Mendesak Rektor UINAM

Facebook
Twitter
WhatsApp
Dok. pribadi Mufadhdhal Raihan Al Asyaraf Yusuf

Oleh: Mufadhdhal Raihan Al Asyraf Yusuf

Lakukan Deklarasi untuk Selamatkan Demokrasi.

Desakan ini hadir karena beberapa penyimpangan yang terjadi di tengah dinamika politik belakangan ini, antara lain soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK); keterlibatan aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang bergulir; serta pernyataan kontradiktif Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan.

Oleh karena itu, kami mendesak Rektor dan Sivitas Akademika untuk melakukan deklarasi dan seruan kepada seluruh unsur UINAM untuk begerak bersama menyelamatkan demokrasi di negara kita.

Sebab menjelang pesta demokrasi untuk memilih calon presiden ke-8, menunjukkan dinamika yang tidak sehat, seiring adanya statemen dari presiden yang seolah-olah telah amat vulgar menampakkan dukungan politiknya ke pasangan capres 02.

Selain itu, bantuan sosial (bansos) yang sejatinya menjadi bagian dari tugas menteri sosial, justru bansos tersebut dibagikan langsung oleh Presiden bersama partai pendukung paslonnya.

Nampak bahwa cawe-cawe dari presiden ini, menunjukkan adanya politisasi bansos dalam kontestasi pemilu yang sisa menghitung hari.

Dari presiden hingga pejabat tingkat paling bawah, dengan kekuasaan di tangannya tidak boleh memaksakan kehendak kepada pemilik suara untuk memiilih atau tidak memilih salah satu paslon pilpres 2024.

UINAM sebagai corong intektual, lembaga akademik yang juga memiliki kapabilitas untuk menyuarakan hal tersebut sudah semestinya harus mengambil sikap dan langkah tegas demi menjaga kebaikan dan keberlangsungan demokrasi yang jujur dan berkeadilan.

Ini adalah hal yang mengkhawatirkan, bila ihwal ini dibiarkan begitu saja, justru akan merusak sendi-sendi demokrasi yang sering kita agungkan.

Saya mengajak kepada seluruh perguruan tinggi sebagai benteng intelektual, kawah candradimuka dan penjaga demokrasi untuk ikut menyuarakan hal ini.

Selamatkan Indonesia dengan pemilu demokratis. Aparat pemerintah, Polri dan TNI jangan melakukan intimidasi kepada pemilik suara dan pergerakan tambahan yang cenderung mengarah kepada dukungan kepada salah satu paslon pilpres.

*Penulis merupakan mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar

  Berita Terkait

Pencarian Berita

Lihat Arsip Kami