Kebebasan Pers dan Ancaman Baru Jurnalisme di Era Digital

Facebook
Twitter
WhatsApp
Diskusi Publik "Jurnalisme di Bawah Ancaman Digital" yang diselenggarakan oleh AJI Makassar, Senin (16/05/2022). | Foto: Washilah-Jushuatul Amriadi

Washilah – Ancaman yang dihadapi jurnalis kini tak hanya berupa ancaman fisik dan psikis. Di era perkembangan digital, selain dapat menjadi peluang bagi perkembangan jurnalisme ke arah yang lebih baik, digitalisasi juga turut menjadi ancaman. 

Senin (16/05), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar menyelenggarakan diskusi publik membahas “Jurnalisme di Bawah Ancaman Digital”. Kegiatan tersebut serangkai dengan pelaksanaan Konferensi Kota ke-XI AJI Makassar yang dilaksanakan di Swiss-Belhotel Losari, Makassar.

Perlindungan Hukum dan Degradasi Terhadap Kebebasan Pers

Pers dalam menjalankan kegiatan jurnalistik harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum. “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi bangsa. Pers nasional seharusnya tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran,” kata salah satu narasumber, Muliadi Mau. 

Akademisi Universitas Hasanuddin itu mengatakan perkembangan teknologi digital memiliki dampak yang saling bertolak belakang. Dampak positif atau yang disebutnya sebagai dampak fungsional jurnalisme memiliki peluang peningkatan kualitas dan kemajuan di bidangnya. Sebaliknya, perkembangan digital juga dapat berdampak negatif yang akan menjadi bumerang dan tantangan tersendiri bagi jurnalisme. Mulai dari hoaks, kriminalisasi wartawan, pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) berupa plagiarisme, hingga lemahnya literasi media.

Hasil riset Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terkait sumber informasi tertinggi di Indonesia menyebutkan, media sosial berada di puncak dengan persentase di atas 70%. Kemudian televisi sebanyak 59%, disusul media online 26,7%. Barulah media pemerintah sebanyak 13,9%.

“Siapa saja punya peluang sebagai produsen, ini yang menjadi tantangan paling besar. Yang seharusnya dilakukan jurnalis adalah dengan meningkatkan kualitas dan kemampuannya. Masyarakat juga perlu diedukasi.”

Edukasi ini menjadi tanggung jawab siapa? kata Muliadi, banyak elemen yang harus terlibat. Mulai dari masyarakat, pemerintah atau aparat penegak hukum, organisasi profesi pers, perusahaan pers, dewan pers, juga akademisi.

Catatan Akhir Tahun (Catahu) Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia pada tahun 2021 menyebutkan, sumber kekerasan terhadap jurnalis didominasi oleh polisi dengan 12 kasus. Kemudian orang tidak dikenal 10 orang. “Bisa jadi pelaku (orang yang tidak dikenal-red) ini juga orang suruhan penguasa,” kata Mulyadi. 

Selanjutnya oleh aparat pemerintahan sebanyak 8 orang, warga 4 orang, dan professional juga 4 orang, sementara 1 sisanya dilakukan oleh Jaksa/Ormas/Korporat.

Hoaks dan Teror UU ITE

Disinformasi atau hoaks selama pandemi cukup besar. Tantangan yang dihadapi menjadi semakin kompleks. Mulai dari kekerasan fisik hingga pihak-pihak tertentu yang menggunakan internet sebagai senjata untuk mengganggu kebebasan pers. 

“Misalnya doxing atau menyebarkan informasi pribadi orang lain. Ini digunakan sebagai teror dan menjadikan orang sebagai target bullying,” tutur Ika Ningtyas, Sekretaris Jenderal AJI Indonesia yang juga hadir sebagai narasumber dalam diskusi tersebut.

Ika menjelaskan, disinformasi menargetkan kelompok kritis, dalam hal ini masyarakat dan jurnalis. “Jurnalis dibayangi ancaman defamasi atau pencemaran nama baik melalui Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Selain pencemaran nama baik, aturan ini juga membayangi jurnalis dengan kemungkinan dijerat karena pasal yang membahas tentang ujaran kebencian.”

Upaya lain yang dilakukan pemangku kekuasaan, kata Ika ialah dengan melakukan pemblokiran konten. Bahkan, internet shutdown atau pemutusan layanan internet bisa saja dilakukan kalau pemblokiran tidak cukup sehingga arus informasi akan terhenti. 

Internet shutdown ini pernah terjadi di dua provinsi di wilayah timur Indonesia tepatnya di Papua dan Papua Barat pada 19 Agustus 2019. Peristiwa yang hampir serupa juga pernah terjadi di Jakarta. Pada 22-25 Mei 2019, terjadi pelambatan akses internet terkait aksi protes hasil pemilihan umum. Saat itu, pemerintah Indonesia melakukan pembatasan akses terhadap media sosial terutama Twitter, Instagram, dan Facebook, serta aplikasi WhatsApp setelah aksi demonstrasi pada 21-22 Mei 2019.

Teror lain berupa peretasan. Ini pernah dialami Ketua AJI Indonesia, Sasmito Madrim. Nomor pribadi, akun WhatsApp, akun Instagram, dan akun Facebook miliknya diretas pada 23 Februari 2022.

Tren penurunan kebebasan pers ini tidak berdiri sendiri tetapi dibarengi dengan penurunan kualitas demokrasi. Ini juga terjadi secara offline maupun online. “Offline berupa represi, mahasiswa ditangkap dan dihajar. onlinenya bisa berupa tantangan yang disebutkan sebelumnya maupun serangan DDOS,” papar Ika Ningtyas.

Represi Hingga Kriminalisasi

Aziz Dumpa, pemateri lain dari LBH Makassar mengatakan seharusnya negara yang memberi contoh. Anehnya, negara berada di puncak dominasi atas kekerasan yang terjadi terhadap jurnalis. 

Bukan hanya kekerasan fisik, penggunaan Undang-undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk menjerat jurnalis juga cukup banyak. “Misalnya pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik. Ini pasal karet. tidak ada ukuran yang pasti untuk menakar penghinaan dan pencemaran nama baik. Kasus baru dapat diproses jika dilakukan di muka umum atau diposting ke media sosial,” kata Aziz.

“Jurnalis harusnya tidak bisa dijerat pasal ini, tapi nyatanya tidak demikian,” tambahnya. Ia memberikan contoh kasus wartawan di Palopo yang divonis tiga bulan penjara usai membongkar dugaan korupsi di Palopo.

Masih dalam undang-undang yang sama, Aziz menyinggung pasal 14 tentang berita bohong. Menurutnya, ini juga dapat disalahgunakan. Pasal 14 baru dapat diproses apabila menyebabkan huru-hara. “Huru-hara seringkali disalahartikan. Viral sudah dikatakan sebagai mengakibatkan huru-hara. padahal, huru-hara yang dimaksud adalah kekacauan yang perlu melibatkan aparat keamanan tertentu dalam penanganannya misal kepolisian.”

Advokat Publik Yang bergelut sejak 2013 itu menilai penegak hukum belum begitu paham dan tidak konsisten dalam memberikan perlindungan hukum bagi pers. Imbasnya, penegakan hukum terhadap kebebasan pers terkadang mengalami delay. Tindak lanjut atas pelaporan seringkali tertunda bahkan cenderung mengalami impunitas. Kata dia, selama kebijakan itu ada dan tidak ada jaminan dari pemerintah, ancaman itu akan tetap eksis. 

“Saat ini, kita hanya bisa mengurangi dampak yang ditimbulkan. Caranya dengan tetap berpegang pada prinsip jurnalisme. Media juga perlu melakukan mitigasi. Caranya dengan tetap mematuhi kode etik dan mendorong publik untuk sadar bahwa penyelesaian sengketa pers itu seperti apa.”

Penulis: Jushuatul Amriadi

Editor: Jushuatul Amriadi

  Berita Terkait

Pencarian Berita

Lihat Arsip Kami