Gelar Kajian, HMJ PWK Angkat Isu Polemik Laut Takalar

Facebook
Twitter
WhatsApp
Foto bersama pemateri, HMJ PWK, dan Panitia Kajian Tata Ruang (KTR) di Cafe Bugis Jalan Antang Raya no. 116. Kamis (21/09/2017).

Washilah – Polemik laut Takalar yang sedang ramai dibicarakan mendorong Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) UIN Alauddin mengadakan kajian bertajuk “Ada Apa dengan Laut Takalar?” dalam Kajian Tata Ruang (KTR), di Cafe Bugis Jalan Antang Raya no.116.Kamis (21/09/2017).

Muhammad Abdillah selaku devisi penelitian dan pengembangan keilmuan HMJ PWK mengatakan, alasan mengusung tema kajian tersebut karena di laut Takalar ada polemik mengenai penambangan pasir laut yang menjadi isu dan trending topic, sehingga sangat bagus dikaji.

Kajian tersebut menghadirkan pemateri dari Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan Fransiskus Jeharu SE, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Privinsi Sulawesi Selatan Asmar MSi, Akademisi Andi Idham AP MSi, dan Moderator Muhammad Natsir Imran MSi.

Muhammad Natsir Imran memaparkan kesimpulan dalam kajian, bahwa kegiatan pembangunan di wilayah pesisir harus memiliki payung hukum seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Palau Kecil (RZWP3K) baik dilingkup Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Selain itu, kegiatan penambangan di Laut Takalar disinyalir banyak menimbulkan dambak negatif baik lingkungan, ekonomi,sosial sehingga menjadi gejolak penolakan oleh masyarakat Takalar.

“Diharapkan Pemerintah merevisi kembali izin-izin yang telah dikeluarkan atau diterbitkan dalam hal kegiatan penambangan pasir di Takalar,” tutup Muhammad Natsir.

Penulis : Andi Normalasari (Magang)
Editor: Nur Isna

  Berita Terkait

Pencarian Berita

Lihat Arsip Kami