Anggota DPRD Provinsi Ajak UKM LIMA Sosialisasikan Peraturan Daerah

Facebook
Twitter
WhatsApp
Pemaparan produk hukum daerah oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan Fraksi Partai NasDem, Arum Spink. Berlangsung di Warkop Bundu. Sabtu (05/05/2018)

Washilah – Mantan Pimpinan umum (Pimum) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Lembaga Informasi Mahasiswa Alauddin (LIMA) yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan, Arum Spink mengajak kader UKM LIMA menyosialisasikan produk hukum daerah Sulawesi Selatan. Ajakan itu dalam rangka penyebarluasan informasi terkait dengan Peraturan Daerah (Perda). Bertempat di Warkop Bundu Aroepala, Makassar. Sabtu (05/05/2018)

Fraksi partai NasDem itu menyampaikan, sosialisasi untuk terlibat langsung dalam penyebarluasan Perda adalah wujud implementasi dan pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, agar masyarakat tahu apa yang wakil rakyat kerjakan.

“Sebagai seorang jurnalis, adinda dituntut untuk mengetahui hal teknis terkait seluk-beluk politik. Termasuk aturan yang dibuat DPRD provinsi, karena adinda akan diperkenalkan dengan hal-hal seperti itu. Jadi hasil sosialisasi ini disampaikan ke khalayak lewat media sosial kalian,” jelasnya.

Sedang untuk Perda No. 2 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pendidikan, anggaran untuk SMA sederajat tidak lagi menjadi kewenangan kabupaten/kota, melainkan tugas dari provinsi.

“Jadi persoalan penganggaran SMA sederajat sampai penempatan Kepala Sekolah bukan lagi kewenangan Bupati atau Wali kota, kewenangannya sudah di limpahkan ke provinsi dan ditangani Dinas Pendidikan yang prosesnya dikawal oleh Gubernur,” ujarnya.

Tujuan dibentuknya Perda tersebut untuk menyiapkan sumber daya manusia yang akan menjadi masyarakat demokratis berbasis kearifan lokal melalui penataan sarana prasarana pendidik dan tenaga kependidikan guna mengembangkan potensi peserta didik.

“Jadi pendidikan ada 3, proyeksi di rumah, di lingkungan dan di sekolah. Di sekolah hanya berapa persen, jangan terlalu berharap pemahaman agama karena hanya beberapa jam di bangku sekolah, namun yang berpengaruh adalah lingkungan,” katanya.

Salah satu fungsi pokok DPRD adalah membuat peraturan lalu menyebarluaskan dalam bentuk sosialisasi.

Dikesempatan laian pipink akrabnya mengatakan bahwa salah satu fungsi pokok DPRD yaitu membuat peraturan daerah lalu menyebarluaskan dalam bentuk sosialisasi.

“Di DPRD, legislasi diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah. Nah, teman-teman dari Washilah ini sebagai jembatan sosialisasinya. Itu yang kita harapkan, biar masyarakat tahu ada ini dan itu yang kita kerjakan,” tutupnya.

Penulis: Muhammad Fahrul Iras

Editor: Desy Monoarfa

  Berita Terkait

Pencarian Berita

Lihat Arsip Kami