Washilah — Senat Mahasiswa Universitas (Sema-U) UIN Alauddin Makassar gandeng lembaga Jelajah Jarak (Jejak) menggelar Dialog Kerakyatan bertajuk “Krisis Legislatif: Meneropong Arah Indonesia, Membaca Kekecewaan Rakyat terhadap Pemerintah dan Lembaga Negara” di Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Senin (9/9/2025).
Kegiatan ini menghadirkan empat narasumber, yakni Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Gowa, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Muh Aldy Sulaiman, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gowa, Muh Yunus, aktivis Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Sulawesi Selatan, Sukrianto Kianto serta dosen Prodi Hubungan Internasional (HI) UIN Alauddin Makassar, Aspin Nur Arivin Rivai.
Ketua Komisi Aspirasi Sema-U, Ardika Jendra Hidayah mengatakan dialog ini hadir dari kegelisahan nyata atas polemik yang terjadi belakangan menjadi salah satu alasan untuk memberi ruang diskusi, kerangka refleksi, menagih penjelasan, sekaligus membenahi arah demokrasi ke depan.
Ia menambahkan, tema krisis legislatif dipilih karena berangkat dari rentetan peristiwa sepanjang Agustus, ketika hampir seluruh daerah di Indonesia bergejolak di jalanan. Peristiwa itu mencerminkan kekecewaan rakyat pada pemerintah dan lembaga negara, serta hilangnya legitimasi parlemen di mata publik.
“Berangkat dari peristiwa di bulan Agustus, tema krisis legislatif dipilih sebab ia mencerminkan luka yang lebih dalam,” ujarnya.
Ia berharap forum tersebut dapat menjadi pemantik bagi peserta untuk membuka cakrawala berpikir dan merasakan bahwa nasib bangsa berada di tangan generasi muda. Ia menilai, dialog yang digelar bukan semata-mata mempertemukan mahasiswa dengan narasumber, tetapi juga membuka ruang dialektis yang sehat. Kritik yang muncul, menurutnya, tidak boleh dipandang sebagai sentimen, melainkan sebagai dorongan kolektif untuk membenahi arah Indonesia ke depan.
Dalam kesempatan itu, ia juga menekankan pentingnya sikap keberpihakan dari DPRD Gowa dan Polres Gowa. Ia berharap kedua lembaga tersebut mampu bersikap terbuka, berpihak kepada rakyat, menjaga ruang demokrasi agar tetap hidup, serta menolak segala bentuk kebijakan yang berpotensi merugikan masyarakat.
“Gerakan rakyat di Gowa adalah bagian yang tak terpisahkan dari gelombang nasional, dari Gowa ke Jakarta, dari kampus hingga ke jalanan,” tegasnya.
Ketua Umum Jejak, Muh Reski berharap kegiatan ini benar-benar memberi kesempatan bagi mahasiswa UIN untuk merefleksikan, mengevaluasi, sekaligus mengupayakan formulasi perjuangan dengan arah pemikiran dan tujuan yang lebih jelas. Ia menilai, kondisi bangsa hari ini masih menyisakan banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, apalagi di tengah situasi ketika bangsa kehilangan banyak putra terbaiknya. Momentum ini harus menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai dan mahasiswa memiliki peran strategis untuk ikut membenahi keadaan.
“Kami ingin perjuangan yang dirumuskan lahir dari arah pikiran yang jernih, tujuan yang jelas, serta cita-cita bersama untuk menghadirkan Indonesia yang benar-benar adil, sejahtera, dan damai. Kemerdekaan harus seratus persen untuk rakyat,” ucapnya.
Salah satu peserta dialog, Agung Putra menilai forum semacam ini penting karena mampu membuka ruang kritis, menghadirkan dialektika antara mahasiswa dan narasumber, serta menjadi jembatan untuk mempertemukan suara rakyat dengan lembaga negara.
“Motivasi saya mengikuti dialog ini adalah karena saya ingin memahami lebih dalam kondisi legislatif kita hari ini, sekaligus menyuarakan keresahan masyarakat yang sering kali merasa aspirasinya tidak direspons dengan baik,” katanya.
Menurutnya mahasiswa perlu memahami persoalan ini secara menyeluruh karena berkaitan langsung dengan legitimasi rakyat terhadap negara. Oleh karena itu, transparansi, konsistensi, dan keberanian DPR maupun pemerintah untuk benar-benar berpihak kepada rakyat merupakan hal mendesak yang harus diwujudkan.
“Diskusi tadi membuka mata saya bahwa rakyat butuh transparansi, konsistensi, dan keberanian DPR maupun pemerintah untuk betul-betul berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan sekadar janji politik,” tuturnya.
Penulis: Risaldi Anggara (Magang)
Editor: Hardiyanti
