Pandangan Tentang Keistimewaan Otonomi Khusus DIY

Facebook
Twitter
WhatsApp

Oleh: Meiningsih Diah Runita Sari

Didalam tulisan ini saya akan membahas tentang otonomi khusus Daerah Istimewa Yogyakarta. Tidak seperti di Daerah lainnya yang kebanyakan memiliki otonomi daerah yang sama, Daerah Istimewa Yogyakarta berbeda. Daerah ini memiliki otonomi khusus atau yang biasa disebut keistimewaan Yogakarta. DIY memiliki keistimewaan dalam otonomi khusus yang akan dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini.

Sebelum masuk ke inti pembahasan, terlebih dahulu saya akan mencantumkan arti dari otonomi daerah. Dalam jurnal Sakinah Nadir (2013:1-2) mengatakan jika Otonomi daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan (Djohermansyah Djohan, 1990:52). Dari pengertian ini kita dapat menarik kesimpulan jika setiap daerah memiliki hak dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya yang dimana sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah tersebut.

Keistimewaan pertama yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu dalam Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur. Dalam hal ini mekanisme pemilihan kepala daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta berbeda dengan sistem daerah lainnya. Dimana jika di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri menggunakan mekanisme penetapan sedangkan di Daerah lainnya menggunakan mekanisme pemilihan kepala daerah untuk memilih pemimpinnya. Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan sistem calon Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan oleh DPRD dan kemudian di sahkan oleh Presiden.

Daerah Istimewa Yogyakarta juga memiliki hal yang khusus dalam hal pemilihan kepala daerah ini. Seperti dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 ditetapkan dalam pasal 18 ayat 1 bagian (c) dalam persyaratan calon Gubernur ialah bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur. Menurut saya hal ini terdengar cukup asing karena jika di daerah lain siapapun boleh mencalokan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur asalkan memenuhi syarat dalam pencalonan. Akan tetapi, di Daerah Istimewa Yoyakarta harus memiliki takhta terlebih dahulu maka bisa mencalonkan. Berarti tongkat kekuasaan di Daerah Istimewa Yogyakarta hanya akan terus berlanjut terus-menerus dikalangan tahkta Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam.

Dalam penjelasan lebih lanjut, bahkan jika keduanya dari calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang bertahta sebagai Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam tidak memenuhi syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur, maka pemerintah akan mengangkat pejabat Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan Kasultan dan Kadipaten sampai hingga dilantiknya Sultan Hamengku Buwono yang bertahta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertahta sebagai Wakil Gubernur. Hal ini makin memperjelas jika pimpinan kekuasaan tidak akan lepas dari keturunan Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam.

Dalam pasal tersebut juga dan di ayat satu ini dibagian (n) disebutkan jika calon Gubernur dan Wakil Gubernur bukan sebagai anggota partai politik. Hal yang juga jarang dilihat di Daerah lain, karena jika di Daerah lain tidak ada syarat khusus seperti ini. Malahan kebanyakan daerah lain saling berlomba-lomba antar partai politik untuk menaikkan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari partainya sendiri. Inilah juga salah satu perbedaan antara otonomi khusus Daerah Istimewa Yogyakarta dan otonomi daerah lainnya. Walaupun jika syarat ini tidak ada, tetap saja anggota partai tidak dapat mencalonkan jika tidak memiliki takhta karena dalam pesryaratan yang berhak mencalonkan hanyalah yang memiliki tahta Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam.

Melihat dari persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DIY sendiri hal ini bisa memicu pemikiran jika tidak adanya keadilan yang mana selama ini menjadi dasar bangsa Indonesia. Seperti dalam sila kelima bangsa Indonesia yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Padahal seharusnya semua orang berhak mencalonkan sebagai Gubernur ataupun Wakil Gubernur walaupun tidak bertahta sebagai sultan. Dan juga bisa mencalonkan walaupun anggota dari partai politik maupun bukan sebagaimana seperti daerah lainnya. Akan tetapi karena ini adalah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dimana memiliki keistimewaan atau otonomi khusus yang sudah ditetapkan. Keistimewaan selanjutnya yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu kewenangan kelembagaan pemerintah daerah DIY sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam undang-undang yaitu dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli. Menurut saya dalam bagian ini kelembagaan DIY sama saja dengan kelembagaan daerah lain karena di dalam Undang-Undang tidak ada penjelasan lebih l;anjut tentang hal ini.

Keistimewaan Selanjutnya yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu kewenangan kebudayaan diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY. Menurut saya hal ini sama saja dengan daerah lain Karena dapat dipastikan jika setiap daerah menginginkan agar kebudayaan tetap ada dan terlestarikan dan tidak ingin jika kebudayaannya dilupakan. Karena bagaimanapun budaya adalah hal yang tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari setiap manusia.

Keistimewaan selanjutnya yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu kewenangan pertanahan. Sistem pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta berbeda dengan sistem pertanahan di daerah lain. Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan wewenang mengatur bidang pertanahan, dan juga membuat peraturan tentang sistem pertanahan khususnya dalam hak perolehan tanah. Daerah Istimewa Yogyakarta mengatur salah satu aturan tentang sistem pertanahan yaitu warga Indonesia yang non pribumi tidak mendapatkan hak tanah sebagai hak milik sendiri seperti warga pribumi.

Melihat dari peraturan dalam sistem pertanahan diatas, menurut saya hal ini akan menyebabkan munculnya lagi pemikiran ketidakadilan bagi warga Indonesia non pribumi. Ketidakadilan tersebut dikarenakan pihak non pribumi tidak dapat memiliki hak tanah di tanah Daerah Istimewa Yogyakarta. Padahal seharusnya karena sesama warga Negara Indonesia sepatutnya mendapatkan hak yang sama akan tetapi hal ini sebaliknya. Hal ini ternyata berdasarkan tanah Kesultanan dan tanah Kadipaten yang meliputi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon yang terdapat diseluruh kabupaten/kota dalam wilayah Yogyakarta adalah milik Kasultanhan dan Kadipaten. Hal inilah yang menyebabkan jika yang mendapat hak tanah tersebut hanyalah warga pribumi saja karena Sultan dan Adipati ingin terus menjaga kelestarian dan budaya yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keistimewaan selanjutnya yang dimiliki daerah Istimewa Yogyakarta yaitu kewenangan tata ruang yang ada di otonomi khusus Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu dalam kewenangan sebagaimana Kasultan dan Kadipaten menetapkan kerangka umum kebijakan ruang tanah Kasultan dan tanah Kadipaten sesuai dengan Keistimewaan DIY. Untuk lebih lanjutnya diatur dalam Perdais, yang penyusunannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pembahasan otonomi khusus keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ternyata walaupun mendapatkan keistimewaan tetapi juga tetap saja ada masalah yang harus di hadapi Daerah tersebut. Berbagai macam polemik hadir seperti ketidakadilan atas syarat pencalonan gubernur dan wagub, ketidakadilan atas hak tanah di Daerah tersebut. Jika dilihat dari latar belakang belakang terbentuknya Undang-Undang No.13 Tahun 2012 yaitu Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman yang telah mempunyai wilayah, pemerintahan, dan penduduk sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia  pada tanggal 17 Agustus 1945 berperan dan memberikan sumbangsih yang besar dalam mempertahankan, mengisi dan menjaga keutuhan Negara. Alhasil wajar saja jika Sultan Hemngku Buwono dan Adipati Paku Alam sebagai penguasa di DIY karena sebelumnya hal itu milik mereka. Akan tetapi jika dilihat dari pandangan hidup dimasa sekarang, dimana keadilan harus ditegakkan apakah hal yang terjadi di DIY ini adalah keadilan. Sampai kapankah hal keistimewaan ini akan berlaku di Daerah Istimewa Yogyakrta, yang dimana masih ada ketidakadilan didalamnya.

*Penulis Merupakan Mahasiswi Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik (FUFP). 

  Berita Terkait

Pencarian Berita

Lihat Arsip Kami