Dalih “Ketangguhan Karakter” dan Uang Kuliah Gratis adalah Kewajaran?

Facebook
Twitter
WhatsApp
Dok Pribadi I Askar Nur

Oleh: Askar Nur

Sebab Mahasiswa yang meminta keringanan atau penurunan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di tengah gejolak Pandemic Global Covid-19 dengan tanpa kesungkanan seseorang yang arif dan seharusnya juga bijaksana menamainya sebagai pribadi tanpa ketangguhan karakter dan menjadikan kurikulum sebagai jawaban. Mendengar pernyataan tersebut di salah satu media tempo hari, saya merasa dianugerahi sebuah pekerjaan rumah yang terbilang berat; menemukan pola relasi antara UKT, ketangguhan karakter dan kurikulum.

Menanggalkan sejenak proses pencarian keterkaitan tiga perkara di atas, saya teringat dengan pertanyaan-pertanyaan spekulatif dan reflektif yang dituliskan oleh Harry Isra M dalam esainya “Anak Muda dan Krisis Waktu Publik”. Salah dua pertanyaan spekulatif tersebut adalah pernahkah kita bertanya kira-kira berapa banyak dana yang dihabiskan oleh negara untuk mensubsidi biaya pendidikan? Jika kisaran biaya kuliah tunggal berada pada angka 5-10 juta yang notabenenya berlaku di beberapa PTN di Makassar dan uang kuliah yang dibayar oleh mahasiswa kisaran 1 juta, berarti selebihnya ditanggung negara dari hasil pajak masyarakat.

Harry kemudian mengajukan pertanyaan reflektif; apakah di ruang perkuliahan para tenaga pengajar pernah menghubungkan masalah publik maupun urusan kemanusiaan dengan mata kuliah yang diajarkan? Apakah mereka pernah mengajarkan bahwa segenap pengetahuan selalu berkaitan dengan kepentingan tertentu? Apakah mereka pernah menganjurkan kita untuk menghabiskan waktu luang dengan bacaan-bacaan kritis?

Sampai di sini, pertanyaan-pertanyaan spekulatif dan reflektif dari Harry nampaknya sedikit menemui titik terang melalui pernyataan seseorang yang terbilang arif di atas khususnya pada wilayah UKT dan umumnya pada sektor sistem pendidikan. Setidaknya pertanyaan spekulatif tersebut mengantar kita masuk pada dunia UKT yang begitu luas dengan segala ruang-ruang yang padat akan kontroversi dan konspirasi sampai saat ini dan juga pertanyaan reflektif atas kurikulum pendidikan tinggi sebagai gerbang pencetak mahasiswa yang tangguh secara karakter bukanlah sebuah jawaban.

Pertanyaan Spekulatif dan Dinamika UKT

Selain daripada wejangan seputaran Covid-19 yang merembes pada kelesuan sektor ekonomi yang mewarnai dunia maya beberapa bulan terakhir, terdapat pula sektor lain yang ikut menjadi sorotan publik khususnya dari kalangan mahasiswa yakni pendidikan. Terma Covid-19, perkuliahan daring dan nasib pembayaran UKT merupakan headline keresahan mahasiswa dewasa ini.

Pertanyaan-pertanyaan spekulatif pun kembali menyeruak di permukaan; kemana rimbanya pembayaran UKT semester ganjil saat perkuliahan dialihkan ke sistem daring? Bukankah dalam perkuliahan daring terdapat item-item dalam UKT yang tidak terpenuhi dan hal tersebut telah dibayar oleh mahasiswa? Bagaimana nasib pembayaran UKT semester depan di tengah gejolak Covid-19? Apakah terdapat keringanan/pengurangan bahkan pembebasan biaya UKT dengan mempertimbangkan gagasan awal dari UKT yang telah jauh hari diatur dalam beberapa Permen atau Kepmen seperti faktor ekonomi mahasiswa, penggunaan fasilitas perkuliahan dan lain sebagainya?

Bukan tak mungkin, tentu pertanyaan tersebut mampu dijawab oleh ia yang benar memiliki “ketangguhan karakter” seperti pimpinan universitas dalam hal ini. Seseorang yang memiliki ketangguhan karakter tentu juga memiliki rasa empati dan tanggung jawab di atas rata-rata. Maka sebuah kewajaran, jika pernyataan “berapa sih keringanan atau pengurangan UKT itu?” seperti yang terekam dalam video saat seorang pimpinan menemui massa aksi demonstrasi pasca salah seorang mahasiswa memperoleh tindakan represif.

Pernyataan tersebut tentu akan mengundang berbagai macam kesimpulan, tentu akan ada yang menyimpulkan bahwa pernyataan tersebut bermuatan kesombongan seorang pimpinan, ada juga yang mungkin akan berpendapat bahwa pernyataan tersebut kira-kira bermakna “jangan kan keringanan atau pengurangan UKT, lebih dari itu pun (digratiskan) akan kami lakukan” jika ditelaah secara mendetail dan segala kesimpulan spekulatif lainnya.

Meskipun dua pernyataan di atas bersumber dari pimpinan universitas di salah satu PTN di Makassar nampak jelas saling berkontradiksi satu sama lain. Pernyataan pertama tentang mahasiswa yang meminta keringanan atau pengurangan UKT menunjukkan ketidaktangguhan karakter, sementara itu pernyataan keduanya seakan-akan menyiratkan sebuah dukungan terhadap mahasiswa yang menginginkan keringanan UKT di tengah pandemi.

Tumpang tindih pernyataan tentu hal yang lumrah terjadi di sekeliling kita dan bentuk klarifikasinya pun kebanyakan berhenti pada kata “khilaf” atau “tidak sengaja”. Tidak konsisten dalam berbicara tentu menjadi pantangan tersendiri bagi manusia yang memegang teguh prinsip kebudayaan tapi apalah daya kita yang hidup di tengah arus dimana manusia lebih nyaman berternak kata-kata ketimbang menetaskan tindakan, dimana kehidupan bergerak dengan cepat dan pesat sehingga hanya menyisakan ruang kebingungan bagi manusia yang berpikir. Baudrillard menamai kondisi demikian sebagai tatanan Simulacrum; kehidupan yang hiper, antara kenyataan dan kesemuan tak mampu dibedakan.

Lebih lanjut, perihal keringanan/pengurangan atau bahkan UKT digratiskan selama pandemi sedikit atau banyaknya dijawab oleh pihak Kementerian Agama melalui Surat Keputusan No. 515 tentang keringanan UKT selama pandemi yang resmi dirilis 12 Juni lalu meskipun pihaknya pernah menganulir surat keputusan dengan perihal yang sama April lalu entah karena alasan apa namun intinya, hanya yang Maha Kuasa dan yang mengeluarkan sekaligus menganulir yang lebih tahu alasannya dan yang terpenting semoga SK No. 515 tak bernasib sama dengan SK sebelumnya.

Kendati demikian, kehadiran SK No. 515 belum dapat dikatakan final dan siap untuk direalisasikan pada setiap PTKN. Terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan seperti letak geografis, UMP/UMK dan profesi kerja. Misalnya antara pulau Jawa dan Sulawesi yang tentu memiliki banyak perbedaan baik dari segi UMP/UMK hingga profesi dominan masyarakat. Di pulau Sulawesi, mayoritas masyarakat berprofesi sebagai buruh tani, petani, peternak dan lain sebagainya sementara itu, profesi pada sektor dunia usaha masih terbilang minim.

Hal demikian dapat dibuktikan melalui penelusuran jenis pekerjaan orang tua mahasiswa di salah satu PTKIN di Makassar pada tahun 2018 dengan kisaran 25 ribu mahasiswa yang masih aktif dan kurang lebih 70% pekerjaan orang tuanya sebagai petani dan buruh tani. Jika kita melirik kembali KMA No. 515 pada bagian syarat atau kriteria bagi mahasiswa yang berhak memperoleh keringanan UKT, lima persyaratan yang ditawarkan hanya diperuntukkan pada dunia usaha. Sementara itu, hampir dapat dipastikan bahwa segala jenis pekerjaan di masa pandemi ini berada diambang krisis seperti petani dan buruh tani yang mengalami polemik pada segi pendistribusian hasil panen.

Selain itu, terdapat pula skema dan syarat lain yang masih sangat perlu didiskusikan secara bersama (antara pihak kampus dan mahasiswa). Haruskah mahasiswa dilibatkan? Jawabannya adalah harus tanpa ‘tapi’. Mengingat bahwa kampus atau institusi pendidikan merupakan institusi milik publik yang disubsidi langsung oleh negara dan negara mendapat anggaran dari pajak masyarakat sehingga secara tidak langsung antara institusi pendidikan dan publik terjalin kontrak sosial. Oleh karenanya, pelibatan publik (mahasiswa) dalam hal perumusan kebijakan menjadi sebuah keharusan.

Skema dan syarat lain untuk keringanan UKT yang dimaksud adalah anjuran kepada pihak kampus yang dapat bermitra atau bekerjasama dengan pihak ketiga untuk membantu pembiayaan UKT mahasiswa dan angsuran UKT bagi mahasiswa pada PTKN yang merupakan pola keuangan Badan Layanan Umum (lihat leaflet pada laman pendiskemenag.go.id). Memprioritaskan skema dan syarat tersebut tentu bukanlah merupakan bentuk “ketangguhan karakter”.

Betapa tidak, memberikan sebuah kebijakan tentang keringanan UKT di masa pandemi melalui skema angsuran/cicilan/pinjaman justru akan semakin memberatkan mahasiswa sekaligus pukulan telak yang harus diterima mahasiswa secara tidak langsung. Jika demikian, logika keringanan hanyalah benalu belaka. Pada kenyataannya, tak ada keringanan yang ada hanyalah dalih. Di sisi lain pun, melalui mekanisme angsuran mahasiswa seakan tetap diharuskan membayar UKT penuh seperti biasanya meskipun melalui sistem perkuliahan online yang nyatanya beberapa item dalam UKT tetap dibayar mahasiswa namun tidak dinikmati seperti fasilitas ruang perkuliahan.

Apatah lagi jika realisasi KMA No. 515 harus menggugurkan kebijakan lama yang juga tidak kalah pentingnya seperti yang diasumsikan oleh pimpinan universitas di salah satu PTN di Makassar yang hendak menggugurkan SK tentang peninjauan ulang kategori UKT mahasiswa yang berlaku sejak 2018 lalu dengan alasan agar realisasi KMA No. 515 tidak terganggu. Antara KMA No. 515 dan SK Revisi Kategori 2018 merupakan dua keputusan yang memiliki variabel dan konteks yang berbeda.

KMA No. 515 hanya berlaku di masa pandemi sementara itu SK Revisi Kategori berlaku jangka panjang atau dapat dikatakan sebagai tameng terakhir mahasiswa agar tetap mampu melanjutkan proses perkuliahannya. SK Revisi Kategori 2018 terbit dengan dasar pijakan yang kuat sesuai amanah awal dari lahirnya sistem UKT-BKT yang mempertimbangkan kemampuan ekonomi orang tua mahasiswa. Berbicara tentang kemampuan ekonomi tentu sifatnya tidak menetap dan dipatenkan atau fluktuatif, kadang menurun dan naik, maka hadirnya SK Revisi adalah salah satu jawaban konkret atas hiruk-pikuk UKT selama ini.

Salah satu PTN di Makassar nampaknya merespon dan menindaklanjuti KMA No. 515 dengan menerbitkan SK No. 491 tentang keringanan UKT mahasiswa. Namun, dalam SK tersebut terdapat beberapa diktum yang dinilai sangat penting untuk didiskusikan secara kritis, ilmiah dan transparansi. Salah duanya adalah keringanan 10% untuk setiap nominal UKT, pembebasan UKT hanya berlaku bagi mahasiswa yang orang tuanya meninggal karna Covid-19 yang harus disertai dengan surat kematian dari rumah sakit dan yang tidak kalah penting adalah SK ini tidak berlaku bagi mahasiswa secara umum melainkan hanya memprioritaskan mahasiswa yang “terdampak” dengan mengesampingkan tanggung jawab kampus sebagai penyelenggara pendidikan.

Pandemi Covid-19 terjadi secara menyeluruh dan tidak memandang identitas, jabatan atau kelas sosial tertentu tiap individu. Seluruh elemen masyarakat terdampak pula oleh pandemi ini. Pada PMA No. 7 tahun 2018 pasal 1 poin 3 “Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya kuliah yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya”. Tentunya pihak kampus harus melihat pandemi ini secara bijaksana sebagai kondisi force majeure, yakni situasi dan kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia sehingga kerugian tidak dapat dihindari (dilansir dari kajian kritis Aliansi Mahasiswa Pascasarjana Komite Universitas Gadjah Mada).

Selain itu, keringanan 10% untuk setiap nominal UKT dinilai melenceng dari perhitungan unit cost, selain karena tidak berprinsip transparansi kepada publik juga diperparah dengan kurang memperhatikan SSBOPT dan BOPT yang menjadi dasar utama penentuan UKT. Jikalau pimpinan kampus berkata, “berapa sih keringanan atau pengurangan UKT itu?”, maka kita patut menjawab juga, “jangan kan keringanan 10%, 50% pun masih kurang jika memperhitungkan setiap item dalam UKT melalui mekanisme SSBOPT dan BOPT. Yang seharusnya adalah UKT dibebaskan (gratis) selama pandemi”.

Sangatlah wajar jika UKT selama pandemi ini dibebaskan (gratis) sesuai perhitungan UKT-BKT yang diatur dalam PMA No.7 tahun 2018 (untuk PTKN). “Ketangguhan karakter” yang sebenarnya adalah saat kita mengeluarkan sebuah kebijakan dengan mengedepankan prinsip yang ada, seperti analitis, kritis, ilmiah, universal dan transparansi.

*Penulis merupakan Presiden Mahasiswa UIN Alauddin Makassar periode 2018*

  Berita Terkait

Pencarian Berita

Lihat Arsip Kami