Oleh : Yusril Mahendra
Dalam dua dekade terakhir, dunia menyaksikan perubahan besar dalam cara manusia makan. Di kota-kota besar, makanan bukan lagi sekadar kebutuhan biologis, melainkan simbol gaya hidup modern. Semboyan “cepat, praktis, dan mengenyangkan” menjadi mantra baru masyarakat urban yang dikejar waktu dan produktivitas. Restoran cepat saji dan produk olahan mendominasi rak pasar hingga ruang digital kita. Makan kini bukan lagi soal rasa atau kebersamaan, tetapi tentang efisiensi dan identitas sosial. Fenomena ini melahirkan budaya konsumsi cepat sebuah budaya yang tampak sepele, namun diam-diam menyimpan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat.
Di balik kenikmatan rasa gurih dan kemudahan akses, tersembunyi struktur ekonomi global yang membuat masyarakat negara berkembang semakin bergantung pada makanan ultra-proses. Akibatnya, muncul paradoks gizi modern: masyarakat tidak lagi kelaparan, tetapi justru menderita akibat kelebihan konsumsi kalori dan kekurangan zat gizi penting. Inilah yang disebut sebagai double burden of malnutrition beban ganda malnutrisi yang kini menjadi wajah baru krisis kesehatan dunia.
Budaya Konsumsi Cepat dan Kapitalisme Pangan Global
Budaya konsumsi cepat tidak muncul begitu saja. Ia tumbuh dari sistem ekonomi dan nilai sosial yang menempatkan kecepatan, efisiensi, dan kenyamanan sebagai ukuran kemajuan. Dalam logika kapitalisme modern, makan cepat bukan hanya cara memenuhi kebutuhan tubuh, tetapi juga bentuk partisipasi dalam budaya produktivitas. Makanan cepat saji kemudian dipasarkan bukan sekadar sebagai produk, melainkan sebagai gaya hidup.
Iklan-iklan di media sosial menampilkan anak muda bahagia dengan burger di tangan, keluarga harmonis di restoran cepat saji, dan pekerja sukses yang meneguk minuman energi di sela kesibukan. Semua citra itu membangun persepsi bahwa makanan instan adalah bagian dari kehidupan modern yang efisien. Perusahaan multinasional seperti McDonald’s, Coca-Cola, dan Nestlé memanfaatkan narasi ini untuk menanamkan kebiasaan konsumsi cepat sejak usia muda. Di banyak negara berkembang, mereka memanfaatkan celah regulasi, memasarkan produk tinggi gula dan lemak sebagai simbol kemajuan, sekaligus memperkuat ketergantungan jangka panjang terhadap merek global.
Krisis ini tidak berdiri di ruang kosong. Globalisasi perdagangan pangan dan liberalisasi ekonomi memberi jalan bagi ekspansi korporasi besar. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, menjadi pasar ideal karena pertumbuhan kelas menengah dan urbanisasi yang cepat. Produk impor yang murah dan praktis menggantikan bahan makanan lokal yang dahulu menjadi sumber gizi seimbang. Dalam proses ini, masyarakat tidak hanya kehilangan kedaulatan pangan, tetapi juga kehilangan makna sosial dari aktivitas makan itu sendiri.
Krisis Gizi Modern dan Upaya Perlawanan
Perubahan pola makan global membawa dampak yang nyata. Saat ini, jutaan orang di negara berkembang hidup di tengah beban ganda malnutrisi: sebagian masih kekurangan zat gizi esensial, sementara sebagian lain mengalami obesitas dan penyakit metabolik. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat bahwa angka obesitas dunia telah meningkat dua kali lipat sejak 1990, dan lebih dari 70 persen kematian akibat obesitas kini terjadi di negara berpenghasilan menengah ke bawah. Fenomena ini menunjukkan bahwa masalah kesehatan modern bukan lagi sekadar soal kemiskinan atau kelaparan, melainkan ketergantungan sistemik terhadap produk pangan yang diciptakan untuk keuntungan, bukan kesehatan.
Di Indonesia, situasi ini semakin kompleks. Laporan terbaru memperkirakan bahwa pada tahun 2045 jumlah penderita diabetes dapat mencapai lebih dari 40 juta orang sebuah angka yang mencerminkan krisis kesehatan publik. Pola makan tinggi gula, garam, dan lemak jenuh kini menjadi bagian dari keseharian, bahkan sejak usia anak-anak. Makanan cepat saji bukan hanya menggantikan makanan rumah, tetapi juga menggantikan tradisi keluarga, kebersamaan, dan kesadaran akan nilai gizi.
Namun, di tengah dominasi budaya konsumsi cepat, muncul pula gerakan resistensi yang menarik. Gerakan slow food dan food sovereignty (kedaulatan pangan) menjadi bentuk perlawanan terhadap homogenisasi selera global. Gerakan ini menyerukan pentingnya kembali ke pangan lokal, metode produksi berkelanjutan, dan penghargaan terhadap nilai budaya dalam makanan. Komunitas-komunitas lokal di berbagai negara, termasuk Indonesia, mulai menghidupkan kembali tradisi kuliner daerah sebagai bentuk perlawanan terhadap “kolonialisme rasa” yang dipaksakan industri global. Upaya ini menunjukkan bahwa perubahan menuju pola makan sehat bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi gerakan sosial yang menuntut kesadaran kolektif.
Budaya konsumsi cepat telah mengubah cara manusia memahami makan—dari kegiatan sosial menjadi tindakan instan; dari pemenuhan gizi menjadi pemenuhan citra. Di balik kenyamanan yang dijanjikan, tersembunyi ketergantungan ekonomi dan biologis terhadap sistem pangan global yang dikendalikan korporasi besar. Krisis gizi modern yang kita hadapi saat ini bukan sekadar masalah kesehatan, melainkan refleksi dari struktur sosial yang menempatkan keuntungan di atas kesejahteraan.
Untuk mengembalikan keseimbangan, kita perlu lebih dari sekadar kampanye hidup sehat. Diperlukan kebijakan publik yang melindungi produksi pangan lokal, regulasi ketat terhadap iklan makanan tinggi kalori, serta pendidikan gizi kritis sejak dini. Lebih jauh lagi, kita perlu membangun kembali hubungan manusia dengan makanan sebagai bagian dari budaya, identitas, dan keberlanjutan. Karena pada akhirnya, jalan keluar dari krisis ini bukanlah makan lebih cepat, tetapi makan dengan lebih sadar.
