Tolak RUU Pertanahan, Puluhan Mahasiswa UIN Alauddin Lakukan Aksi Kampanye

Facebook
Twitter
WhatsApp
Suasana aksi kampanya yang dilakukan Aliansi Masyarakat Sipil di Jl.A.Pettarani Makassar Jumat (20/09/2019)

Washilah – Puluhan mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Keadilan Agraria Sulsel, melakukan aksi kampanye menolak Rancangan Undang-Undang Pertanahan. Berlangsung di Jl Pettarani Makassar. Jumat (20/09/2019).

Humas Aksi, Peo menyampaikan aksi kampanye ini untuk membangun jaringan dan memperbesar jumlah massa pada aksi lanjutan yang akan dilaksanakan pada hari selasa nanti.

“Sehubungan dengan akan disahkannya RUU Pertanahan, kami dari Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Keadilan Agraria Sulawesi Selatan, yang terdiri dari beberapa lembaga intra maupun ekstra UIN Alauddin berinisiatif menggelar aksi untuk menolak RUU Pertanahan yang akan disahkan pada hari selasa 24 September, tepatnya di Hari Tani Nasional. Adapun aksi yang kami lakukan pada hari ini hanyalah aksi kampanye untuk membangun jaringan dan memperbesar jumlah massa aksi pada aksi tuntutan selasa mendatang,” tuturnya.

Lanjut, Peo dan massa melakukan kampanye sebagai bentuk protes kepada pemerintah terkait akan disahkannya RUU Pertanahan, yang dinilai sangat menindas masyarakat kecil terutama petani.

“Kenapa kemudian RUU Pertanahan ini layak untuk ditolak, karena RUU ini kemudian akan memihak kaum borjuis (pemilik modal), yang kemudian akan memudahkan jalan kepada investor asing, yang kemudian berujung perluasan lahan tambang yang sangat mencemari lingkungan dan yang paling dirugikan disini adalah kaum petani yang lahannya habis diambil oleh investor asing,” ujarnya

Baca juga Konflik Agraria Tak Kunjung Pudar

Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Siti Rakhma Mary Herawati, menanggapi RUU Pertanahan. Ia menilai pada pasal 86 terdapat ancaman kriminalisasi masyarakat yang berusaha mempertahankan tanahnya dari penggusuran.

“Masyarakat yang menyuarakan atau memperjuangkan kembalinya tanah, dapat ditafsirkan melakukan pemufakatan jahat yang menyebabkan sengketa atau konflik pertanahan,” kata Rahma seperti dikutip CNNIndonesia.com, Jumat (6/9).

Penulis: Ilham Hamsah (Magang)
Editor: Dwinta Novelia

  Berita Terkait

Pencarian Berita

Lihat Arsip Kami