada pada pasal 9 “(1) Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab penyelengaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) diataur dengan peraturan Pemerintah”.

*Penulis Merupakan Mahasiswi Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuludddin Filsafat dan Politik (FUFP). 

  Berita Terkait

Pencarian Berita

Lihat Arsip Kami