Washilah — Bagian Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar rencanakan pemotongan anggaran akibat efisiensi yang tertuang di Instruksi Presiden (Inpres), Nomor 1 Tahun 2025, Sabtu (1/3/2025).
Kepala Bagian (Kabag) Kemahasiswaan, Dr. Baharuddin mengungkapkan adanya rencana pemotongan anggaran di beberapa aspek, seperti pada event – event nasional, perjalanan dinas, hingga anggaran untuk dana satuan kerja fakultas, Senat Mahasiswa (SEMA), Dewan Mahasiswa (DEMA) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
“Di tahun 2025 ini, event – event nasional ditiadakan akibat efisiensi anggaran, jadi kurang dari 20% dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) akan disalurkan ke lembaga yang di prioritaskan,” ujarnya.
Baharuddin juga menegaskan bahwa apa pun keputusan yang disahkan nantinya, dana UKM akan tetap berjalan, karena menjadi salah satu prioritas utama.
“Kalo nantinya dipotong, kami dari Lembaga Kemahasiswaan akan memprioritaskan UKM, jadi mungkin nanti ke depannya hanya dana UKM yang berjalan, tapi kami masih menunggu pengesahan,” tuturnya.
Lanjutnya, ia mengatakan efisiensi anggaran ini tidak berdampak pada Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan beasiswa yang diterima oleh Mahasiswa.
Sementara itu, Wakil Rektor II, Dr. Andi Aderus secara lugas mengungkapkan kekhawatirannya terhadap anggaran yang tidak mencukupi akibat adanya efisiensi
” Awalnya saya mengira bahwa yang dipotong hanya BOPTN (Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri) dan RM (Rupiah Murni) yang memang anggarannya dari Pemerintah, tapi saya sangat terkejut ketika mengetahui BLU (Badan Layanan Umum) pun ikut terefisiensi,” terangnya.
Aderus juga secara terang – terangan mengatakan bahwa dirinya berpikir kencang untuk mendapatkan anggaran guna menutupi semua kebutuhan, termasuk biaya praktikum, gaji Security dan Cleaning Service, hingga biaya listrik.
“Kita bisa mengajukan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi untuk menggratiskan praktikum, karena saya lihat anggarannya bertahan mungkin hanya sampai dua atau tiga bulan,” ucapnya.
Aderus berharap masih ada rapat kelanjutan terkait efisiensi anggaran ini, yang menimbulkan banyak protes sejak disahkan oleh Presiden Prabowo sejak Januari silam.
Penulis: Redaksi
