Washilah — Sejumlah mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah UIN Alauddin Makassar, keluhkan terjadinya pemotongan saldo secara tiba-tiba. Pemotongan itu disebut terjadi tanpa pemberitahuan yang jelas sebelumnya.
Salah satu mahasiswa penerima KIP Kuliah, Muhammad Ikra angkatan 2023, mengaku dananya terpotong secara mendadak sebesar Rp 2,3 juta. Ia mengatakan pemotongan tersebut tidak pernah diinformasikan secara detail oleh pengurus Bidikmisi.
“Awalnya saldo saya Rp 2.747.500, tapi tiba-tiba terpotong jadi Rp 2.300.000 juta tanpa pemberitahuan. Saya sempat konfirmasi ke grup resmi KIP Kuliah, tapi pengurus tidak tahu dan mengarahkan ke BNI. Dari BNI malah disuruh ke bagian kemahasiswaan, tapi juga tidak ada respon,” jelasnya.
Senada dengan itu, salah satu mahasiswa dengan inisial R.W juga menyampaikan kekecewaannya. Ia menyebut alasan pemotongan tersebut tidak sesuai dengan waktu pencairan dana KIP yang belum dilakukan.
“Katanya sih untuk pembayaran UKT secara otomatis, tapi kan jadwal pencairan belum. Saldoku Rp 390.000 juga ikut terblokir. Kalau memang untuk bayar UKT, seharusnya pemblokiran dilakukan saat jadwal pembayaran sudah ditetapkan,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Bidikmisi dan KIP (Himabip) Arul, menegaskan bahwa lembaganya tidak terlibat langsung dalam kebijakan ini. Menurutnya, Himabip hanya membantu pengelola menyampaikan informasi tersebut.
“Tidak ada sangkut pautnya dengan Himabip. Ini murni urusan pengelola,” tegasnya.
Dia juga menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan permintaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar dana untuk pembayaran UKT dapat dipastikan tersedia dan tidak digunakan untuk keperluan lain.
“Ini sudah disampaikan jauh-jauh hari. Dana yang terblokir sebesar Rp 2,4 juta memang diperuntukkan untuk pembayaran UKT,” jelasnya via online sembari meneruskan pesan dari pihak pengelola.
Menanggapi polemik tersebut, pihak Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) UIN Alauddin, Tri membenarkan adanya pemblokiran saldo kepada seluruh penerima mahasiswa KIP-K berdasarkan permintaan dari pihak kemahasiswaan. Namun pihak bank menegaskan bahwa saldo mahasiswa tidak benar-benar hilang, melainkan hanya diblokir sementara.
“Saldo tidak terpotong, tapi diblokir sebesar Rp. 2,4 juta. Misalnya mahasiswa punya saldo Rp 500 ribu, nanti saat pencairan berikutnya akan diblokir sisanya sebesar Rp 1,9 juta. Totalnya tetap Rp 2,4 juta,” katanya saat ditemui pada Jumat, (20/6/2025).
Lebih lanjut, Tri menyebut kebijakan ini diambil sebagai bentuk antisipasi atas kasus sebelumnya karena beberapa penerima KIP tidak membayar UKT meski dananya telah cair.
Adapun pengembalian dana yang terblokir akan dilakukan secara otomatis saat proses pencairan berikutnya berjalan. Mahasiswa yang memiliki kebutuhan mendesak dapat mengajukan surat keterangan ke pihak kemahasiswaan untuk proses pembukaan blokir lebih awal.
Senada dengan itu, bagian kemahasiswaan, Herman juga membenarkan adanya intruksi dari BPK untuk melakukan pemblokiran dana.
Dirinya menyebut kebijakan ini muncul setelah temuan pada bulan Februari lalu terkait sejumlah mahasiswa yang tidak membayar UKT meski dana sudah diterima.
“Bulan dua kemarin ada temuan. Kita sibuk deteksi dari daerah mana saja yang tidak bayar. Jadi setelah pemberitahuan di group, agak lama juga karena kita sibuk di BNI dan mengurus P3K. Akhir Juni ini harus diblokir semua karena kemungkinan sudah cair,” ujarnya.
Mengenai pemblokiran pihaknya sudah memberi informasi melalui grup resmi masing-masing, namun tidak semua mahasiswa membaca informasi tersebut.
Penulis: Nurfadillah
Editor: Hardiyanti
