Washilah — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Makassar menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Bangun Kekuatan Rakyat, Lawan Efisiensi Kajili-Jili Rezim Prabowo-Gibran” di kawasan flyover Jalan Urip Sumoharjo, Senin (24/2/2025).
Yunita, salah satu orator dalam orasinya mengungkapkan unjuk rasa ini dilatarbelakangi oleh Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang menyatakan “Melakukan reviu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja. ” Namun, kebijakan itu justru dianggap menyengsarakan rakyat.
Kebijakan tersebut dinilai semakin membatasi kebebasan rakyat dan memperburuk kondisi sosial ekonomi di Indonesia. Akibatnya, berbagai bentuk protes digaungkan masyarakat di media sosial.
“Inpres Nomor 1 Tahun 2025 menyebutkan efisiensi anggaran, tetapi kenyataannya banyak anggaran yang terpotong, termasuk anggaran pendidikan dan kesehatan, yang justru sangat penting bagi rakyat,” tuturnya.
Senada dengan itu Jenderal Lapangan, Yuwen menjelaskan bahwa demonstrasi ini dipicu oleh kebijakan pemerintah dalam mengelola dana, termasuk alokasi untuk bantuan sosial, penggusuran, serta pengelolaan keuangan negara. Salah satu contoh yang disoroti adalah program bantuan makanan gratis, tetapi tidak adanya pendidikan gratis.
“Pemerintah memberikan bantuan makanan gratis, tetapi tidak menyediakan pendidikan gratis. Selain itu, ada kebijakan penggusuran seperti yang terjadi di bara-barayya, yang semakin menyulitkan rakyat. Inilah alasan kami turun ke jalan,” ujar Yuwen.
Ia berharap aksi yang mereka lakukan sampai kepada pemerintah.
“Semoga aksi yang kami lakukan ini bisa dijawab oleh Presiden Prabowo-Gibran dan pemerintah setempat,” katanya.
Penulis: Nurul Emil Dayani
Editor: Hardiyanti
