Api Kampus Tuntut SK DO dan Skorsing Mahasiswa IAIM Sinjai

Facebook
Twitter
WhatsApp
Aliansi Pro Demokrasi Kampus (Api Kampus) saat menyampaikan aspirasinya di depan Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Selasa (19/02/2019).

Washilah – Aliansi Pro Demokrasi Kampus (Api Kampus) menuntut Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM) Sinjai mencabut Surat Keputusan (SK) Skorsing dan Drop Out (DO) Mahasiswa IAIM Sinjai di kantor Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Sulawesi Selatan dan Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam (Kopertais) Wilayah VIII Sulawesi, Maluku & Papua. Selasa (19/02/2019).

Api Kampus yang melakukan tuntutan melibatkan, LBH Makassar, Dema FEBI UIN, Dema FST UIN, Dema FSH UIN, BEM UNM, FMN Makassar, Pembaru Makassar, Pembebasan Makassar, HIPPMAS Sinjai Barat, HMM UIM, CGMT, HMS Antropologi UNM, Komunal, AMP, FMK Makassar dan Rumah Rakyat Sinjai.

Ketua Dewan Mahasiswa (Dema) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Alauddin Makassar, Sulfikar yang turut hadir mengatakan keputusan sepihak dan otoriter yang dikeluarkan pihak kampus tidak sepantasnya dikeluarkan terhadap 4 mahasiswa IAIM Sinjai yang melakukan tuntutan transparansi anggaran dan penurunan harga kartu UAS.

“Apa yang menjadi tuntutan dari kawan-kawan mahasiswa IAIM Sinjai adalah hal yang wajar dan lumrah di pertanyakan, penjatuhan sanksi terhadap 4 Mahasiswa IAIM Sinjai itu tidak benar,” ujarnya.

Lebih lanjut Dema FEBI UINAM juga mengecam tindakan represif dan intimidatif yang dilakukan birokrasi kampus IAIM Sinjai.

“Secara tegas mengecam tindakan represif dan intimidatif Dekan FEHI IAIM Sinjai kepada 4 korban DO & Skorsing selepas melakukan aksi demonstrasi,” tegasnya.

Alamsyah salah satu korban yang di jatuhi sanksi DO, mengungkapkan sebelum penjatuhan sanksi mereka melakukan aksi demonstrasi.

“Sehari sebelumnya kami audiens meminta transparansi anggaran dan tidak diindahkan, setelahnya kami melakukan aksi demonstrasi yang berujung pada aksi represif dari pihak birokrasi pada hari itu,” ungkapnya.

Ia juga mengatakan terkait alasan kampus menjatuhi hukuman juga karena tidak membayar biaya kuliah, itu tidak benar.

“Untuk alasan IAIM menjatuhi sanksi mahasiswanya karena tidak membayar biaya kuliah, salah satu korban yang di DO membayar lengkap  SPPnya, pembayaran kartu UAS saja yang mereka tidak bayar, itupun alasannya jelas saya rasa,” tanggapnya.

Penulis : Andi Agung Solihin

Editor : Dwinta Novelia

  Berita Terkait

Pencarian Berita

Lihat Arsip Kami