Mahasiswa Gunakan Biaya Pribadi, Rektor Tak Kunjung Keluarkan Kebijakan

Facebook
Twitter
WhatsApp
Gedung Rektorat UIN Alauddin Makassar, Kampus II.

Washilah – Pandemi Covid-19 mengakibatkan lumpuhnya perkuliahan tatap muka di UIN Alauddin Makassar. Mahasiswa melakukan perkuliahan daring tanpa fasilitas dari kampus, namun Rektor tak kunjung mengeluarkan kebijakan.

Sejak adanya imbauan Kementerian Agama (Kemenag) dalam surat edaran nomor: 697/03/2020 lalu ditindak lanjuti oleh UIN Alauddin Makassar dalam surat edaran rektor nomor B-487/un.06.I/pp.00.09/03/2020, yang memperpanjang masa perkuliahan daring hingga 12 Juni 2020 mendatang, menjadi beban tersendiri bagi mahasiswa.

Beban yang dialami oleh mahasiswa tersebut kemudian terangkum dalam surat Maklumat dan Aspirasi Mahasiswa yang diterbitkan oleh Dewan Mahasiswa Universitas (Dema-U) UIN Alauddin Makassar pada 28 Maret 2020.

Dalam surat bernomor 028 B tersebut salah satu poinnya meminta pihak kampus “Melakukan peninjauan dan pertimbangan terkait Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester genap tahun ajaran 2019-2020 mengingat tidak efektifnya penggunaan sarana dan prasarana kampus sesuai dengan yang diamanahkan dalam PMA No.7 tahun 2018 tentang SSBOPT pada PTKIN Bab IV pasal 14”.

Ketua Dema-U, Ahmad Aidil Fahri saat dihubungi mengatakan pihaknya belum bisa berbicara banyak lantaran akan mempersiapkan langkah berikutnya.

“Kalau Dema-U belum bisa dulu berkomentar karena mau dulu persiapkan langkah terkait hasil Rapim yang belum keluar,” terang Dema-U yang juga merupakan Mahasiswa FSH tersebut.

Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Prof Darussalam saat dihubungi 3 April 2020 lalu terkait tindak lanjut tuntutan Maklumat dan Aspirasi Mahasiswa, ia hanya menyarankan agar menghubungi Wakil Rektor I yang memiliki tupoksi dalam hal ini.

“Kuliah itu bidangnya Warek 1 dan biro akademik karena itu sebaiknya informasi tersebut dari pihak yang berwenang terima kasih,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Prof Mardan saat dihubungi 3 April 2020 lalu menuturkan pihak pimpinan akan melakukan Rapat terkait surat Maklumat dan Aspirasi Mahasiswa yang dikeluarkan oleh Dema-U.

“Iye, kami bidang akademik sejak keluarnya Maklumat dan Aspirasi mahasiswa tanggal 28 Maret 2020, minta pertimbangan kepada pimpinan Universitas untuk dirapimkan, tapi selalu diulur, dan insyaallah besok pukul 10.00, baru jadi rapimnya. Jadi sabar dulu menunggu keputusannya, termasuk masalah UKT mahasiswa,” tulis Eks Dekan Fakultas Adab dan Humaniora tersebut.

Sehari kemudian kembali dihubungi oleh Reporter Washilah pada Sabtu, 04 April 2020 tepatnya Sembilan jam setelah Rapim yang ditetapkan jam 10 pagi, WR I tak menggubris pertanyaan mengenai hasil Rapim. Lalu pada Minggu 5 April 2020 saat reporter mencoba menghubungi lagi, tetapi hasilnya tetap tak digubris.

Senin 6 April 2020 kemudian beredar surat yang diterbitkan oleh Kemenag dengan Nomor B 752, perihal pengurangan UKT/SPP Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Akibat Pandemi Covid-19.

Surat tersebut ditujukan kepada Rektor/ketua PTKIN agar melakukan pengurangan UKT mahasiswa Diploma, S1, SPP mahasiswa S2 dan S3 pada semester ganjil tahun 2020/2021 dengan besaran pengurangan/diskon minimal Sepuluh persen dari UKT/SPP.

Saat Reporter washilah menanyakan tanggapan pimpinan mengenai surat edaran tersebut, hingga berita ini diturunkan pihak kampus belum memberikan jawaban mengenai hal ini.

Penulis: M Shoalihin
Editor: Rahmania

  Berita Terkait

Pencarian Berita

Lihat Arsip Kami