Peluang MBKM Pada Perguruan Tinggi

Facebook
Twitter
WhatsApp
Suasana Webinar Nasional MBKM yang diselenggarakan oleh Program Studi Manajemen Pendidikan Islam yang berlangsung secara daring via zoom meeting, senin (28/2/2022). | Foto: Istimewa.

Washilah – Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) menjadi salah satu program unggulan pemerintah dalam mengatasi permasalahan pada perguruan tinggi sejak 2020. MBKM memiliki peluang tersendiri dalam pelaksanaannya. Hal itu dibahas secara daring via Zoom Meeting pada Webinar Nasional MBKM yang diprakarsai oleh Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) UIN Alauddin Makassar, Senin (28/2/2022).

Salah satu Narasumber, Dr Hj St Syamsuddhuha menjelaskan MBKM merupakan sebuah program yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Republik Indonesia yang menghimpun empat kegiatan.

“Pertama pembukaan program studi baru, kedua perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, ketiga perguruan tinggi negeri badan hukum dan keempat hak belajar tiga semester di luar program studi,” katanya.

Ia menjelaskan program ini memberi hak  bagi mahasiswa untuk dapat mengambil Satuan Kredit Semester (SKS) di luar Perguruan Tinggi (PT) sebanyak dua semester setara 40 SKS. Ditambah lagi, dapat mengambil SKS pada prodi yang berbeda di PT yang sama.

“Jika mahasiswa mengambil hak belajar di luar PT atau di luar prodi sebanyak tiga semester artinya mahasiswa hanya menempuh lima semester di dalam prodinya,” tambahnya.

Kata Syamsuddhuha, kegiatan MBKM selama enam bulan disetarakan dengan 20 SKS tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Jumlah tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut.

“Menggunakan free form dengan menambahkan keterampilan-keterampilan baru dalam bentuk hard skills dan soft skills yang dihargai dengan SKS, jadi bukan dalam bentuk mata kuliah. Ini bisa menjadi pilihan untuk prodi untuk mengemas kegiatannya dan bentuk free form,” ungkapnya.

Lebih lanjut, dosen MPI tersebut menuturkan kegiatan merdeka belajar juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa.

“Bisa juga menggunakan structured form, yaitu bagaimana menyetarakan antara mata kuliah yang sudah ada kemasannya menjadi wajib bagi mahasiswa yang mengambil program regular itu kemudian disetarakan dengan kegiatan MBKM,” jelasnya.

Dalam sambutannya, Ketua Jurusan MPI, Ridwan idris M Pd mengatakan kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman terhadap kurikulum MBKM. 

“Mungkin untuk PTKIN masih meraba-raba karena belum terlaksana secara maksimal,” katanya.

Terkait model kurikulum MBKM yang akan dilaksanakan, ia mengatakan bisa dikolaborasikan dengan Lembaga usaha atau perusahaan.

Penulis: Asrianto (Magang) 

Editor: Jushuatul Amriadi

  Berita Terkait

Pencarian Berita

Lihat Arsip Kami