Pemotongan UKT 10 Persen, Mahasiswa : Itu Tidak Wajar

Facebook
Twitter
WhatsApp
Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof Hamdan Juhannis pada Kamis (25/6/2020) tentang pengurangan UKT mahasiswa, dinilai tidaklah wajar.

Washilah – Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof Hamdan Juhannis telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang peringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa. SK tersebut dikeluarkan pada Kamis (25/6/2020).

Dalam SK terdapat beberapa poin keringanan UKT, salah satunya Rektor UIN Alauddin menetapkan keringanan UKT dengan memotong Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sebanyak 10 persen.

“Pengurangan Uang Kuliah Tunggal mahasiswa diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) Uang Kuliah Tunggal uang telah ditetapkan dan berlaku untuk pembayaran Uang Kuliah Tunggal semester gasal tahun akademik 2020/2021,” tertulis dalam SK tersebut.

Dan bagi mahasiswa yang orang tuanya meninggal karena Covid-19 ataupun tidak, akan mendapatkan pembebasan UKT pada semester gasal ini, namun  untuk mendapatkan pembebasan UKT tersebut harus memenuhi beberapa syarat.

“Keringanan UKT diberikan kepada mahasiswa dengan status orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai, apabila meninggal dunia karena Covid-19 atau meninggal dunia bukan karena Covid-19,”

Salah satu mahasiswa Gufran mengatakan bahwa seharusnya pemotongan UKT rata ke semua mahasiswa.

“Pemotongan UKT harus pukul rata ke semua mahasiswa, karena ini yang merasakan semua dampaknya adalah mahasiswa tanpa syarat, lalu kenapa ketika mendapatkan pemotongan UKT harus memenuhi syarat, padah semua mahasiswa merasakan dampaknya,” ujar mahasiswa tersebut.

Sementara itu, Dewi Irma menuturkan bahwa pemotongan UKT 10 persen tidaklah sesuai dengan biaya perkuliahan daring.

“10 persen itu tidak wajar karena tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan selama kuliah daring, ditambah selama ini kita mahasiswa tidak pernah merasakan fasilitas selama pandemi, ucapnya.

Penulis: Rahmania

  Berita Terkait

Pencarian Berita

Lihat Arsip Kami