Menyoal Daerah Otonomi Baru Papua dan Buruknya Paradigma Pembangunan di Wilayah Konflik

Facebook
Twitter
WhatsApp
MRP kritik pengesahan pemekaran karena tak libatkan rakyat Papua, Kamis (30/06/22). | Foto: Istimewa.

Oleh: Muh Wahyu

Kamis, 30 Juni 2022 di bawah tiga kali ketukan palu, republik ini resmi menambah tiga provinsi. Syahdan, penambahan jumlah provinsi selalu menjadi perbincangan hangat, bahkan menjadi suka cita oleh banyak pihak karena daerah yang resmi menyandang gelar Daerah Otonomi Baru (DOB) akan mengalami pembangunan besar-besaran.

Namun, ketukan palu rapat paripurna DPR di penghujung Juni kemarin tidaklah demikian, pasalnya DOB tersebut disepakati bertambah di tanah papua, daerah yang saban hari meneriakkan kata merdeka dari Indonesia.

Dekade terakhir menunjukkan kepada kita semua, bagaimana provinsi paling timur di negeri ini menjadi identik dengan huru-hara, perang etnis, saling bunuh warga asli dengan warga pendatang, hingga munculnya gerakan separatis mendorong kemerdekaan Papua Barat yang segera dibalas dengan tindakan militeristik oleh Jakarta.

Alhasil, pelanggaran Hak Asasi Manusia di Bumi Papua kerap terjadi. Laporan Amnesty International Indonesia tahun 2022 menyebutkan terjadi 61 kasus pembunuhan diluar hukum rentang tahun 2018 sampai 2022 dengan total 99 korban meninggal dunia.

Dari segi pembangunan manusia, indeks pembangunan manusia yang saya sadur dari Badan Pusat Statistik (BPS). Provinsi Papua di tahun 2021 hanya mampu naik 0.22% dibanding tahun sebelumnya, Papua Barat lebih buruk lagi yakni hanya dengan 0.17%. Pertanyaannya, apakah pembentukan tiga provinsi baru, Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan adalah solusi terbaik untuk menyelamatkan Papua?

Simalakama Pembentukan DOB

Ciri khas sentralistik Orde Baru turut dirombak kala gelombang reformasi di tahun 1998 berlangsung. Dimulai dengan ditetapkannya asas desentralisasi yang bertujuan agar pembangunan dapat lebih merata di seluruh pelosok negeri. Implikasinya, ditetapkanlah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemekaran Daerah yang juga mengatur perihal pembentukan DOB.

Sejak saat itu, negeri ini seperti keranjingan mencetak provinsi dan kabupaten baru. Setidaknya, sembilan provinsi baru terbentuk sejak 1999, dengan 164 kabupaten ditambah 34 kota.

Boleh dikata, pemekaran sudah menjadi hal yang lumrah di negeri ini, namun Papua punya pantangan tersendiri. Gerakan separatis yang masih berkecamuk disana, pertempuran antara TNI dengan Tentara Pembebasan Nasional-Papua Barat (TPN-PB) yang masih terus berlangsung hingga pelanggaran HAM yang belum tuntas adalah musababnya.

Hal ini merupakan hasil dari pendekatan militeristik yang masih menjadi andalan Jakarta untuk meredam konflik. Kini, pembentukan tiga provinsi baru jelas memperkuat kekuatan militer di Papua, pembentukan Kodam dan Polda di tiap provinsi, penambahan jumlah pasukan hingga pembangunan pos-pos militer baru akan menjadi simalakama ketukan palu sidang DPR.

Berkaca kembali pada amanat Undang-undang, salah satu tujuan pembentukan daerah otonomi baru di Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 bukan hanya perihal pembangunan dan distribusi ekonomi yang merata tetapi juga pertumbuhan kehidupan demokrasi dan peningkatan keamanan ketertiban. Menurut pandangan penulis, pemerintah luput pada dua hal terakhir dengan membentuk DOB di wilayah rawan konflik seperti Papua.

Papua dan Vietnam

Amy Chua dalam bukunya Political Tribes: Group Instinct and The Fate of Nations (2018) memberikan contoh mengerikan akibat dari kegagalan paradigma kebijakan Amerika Serikat saat perang berkecamuk di Vietnam medio 1960-an.

Menurut Professor di Yale Law School tersebut, pemangku kebijakan AS kala itu memandang perang Vietnam adalah perang antara blok komunis yang diwakili oleh tentara Vietcong, sedangkan AS bersama dengan pasukan Vietnam Selatan sebagai perwakilan blok liberal-kapitalis. Singkatnya pemangku kebijakan AS menganggap perang ini adalah rentetan dari perang dingin melawan Uni Soviet.

Namun, rakyat Vietnam justru melihat perang tersebut dengan paradigma berbeda, mereka melihat AS dan sekutunya adalah penjajah yang berusaha merampas harkat dan martabat mereka, jauh melampaui embel-embel ideologi yang dipikirkan AS. Alhasil, pasukan Vietcong bertempur mati-matian hingga AS menarik pasukannya di tahun 1973, setelah mereka sadar bahwa Vietnam tidak akan pernah bisa ditaklukkan.

Serupa dengan apa yang terjadi di Papua, mereka yang mengangkat slogan #FreeWestPapua dengan bendera bintang kejora atau bahkan yang menenteng senjata di belantara hutan, juga sama halnya dengan rakyat Vietnam yang tengah melawan “Penjajah”.

Konflik Papua bukan lagi soal tuntutan pemerataan pembangunan, tapi menyoal harkat dan martabat mereka sebagai orang Papua yang merasa terjajah. Namun yang terjadi, pemerintah menggali lubang yang sama dengan apa yang dilakukan AS 50 tahun yang lalu, meredam kekuatan separatis dengan pendekatan militeristik. Memperbanyak pos-pos militer, termasuk membentuk DOB yang jelas menambah kuota militer di tiap daerahnya.

Mengubah Paradigma Menyelamatkan Papua

Pendekatan militeristik dalam satu dekade terakhir, nyatanya tidak memberi ketertiban dan keamanan Papua. Pembentukan Daerah Otonomi Baru untuk pemerataan pembangunan demi meredam konflik juga hanya akan menambah masalah baru.

Terlepas dari segala intrik politik antara Jakarta dan segelintir elit Papua yang mendorong pemekaran provinsi baru, paradigma pemerintah perlu dibenahi dalam menyelesaikan konflik bersenjata. TPN-PB yang masih berkeliaran hingga civil unrest yang masih tinggi, sudah seharusnya menjadi prioritas utama namun bukan dengan pendekatan militeristik.

Pemerintah sudah sepatutnya memulai pendekatan kultural yang lebih humanis dan lebih efektif, kendati butuh kesabaran untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Pemerintah dapat kembali berkaca pada AS dalam menangani konflik Irak pasca jatuhnya Saddam Husain. Negara yang kacau balau sehabis dilanda invasi AS menimbulkan masalah baru, konflik sektarian dan munculnya kelompok-kelompok teroris semakin memperkeruh suasana.

Pendekatan militeristik AS untuk meredam perlawanan justru semakin meningkatkan resistensi dari rakyat Irak. Kolonel McMaster yang bertanggung jawab untuk menjaga wilayah Tal Afar sebuah kota yang terletak di barat daya Irak, memulai pendekatan kultural dalam menangani konflik.

McMaster mulai membekali pasukannya dengan berbagai buku-buku tentang Irak, hingga memerintahkan agar seluruh pasukan mempelajari bahasa arab dan memberi kursus kilat untuk mempelajari kebiasaan dan sikap kelompok setempat. Hasilnya, para pasukan dapat membangun relasi dengan berbagai sekte terutama Sunni dan Syi’ah yang kala itu juga saling berkonflik.

Resistensi berkurang, bahkan baik milisi Sunni maupun Syi’ah bersatu untuk melawan kelompok teroris yang tersebar di Tal Afar. Keberhasilan McMaster ini juga dituliskan Amy Chua, menurutnya pengambilan kebijakan dengan pendekatan kultural untuk meredam konflik adalah perubahan paradigma kebijakan yang sebelumnya berfokus pada pendekatan militeristik ke pendekatan kultural.

Papua pun demikian, menambah DOB akan berdampak pada bertambahnya pos-pos militer dan penambahan personil yang akan semakin menyulut bara di Papua.

Sudah saatnya pemangku kebijakan memulai pendekatan yang baru, jika tidak resistensi dan jatuhnya korban akan kembali memuncak. Kita tidak ingin lagi ada darah yang tumpah akibat buruknya paradigma pengambilan kebijakan yang ditetapkan oleh segelintir orang di Jakarta.

*Penulis merupakan Manager Riset dan Advokasi Lembaga Kajian Pengembangan Masyarakat dan Pesantren (LKPMP)

  Berita Terkait

Pencarian Berita

Lihat Arsip Kami