Oleh: Ade Adriani Nawar Sarawa
Di dalam tulisan kali ini, saya akan membahas mengenai permasalahan yang sering terjadi atau sering kita lihat dalam wilayah daerah di Indonesia. Kebanyakan wilayah di Indonesia memiliki berbagai macam ragam adat dan budaya yang masih dilestarikan hingga saat ini, dan juga banyaknya sumber daya alam yang melimpah yang mengelilingi wilayah daerah Indonesia. Karena itulah, pemerintahan Indonesia mengeluarkan kebijakan atau peraturan yang disebut dengan otonomi daerah. Salah satu tujuan otonomi daerah adalah melestarikan kekayaan alam dalam pengelolaannya, dan juga peningkatan pelayanan dan sarana terhadap masyarakat. Akan tetapi, adanya oknum – oknum yang menyalah gunakan kebijakan tersebut malah membuat kerugian bahkan kerusakan bagi lingkungan di sekitar daerah tersebut.
Banyaknya pemimpin yang diangkat dengan maksud memajukan daerah tersebut malah merugikan dan meresahkan masyarakat dan juga merusak kelestarian dan adat istiadat daerah tersebut. Nah disinilah pembahasan dalam tulisan saya.
Pertama permasalahan yang akan saya bahas yaitu pengajuan pengimplementasian peraturan daerah yang bersifat syariah atau bersifat Islam. Pengimplementasian ini berlatar belakang karena semakin banyaknya warga atau masyarakat di daerah sana yang sudah mulai melupakan atau kurangnya moral dan juga akhlak yang bersifat keislaman. Sebenarnya, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa peraturan daerah syariah ini tidak terlalu berguna, karena pada peraturan daerah umumnya sudah ada yang dimasukkan nilai agama dan juga nilai keislaman, akan tetapi penambahan kata syariah ini bertujuan untuk memberitahu kepada masyarakat agar lebih mengenal lagi tentang peraturan Islam. Sebenarnya jika menyangkut tentang Islam, mungkin kita tidak perlu khawatir dalam menjalankannya karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Jadi lebih mudah dalam mengajukan peraturan daerah bersifat Islam tersebut. Akan tetapi, balik lagi kepada orang – orangnya, banyakya warga atau masyarakat yang malah tidak menyetujui hal tersebut.
Permasalahan selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai kewenangan di daerah yang selalu tidak sejalan dengan masyarakatnya. Baik itu perbedaan pendapat antara penguasa dan masyarakat, maupun sebalikya. Dan juga adanya peletakan aturan – aturan yang tidak sesuai dengan problematika masyarakat sekitar ataupun aturan yang kurang disetujui oleh petinggi wilayah daerah tersebut. karena problematika inilah timbulnya tumpang tindih dalam pengambilan kebijakan atau kewenangan. Dan juga karena perihal ini, banyak petinggi desa yang kurang ambil alih atau hanya ingin menguntungkan diri sendiri dalam peletakan kewenangan atau kebijakan di daerahnya. Oleh sebab itu, perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan, perlu kita rundingkan antara pihak aparat atau petinggi desa dan juga perwakilan dari masyarakat desa itu sendiri agar dapat terwujudnya kebijakan yang saling menguntungkan antara lingkungan desa, masyarakatnya dan juga pemimpin desa tersebut.
Permasalahan selanjutnya adalah permasalahan yang sempat viral di Indonesia yang terjadi di salah satu wilayah daerah di Indonesia. Permasalahan ini timbul akibat adanya kecurangan atau lalainya penjagaan aparat yang mengakibatkan kerugian bagi wilayah tersebut dan juga masyarakatnya. Kasusnya yaitu ada sebuah perusahaan yang berjalan cukup lama di daerah tersebut, perusahaan tersebut berjalan di bidang pertambangan. Awalnya tidak menghiraukan dampaknya akan tetapi, lama kelamaan masyarakat yang berada di wilayah tersebut malah dibuat rugi dan menimbulkan rasa kekecewaan terhadap pemerintah di wilayah tersebut karena tidak memperdulikan masyarakatnya dan malah tetap memberikan ijin perusahaan tersebut. Alhasil, karena kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, maka masyarakat hendak membentuk suatu wilayah yang berdiri sendiri dan lepas dari pemerintahan Indonesia. Karena isu tersebut, akhirnya banyak masyarakat yang melakukan suatu aksi yang meresahkan pemerintahan yaitu memperlihatkan lambang kebebasannya di wilayah tersebut dengan maksud agar pemerintah paham akan rencana dan aksi mereka yaitu lepas dari pemerintahan Indonesia. Karena semakin banyaknya kericuhan yang timbul akibat isu tersebut maka pemerintah Indonesia akhirnya melepaskan beberapa keamanan untuk menjaga agar isu tersebut dapat reda dan tidak meresahkan masyarakat yang lain.
Permasalahan selanjutnya yang banyak terjadi di berbagai wilayah daerah di Indonesia adalah anggaran desa yang sering tidak mencukupi. Banyaknya wilayah daerah di Indonesia yang sering memiliki permasalahan yaitu anggaran desa yang tidak mencukupi sehingga pembangunan infrastruktur dan juga fasilitas desa mengalami keterlambatan. Akibatnya, desa tersebut mengalami ketertinggalan yang menghambat kemajuan desa itu sendiri. Problem seperti ini biasanya terjadi akibat banyaknya aparat petinggi desa yang curang dalam melakukan kewajibannya atau biasa kita sebut dengan korupsi. Banyaknya kasus korupsi di berbagai willayah di Indonesia menjadi problem tersendiri dan juga karena hal itu, banyak desa di Indonesia yang masih belum bisa menikmati fasilitas atau teknologi maju seperti di perkotaan. Pada hal ini, biasanya kepentingan masyarakat selalu tidak didengar oleh para petinggi desa dan hanya melakukan apa yang mereka inginkan untuk kepentingan diri mereka sendiri.
Permasalahan selanjutnya yaitu kurangnya saling perhatian antara kepala daerah dengan pemerintah pusat. Kurangnya komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintahan pusat dapat menghambat jalannya suatu kebijakan di wilayah daerah, dikarenakan pemerintah daerah dapat dengan seenaknya mengatur suatu daerah dengan kebijakan yang menguntungkan diri sendiri, itulah sebabnya banyak kepala daerah yang diberikan sebutan yaitu raja – raja kecil. Karena permasalahan ini, timbullah permasalahan – permasalahan lainnya yaitu seperti korupsi APBD, anggaran desa, dan juga memungut pungli kepada masyarakat maupun pengusaha yang ada di daerah terebut. Pada kasus tahun 2012, banyak sekali kepala daerah yang didapati melakukan korupsi dan menjadi tugas tambahan bagi pemerintahan pusat.
Itulah beberapa permasalahan yang saya dapati yang terjadi di beberapa wilayah di daerah Indonesia. Dengan melihat permasalahan tersebut, maka dapat kita analisa bahwa desa – desa di wilayah Indonesia tidak seharmonis yang kita kira. Mulai dari permasalahan otonomi daerah yang memiliki beberapa dampak negatif, hingga munculnya petinggi desa yang tidak bertanggung jawab dan malah ingin menguntungkan diri sendiri. Sebenarnya masih banyak diluar sana permasalahan yang di derita oleh saudara – saudari kita tapi belum saja terungkap di media. Mungkin karena petinggi desa mereka sangat lihai dalam menyembunyikan permasalahan tersebut. Tapi, tidak semua otonomi daerah memiliki dampat negatif, ada juga dampak positif dari kebijakan tersebut, hanya saja tergantung pada petinggi daerahnya. Apakah dia ingin memajukan desanya atau malah hanya ingin memajukan pagar rumahnya. Itulah yang terjadi di negeri Indonesia kita tercinta. Jadi kesimpulannya ialah tidak semua kebijakan itu sempurna pasti ada saja kebijakan yang cacat akan tetapi tidak kita sadari. Mungkin sudah ada di beberapa lingkungan kita akan tetapi kita hanya bersikap acuh tak acuh terhadap hal tersebut. Satu lagi, jangan mudah mempercayai perkataan manis beberapa orang, hanya menggunakan hal tersebut untuk keuntungan diri sendiri. Sekian tulisan yang dapat saya paparkan.
*Penulis merupakan Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ushuluddin, Filsafat & Politik (FUFP), semester III.
