HMI Komisariat Syariah dan Hukum Bahas Isu Rangkap Jabatan

Facebook
Twitter
WhatsApp
Suasana saat para pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariar Syariah dan Hukum melakukan rapat terkait isu penyalahgunaan wewenang, bertempat di Kafetaria Poliklinik UIN Alauddin. Jumat (13/12/2019).

Washilah – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Syariah dan Hukum menggelar rapat pengurus untuk menbahas isu rangkap jabatan yang dilakukan oleh Ketua Umum HMI Komisariat Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Bertempat di Kafetaria Poliklinik UIN Alauddin. Jumat (13/12/2019), Jumat (13/12/2019).

Sebelum rapat digelar pengurus HMI Komisariat Syariah dan Hukum mengunjungi dan meminta klarifikasi terlebih dahulu kepada Ir Andi Julianto selaku ketua Front Pemuda Bersatu (FPB) SulSel untuk mempertanyakan status kepengurusan Muh Aswin di Korps Mahasiswa FPB selaku ketua umum berkaitan dengan surat yang beredar.

Menanggapi persoalan itu, Ir Andi Julianto yang akrab disapa Tonik mengungkapkan penunjukan Muh Aswin sebagai penanggung jawab Korps Mahasiswa FPB dan belum ada Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan artinya Muh Aswin tidak sah menjadi Ketua FPB seperti dalam surat edaran.

“Saudara Aswin saya tunjuk untuk bertanggung jawab di Korps Mahasiswa FPB untuk membentuk struktur, bukan sebagai ketua umum. Korps Mahasiswa belum memiliki ketua dan belum ada yang dibuatkan SK oleh pengurus FPB SulSel sebelumnya. Karena Korps Mahasiswa adalah lembaga sayap di FPB SulSel jadi semua hal terkait Korps Mahasiswa harus melalui saya selaku ketua umum FPB,” ungkapnya.

Tonik menambahkan terkait dengan pengklaiman saudara Aswin sebagai ketua di surat edaran sudah diberikan teguran.

“Terkait dengan pengklaiman saudara Aswin sebagai ketua di surat itu sudah saya berikan teguran dan akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan di FPB SulSel,” tambahnya.

Sekretaris Umum HMI Komisariat Syariah dan Hukum, Suwandi Sultan dalam rapat menjelaskan kepada pengurus, terkait isu yang beredar bahwa SK Pengurus itu tidak benar adanya secara legalitas kerana belum diSKkan oleh pengurus FPB Sulsel.

“Terkait surat yang didalamnya tercantum Muh Aswin selaku ketua umum Korps Mahasiswa FPB SulSel, akan diselesaikan secara internal di FPB. Muh Aswin pun mengakui hal demikian. Muh Aswin belum bisa dikatakan pengurus Korps Mahasiswa FPB, karena tidak pernah di SK kan dan dilantik oleh pengurus FPB SulSel, sesuai dengan penjelasan ketua FPB SulSel pada saat dilakukan koordinasi oleh pengurus HMI Komisariat Syariah dan Hukum. Secara jelas bahwa rangkap jabatan yang menuai protes itu tidak benar adanya sesuai penjabaran pasal 10 ART,” jelasnya.

Ia juga menerangkan seorang bernama Iqbal yang mangaku sebagai pengurus HMI Komisariat Syariah dan Hukum seperti dalam pernyataannya di media online IndikatorIntim.com akan ditindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku.

“Iqbal selaku orang yang mengaku pengurus HMI Komisariat Syariah dan Hukum adalah pengklaiman besar, karena Iqbal tidak tercantum dalam SK pengurus HMI Komisariat Syariah dan Hukum, jika ada pengurus yang mendesak, lantas pengurus yang mana? Terkait pembohongan publik, kami selaku pengurus akan senantiasa mengawal dan menindak lanjuti isu tersebut sebagaimana mestinya. Kita tetap berikan teguran lisan kepada Ketum Muh Aswin dan itu disaksikan oleh pengurus dan kader yang hadir,” tutupnya.

Citizen Report: Iwan Mazkrib
Editor: Dwinta Novelia

  Berita Terkait

Pencarian Berita

Lihat Arsip Kami