Dinamika Pemilu Serentak

Facebook
Twitter
WhatsApp
Dok Pribadi | Sadri Saputra. S

Oleh: Sadri Saputra. S

Rabu, 17 April 2019, merupakan momentum luar biasa sepanjang sejarah Indonesia, pertama kali Republik ini melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan pemungutan suara serentak dengan Lima surat suara, yakni; Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota).

Pesta demokrasi yang tercatat sebagai sejarah baru dalam sistem demokrasi Indonesia, digadang-gadang dapat menghemat biaya demokrasi di Indonesia. Tidak hanya itu, euforia pemilihan umum (Pemilu) serentak tahun 2019 ini, menjadi sebuah perbincangan publik se-Nusantara. Tidak hanya menyita perhatian para elit politik, pengusaha raksasa dan konglomerat, tetapi juga para ulama hingga penggiat sosial turut serta dalam perhelatan politik, tak hanya sampai disitu, Mahasiswa hingga pelajar SMA bahkan SMP dan anak kecil pun turut menjadi simbol kempanye politik.  Nelayan hingga petani serta para pekerja kasarpun turut mengambil peran penting dalam kontestasi politik tahun ini.  Benar-benar sangat luar biasa.

Jauh-jauh hari sebelum Pemilu serentak ini, para politisi serta pendukung dan relawan telah bekerja keras melontarkan janji kampanye baik di atas mimbar kampanye akbar, bahkan nyaris di atas mimbar ceramah Islami.

Para ulama menjadi sasaran utama para politisi, agar dinilai agamais dan peduli ulama, hal ini dilakukan untuk menggait suara umat Islam sebagai negara yang berpenduduk mayoritas umat Islam. Para artis dan penggiat musik juga menjadi sasaran politisi untuk menarik perhatian para pemilih untuk ikut serta dalam kampanye akbar yang diselenggarakan para politisi.
Artis dan tokoh pemuda yang terkenal pun menjadi sasaran para politisi untuk dijadikan  roll model agar  menarik perhatian pemilih pemula atau millenial yang sangat mendominasi suara pemilu tahun ini.

Perhimpunan dan kelompok akademisi serta praktisi juga mengambil peran penting untuk mendeklarasikan memilih salah satu politisi. Satu persatu komunitas dibentuk untuk kemudian menjadi wadah perhimpunan para pendukung, berbagai gerakan yang dilaksanakan oleh relawan untuk menarik perhatian masyarakat sebagai suara penentu.

Ditengah situasi politik dan selama masa kampanye, segala aspek dalam kehidupan masyakarakat dijadikan memontum untuk menyampaikan visi, misi, dan janji kampanye para politisi, serta segala aktivitas kampanye dikemas dengan bertajuk  millenial dan kekinian agar bisa menarik suara pemilih pemula.

Kurang lebih delapan bulan sebelum hari pencoblosan, berbagai fitnah dan hoax hampir tiap harinya memenuhi beranda media sosial kita, entahlah semua egois untuk benar dan tak ada yang ingin dipersalahkan.
Debat Capres dan Cawapres juga menjadi perbincangan tersendiri, hampir semua orang mempersiapkan waktu untuk melihat para calon pemimpinnya dalam berdebat memberikan gagasan dan ide yang kreatif untuk Indonesia lima tahun mendatang, berbagai orang terlibat untuk mencari data dan fakta terkait argumentasi yang disampaikan. Hingga muncul berbagai konten kreatif yang mengedukasi setelah perhelatan debat berlangsung.

Sehari sebelum pemilihan umum itu berlangsung; semangat bangsa benar-benar tergambar;  mahasiswa berbondong-bondong pulang kampung menyambut pesta demokrasi tiba, para pekerja luar kota pun ikut serta pulang kampung menyambut perhelatan pesta demokrasi ini,  para petugas pemilu serentak berusaha keras untuk mendesain kenyamanan tempat pemilu,  para pihak pengamanan siap siaga menjelang hari pencoblosan tiba.

Media sosial juga nampaknya memiliki peran tersendiri dalam kontestasi politik, berbagai postingan yang mengedukasi untuk mengajak masyakarat ikut andil dalam pesta demokrasi lima tahunan ini serta berbagai konten kreatif untuk membumikan tolak politik uang yang dikenal dengan serangan fajar.
Hingga hari pemilu itu tiba, masyarakat dengan rela meninggalkan pekerjaannya, sebab ia beranggapan “hari ini, adalah Indonesia lima tahun mendatang, dengan memilih pemimpin pilihannya ia berharap kesejahteraan akan datang menjumpainya melalui regulasi yang pro terhadap masyarakat”.

Berselang waktu yang singkat, berbagai lembaga survei pun mengelurkan hasil hasil hitung cepat, berbagai media televisi menayangkan hasil hitung cepat yang dilaksanakan lembagai survei, hingga saling klaim kemenangan pun terjadi, masing-masing pasangan calon mendeklarasikan dirinya sebagai pemenang Pilpres versi hitung cepat.

Beberapa hari pasca pemilu, berbagai goncangan menghantam KPU, pasalnya dalam sistem perhitungan surat suara di TPS yang berlangsung tidak seperti biasanya, menjadikan sekitar kurang lebih 500 orang petugas KPPS meninggal dunia. Indonesia merespon ini dengan sangat serius, berbagai pakar dan ahli kesehatan beradu argumentasi untuk memecahkan misteri meninggalnya sekitar kurang lebih  500 petugas KPPS pada pemilu serentak ini.

Berselang waktu yang tidak singkat,  KPU menyampaikan keputusannya terkait hasil perhitungan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden juga menimbulkan kontroversi luar biasa hingga menarik perhatian publik, pasalnya pengumuman hasil rekapitulasi pemilu diselenggarakan pada malam menjelan dini hari, yang dimana dalam keputusan tersebut menyatakan pasangan nomor urut 01 Bapak Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr (HC) K. H. Ma’ruf Amin unggul atas pasangan nomor urut 02 Bapak H. Prabowo Subianto dan Bapak H. Sandiaga Salahuddin Uno.

Para simpatisan politisi merespon dengan berbagai tindakan, hingga muncullah berbagai gerakan,  pelanggaran dan tindakan-tindakan yang diluar dari koridor sebagai negara hukum.

Pesta demokrasi ini, nyatanya tidak berakhir atas penyampaian keputusan oleh KPU, TIM Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Sandi terus melakukan suatu upaya hukum yang telah diberikan oleh negara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Tepat pada hari Jumat tanggal 24 mei 2019 sekitar pukul 22.35 WIB, Pasangan Prabowo-Sandi, melanjutkan tindakan hasil Pilpres menuju kursi Mahkamah Konstitusi (MK), berbagai dugaan yang dimohonkan oleh TIM Hukum Prabowo-Sandi atas pelanggaran pelaksanaan Pilpres 2019 telah dituangkan dalam permohonan dan akan diuji dalam persidangan oleh MK sebagai lembaga negara yang berkewenangan menyelesaikan perkara sengketa Pilpres sebagai yang diamanatkan dalam Pasal 24C Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Berbagai dinamika  terjadi dalam proses persidangan, alat bukti, saksi, ahli, hingga berbagai pembuktian lainnya diperhadapkan di depan persidangan untuk mencari fakta. Bahkan sebuah hal yang tidak lazim terjadi di muka persidangan MK, dimana pada saat TIM kuasa hukum Prabowo Sandi meminta izin kepada majelis untuk membacakan surah An-Nisa ayat 135.

Hingga pada akhirnya tepat pada hari kamis 27 juni 2019 pukul 21.16 WIB, sembilan hakim mulia MK memutuskan untuk menolak seluruh permohonan pemohon, berbagai dalil yang disampaikan pemohon atas dugaan pelanggaran Pilpres tidak dapat dibuktikan oleh pemohon, hingga mahkamah berpendapat permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Keputusan MK adalah tindakan akhir dari pesta demokrasi yang berlangsung lama dan menyita banyak tenaga ini, pasalnya keputusan MK bersifat final dan mengikat serta tidak ada lagi upaya hukum setelahnya sesuai yang tertuang dalam Pasal 10 Ayat 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK.

Dengan ditolaknya permohonan TIM kuasa hukum Prabowo Sandi, memberikan kejelasan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pilihan MK sudah sangat jelas berdasarkan putusan MK Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019.

Eksepedisi yang cukup panjang dalam pesta demokrasi tahun ini, menjadikan bangsa Indonesia sebagai negara yang dewasa dalam berdemokrasi dan berpolitik, perbedaan pandangan politik yang kemarin terjadi harusnya kembali damai dan bersatu untuk Indonesia sejahterah. Lalu, masihkah ada upaya yang akan ditempuh Prabowo Sandi untuk menduduki Istana?.

Penulis merupakan Mahasiswa Program Studi (Prodi) Ilmu Falak dan Wakil Ketua Senat Mahasiswa (Sema) Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Alauddin Makassar.



  Berita Terkait

Pencarian Berita

Lihat Arsip Kami