Ketika Suara Mahasiswa Tak Lagi di Dengar, Kemana Kami Harus Mengadu ?

Facebook
Twitter
WhatsApp
Dok pribadi\ Andi Syahrul Habibi

Oleh: Andi Syahrul Habibi

COVID-19 datang menguji kemampuan negara di semua sektor, tak terkecuali sektor pendidikan yang merupakan pondasi pokok negara dalam menjaga generasi penerus bangsa yang tak luput dari perhatian kita, dimana sektor pendidikan ditengah pandemi imbasnya dilaksanakan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) se-Indonesia. Pendidikan hari ini dengan diberlakukannya pendidikan jarak jauh tentunya ada dua sisi baik dan buruknya, mahasiswa yang berada di daerah yang menjalankan daring dengan akses lancar sudah menjadi keuntungan begitupula mahasiswa yang mempunyai kondisi ekonomi yang lebih baik, tapi bagaimana mahasiswa yang berada daerah terpencil dan mahasiswa dibawah ekonomi menegah kebawah?

Kuota internet untuk sekarang ini sesuatu yang cukup mahal, dibutuhkan kebijakan pemerintah maupun kampus itu sendiri ditengah pandemi dalam meringankan beban mahasiswa, apalagi mahasiswa yang orangtuanya terkena dampak Covid-19 itu sendiri. Tentunya mahasiswa tidak semerta-merta menuntut hak. Hak dan kewajiban merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, merupakan dua sisi yang menyatu.

Keseimbangan itu dimaksudkan agar tidak ada pihak yang dirugikan, ketika kewajiban sudah dijalankan hak harusnya diterima secara maksimal, sayangnya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban ini sudah menjalar sampai ke dalam dunia perkuliahan. Sebagai contoh, mahasiswa diwajibkan untuk membayar biaya perkuliahan tepat waktu. Mahasiswa dituntut untuk sadar akan tanggung jawabnya, mahasiswa harus berusaha menuruti aturan tersebut dan membayar biaya perkuliahan yang sudah ditetapkan setiap semester, tetapi ada suatu saat dimana mahasiswa membutuhkan pengertian dari pihak universitas dalam hal ketepatan pembayaran karena berkaitan dengan keadaan ekonomi yang lemah.

Sayangnya, apa yang berhubungan dengan kebutuhan mahasiswa apalagi yang menyangkut toleransi pembayaran biaya kuliah belum begitu diperhatikan, begitupula ditengah pandemi seharusnya ada subsidi kuota bagi mahasiswa ditengah berjalanannya perkuliahan jarak jauh, meskipun sudah dilakukan diberbagai kampus negeri maupun swasta di kota Makassar hari ini, tapi bagaimana kampus peradaban UIN Alauddin hari ini.

Mahasiswa sudah meminta  ke pimpinan kampus untuk subsidi kuota, namun belum ada kejelasan meskipun sudah ada pendataan nomor handphonemahasiswa, tapi di akhir perkuliahan ini belum ada tanda-tanda realisasi, akankah POSITIF PHP lebih sakit dari POSITIF PDP ? kita lihat drama sampai selesai perkuliahan.

*Penulis merupakan mahasiswa Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Fakultas Sains dan Teknologi (FST), semester X.

  Berita Terkait

Pencarian Berita

Lihat Arsip Kami