Hadapi Covid-19 : Utamakan Kemanusiaan daripada Pribadi

Facebook
Twitter
WhatsApp
Dok Pribadi | Rahmat

Oleh : Rahmat

Covid19 tidak akan mungkin dengan mudah dihadapi, mengingat virus ini memiliki penyebaran sangat cepat. Bahkan telah ditetapkan sebagai Bencana Nasional dan telah menyebar ke berbagai daerah di seluruh Indonesia. Tersebar dibeberapa media bahwa jumlah kasus Covid-19 di Indonesia diprediksi melampaui angka 8.000 sampai pada pertengahan bulan April 2020, meningkat dua kali lipat dari hasil riset yang dikeluarkan secara resmi pada 15 maret 2020.

Akses dan pelayanan publik yang kurang memadai adalah persoalan serius bagi penangan virus ini. Ini terkait dengan kebutuhan masyarakat untuk tetap hidup dan melawan serangan Covid-19. Mulai dari cek kesehatan, kebutuhan pangan untuk mendukung peningkatan imun dan daya tahan tubuh manusia, serta alat pengaman atau pelindung seperti masker dan handsanitizer. Tingkat kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia yang tidak merata, jumlah penduduk kategori ekonomi rendah yang mencapai angka 9,22 % pada September 2019 oleh BPS tentu harus lebih diperhatikan dan diutamakan.

Bahkan, Ombudsman melihat dalam penanganan kesehatan masyarakat terkait Covid-19 belum dapat dikatakan memadai bila dibandingkan dengan Korea Selatan yang sama-sama menerapkan kebijakan social distancing. Efek yang paling dirasakan oleh masyarakat. Selain, ketakutan terhadap virus Corona tersebut.

Terangkum dalam artikel Pinter Politik, bahwasanya pelayanan kesehatan justru dijadikan sebagai komoditi bisnis oleh beberapa kalangan, terbukti dengan beberapa kasus penolakan pasien oleh rumah sakit akibat persoalan ekonomi. Peran pemerintah yang tidak bisa mengatasi hal tersebut, menuntut alternatif lain dalam penanganannya.

Jalan keluarnya adalah bersatu dalam sebuah gerakan perlawanan Covid19 ini, yaitu masyarakat, pemerintah, dan juga para pelaku ekonomi. Berkaca dari negara lain yang bisa dikatakan mampu menekan penyebaran virus tersebut, pemerintah tidak bekerja sendirian, melainkan hasil kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan korporasi.

Hal itu dapat diwujudkan dengan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, sesuai dengan konsep Hudud dalam ekonomi Islam bahwasanya asumsi rasionalitas harus multiinterest, pemenuhan kebutuhan tidak boleh hanya diri sendiri tetapi juga untuk orang lain, Tuhan, dan lingkungan. Perilaku menyimpang seperti eksploitasi barang seperti masker, alkohol, dan kebutuhan penunjang lainnya dengan alasan ekonomi, harus segera dihentikan.

Dari sudut pandang ekonomi Islam, perbuatan ini sangat dikecam karena menyebabkan kekacauan harga pasar. Eksploitasi merupakan salah satu pendzaliman, dan tentu itu dilarang dalam ekonomi Islam. Selain itu, aspek tabarru sangat penting untuk diterapkan dalam mengatasi ini. Secara garis besar, masyarakat kecil harus diberdayakan secara ekonomi. Bagi masyarakat kalangan atas kenaikan barang tersebut tidak berefek besar terhadap kekayaannya. Namun, bagi masyarakat kalangan bawah, tentu hal ini sangat membuat mereka kesulitan mengaksesnya.

Jangankan barang pengaman seperti itu, kebutuhan pokok sehari-hari saja sulit untuk dipenuhinya. Disini pula, perlu instrumen ekonomi Islam seperti ZISWAF harus diberlakukan, demi mengatasi persoalan covid-19. Mengingat penyakit covid19 sangat cepat penyebarannya, maka pencegahannya harus dilakukan bersama-sama pula.

Melindungi kaum miskin dengan mengutamakan kepentingan sosial daripada pribadi, tentu akan sangat membantu proses pencegahannya. Membiarkan kaum miskin terjangkit karna tidak berdaya melawannya, justru akan mengancam semua orang.

Mengutamakan kepentingan sosial daripada kepentingan ekonomi merupakan solusi dari buruknya akses layanan publik dan ketidakmampuan pemerintah dalam melindungi masyarakat kalangan bawah. Menolong masyarakat miskin dari covid 19 merupakan salah satu langkah mencegah penyebaran covid19.

Kebutuhan ekonomi memang penting bagi manusia, tapi tidak dengan mengorbankan keselamatan orang lain, itulah yang membedakan kita sebagai manusia dengan anjing sebagai binatang.

*Penulis Merupakan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Semester VI.

  Berita Terkait

Pencarian Berita

Lihat Arsip Kami