Washilah — Pengawasan terhadap kekuasaan tidak cukup bergantung pada lembaga negara. Masyarakat, pers, dan perguruan tinggi juga memiliki peran untuk memastikan pemerintah tidak menyimpang dari kepentingan publik.
Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) hadirkan Seminar Nasional di Ruang Senat, Gedung Rektorat, Kampus II UIN Alauddin Makassar, Senin (12/10/2026).
Seminar tersebut mengusung tema ‘Mata Rakyat: Memastikan Keadilan’.
Salah satu narasumber, Firdaus Muhammad mengatakan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), lembaga peradilan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan bagian dari mekanisme pengawasan terhadap pemerintahan.
Namun, menurutnya, kontrol terhadap kekuasaan juga berlangsung melalui keterlibatan masyarakat dalam menyuarakan persoalan publik.
Ia menilai media sosial memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan mengawasi kebijakan pemerintah. Melalui platform tersebut, persoalan yang sebelumnya luput dari perhatian dapat dibawa ke ruang publik.
“Jadi sebenarnya pengawasan itu ada di tengah rakyat melalui media sosial. Itu the real pengawasan dari masyarakat,” ujarnya.
Meski demikian, Firdaus mengingatkan bahwa kritik perlu disertai pemahaman terhadap prosedur dan tata kerja pemerintahan. Ia mendorong mahasiswa memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan kritik yang konstruktif, bukan sekadar menentang pemerintah.
“Seminar ini tentu tidak mengajak kita untuk membenci yang namanya kekuasaan. Tetapi kita harus mengontrol kekuasaan, mengawasi kekuasaan,” tegasnya.
Dekan FDK, Prof Abd Rasyid Masri, turut mengingatkan peran gerakan mahasiswa dalam Reformasi 1998. Menurutnya, gerakan dari kampus yang berkolaborasi dengan masyarakat sipil menjadi salah satu kekuatan yang mendorong berakhirnya pemerintahan orde baru.
“Jatuhnya Soeharto itu gerakan dari mana? Dari kampus. Mahasiswa berkolaborasi dengan masyarakat sipil menjadi kekuatan untuk reformasi,” ujarnya.
Penulis: Ihsan Tahir (Magang)
Editor: Sappe
