Washilah – Aliansi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Alauddin Makassar lakukan aksi demonstrasi menuntut Surat Ketetapan (SK) yang dikeluarkan Lembaga Penyelenggaraan Pemilihan (LPP) terkait hasil verifikasi berkas pelaksanaan pemilihan Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) FSH, berlangsung di depan Gedung FSH, Kamis (9/1/2025).
Diketahui aksi ini didasari ketidakpuasan atas keluarnya SK terkait hasil verifikasi berkas oleh LPP 2024/2025, aksi tersebut dinilai adanya keberpihakan oleh pimpinan fakultas dalam putusan LPP yang merugikan hak-hak calon yang sah.
Jendral lapangan, berinisial MA mengatakan bahwa, SK yang dikeluarkan oleh LPP diduga terjadi keberpihakan karena dari empat calon kandidat DEMA FSH, tiga diantaranya tidak memenuhi syarat berkas, tetapi hanya satu yang tidak di loloskan verifikasi berkas.
“Ada dua calon kandidat lain yang tidak memenuhi syarat, kenapa hanya satu yang tidak lolos verifikasi berkas?, dan hanya satu yang memenuhi persyaratan dari keempat calon kandidat tersebut, kami curigai pihak LPP ini tidak transparansi,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan agar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap keluarnya SK LPP FSH terkait hasil verifikasi berkas, yang diduga adanya keberpihakan oleh pimpinan kampus dalam mengeluarkan SK tersebut.
“Kami menuntut agar netralnya (pimpinan) dalam penyelenggaraan pemilihan DEMA FSH, karena verifikasi berkas yang dilakukan oleh LPP tidak dilakukan secara transparansi kepada mahasiswa,” pungkasnya.
MA juga menambahkan bahwa, jika LPP tidak melakukan verifikasi ulang maka kami menuntut agar calon kandidat yang diloloskan verifikasi berkas, harus digugurkan juga.
Sejalan dengan itu, salah satu demonstran, berinisial RT beranggapan bahwa, apa yang menjadi keputusan LPP jelas sangat merugikan kepada salah satu calon, karena tidak selaras dengan apa yang tertuang dalam juknis (Persyaratan calon ketua DEMA FSH).
“Sehingga kami bisa simpulkan bahwa LPP FSH cacat secara prosedural, maka dari itu netralitas dari pihak LPP masih perlu di pertanyakan,” tutupnya.
Beberapa tuntutan dari Aliansi Mahasiswa FSH tersebut diantaranya :
1. Meminta agar keputusan LPP FSH yang mendiskualifikasi salah satu calon kandidat ketua umum DEMA fakultas dibatalkan.
2. Meminta agar proses pemilihan kembali dilaksanakan secara adil, objektif, dan transparan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
3. Meminta agar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap keberpihakan yang ada dalam keputusan LPP yang merugikan hak-hak calon yang sah.
4. Meminta agar pimpinan fakultas tidak mengambil keputusan sepihak banyak karena waktu yang di anggap molor.
5. Menuntut agar LPP untuk sesuaikan jadwal yang diberikan oleh pimpinan Universitas kepada Dekan FSH.
6. Meminta menunda pemilihan DEMA FSH.
Penulis: Wahyu Arabbi (Magang)
Editor: Sriwahyuni
