SPeKS Kritisi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UIN

Facebook
Twitter
WhatsApp
Suasana dialog di belakang gedung Fakultas Syariah dan Hukum, Jum'at (10/12/2021)

Washilah – Solidaritas Perlawanan Kekerasan Seksual (SPeKS) tetap konsen mengkritisi persoalan kasus kekerasan dan pelecehan seksual, dengan mengadakan dialog, terkait bagaimana pencegahan dan penanganan yang terjadi di UIN Alauddin, Jumat (10/12/21).

Dialog digelar di belakang gedung Fakultas Syariah itu bertajuk ‘Potret Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus Peradaban’, menghadirkan Ketua Dema Fakultas Adab, Suci Rahmayani R Hanafi dan Heri Al Fatih.

Menurut Suci, lahirnya pro kontra terhadap Permendikbud No 30 Pasal 5 ayat 2 disebabkan ketidakmengertian sebagian masyarakat mengenai konteks hukum di Indonesia.

“Mengapa orang bisa kontra terhadap permasalahan ini, karena tidak paham konteks hukum di Indonesia yang menganut civil law, bukan common law,” jelas Suci.

lanjutnya, kalau ada aturan yang melarang, bukan berarti diperbolehkan.

“Bukan common law, ya, kalau memang tidak ada aturannya, ya, boleh-boleh saja. Maka consent itu perlu dalam hal apapun termasuk seksual,” paparnya.

Consent dimaknai sebagai memeroleh persetujuan dari seseorang yang berkaitan dengan perwujudan rasa hormat kepada sesama manusia.

Melihat hal tersebut, seorang mahasiswa pascasarjana, Hafsah, yang hadir pada dialog tersebut, menilai, budaya pelecehan seksual adalah ide liberalisasi, karena ada seksual consent.

“Nah, kalau seksual itu dilakukan atas dasar suka sama suka, setuju melakukan bersama, berarti tidak ada orang yang dilecehkan, tidak ada korban,” jelasnya.

Penulis: Mufadhdhal Raihan Al-Asyraf Yusuf & Hamdan

Editor : Agil Asrifalgi

  Berita Terkait

Pencarian Berita

Lihat Arsip Kami