Jelang Putusan MK, Kajur Politik UIN Alauddin Minta Hormati Proses Hukum

Facebook
Twitter
WhatsApp
Ketua Jurusan Ilmu Politik, Syahrir Karim Ph D.

Washilah – Ketua Jurusan Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar, Syahrir Karim Ph D mengimbau seluruh pihak agar menghormati proses hukum yang berjalan terkait dengan penanganan perkara sengketa hasil rekapitulasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019.

“Proses pengegakan hukum kita saya anggap sudah bekerja dengan baik dan transparan, olehnya itu kita harus hormati proses hukum yang berjalan,” ujar Syahrir Karim saat menjadi narasumber dialog dan Bazar Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (Himapol) bertajuk Sengketa Pilpres 2019 di Warkop Bundu Aroepala, Jalan Hertasning, Minggu (24/06/2019) malam).

Dia menambahkan, ditengah keadaan yang seperti ini, para elite politik dari kedua kubu seharusnya dewasa menghadapi situasi politik Nasional dengan menghormati proses hukum yang tengah berlangsung. 

Lebih lanjut, Ia berpesan agar para elite politik dan negarawan tidak ikut andil dalam menyebarkan pesan provokatif yang bisa menimbulkan konflik antara kedua kubu.

“Jangan mengira kalau kalah itu menghabiskan karir politik, tapi kalah itu jalan baru untuk mengimbangi kekuasan pemerintah yang ada sekarang,” katanya.

Para elite dan negarawan, ia melanjutkan seharusnya menjadi orang yang paling berperan untuk mendinginkan suasana sengketa ini, agar masyarakat juga bisa mencontoh sikap kedewasaan dalam menyikapi sengketa tersebut.

Selanjutnya, Ia juga mengakui bahwa konflik di dalam politik adakah hal yang niscaya dan memang hal yang wajar.

” Namun hal tersebut merupakan proses yang memang harus kita hadapi demi menemukan demokrasi yang ideal” lanjutnya lagi.

Terakhir, ia berpesan agar kebijakan terkait pemilu yang  dianggap celah dan penghambat laju demokrasi, agar di lakukan perbaharuan undang- undang.

“Agar persoalan yang kita hadapi setelah pemilu tidak terulang kembali, saya kira apapun keputusannya nanti harus kita terima secara dewasa, karena apapun hasilnya kita patut taati dan jalankan sebagai warga yang sadar akan produk hukum yang menjadi ketetapan,” tukasnya

Diketahui, bahwa sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi masih tengah berlangsung. rencananya hasil sidang tersebut akan diumumkan pada tanggal 27 Juni mendatang.


Penulis: Fadeliyah Ikhwan (Anggota Magang)
Editor: Muhammad Aswan Syahrin

  Berita Terkait

Pencarian Berita

Lihat Arsip Kami