Kurang Sosialisasi Kurikulum MBKM, Mahasiswa Terancam Bertambah Masa Studi

Facebook
Twitter
WhatsApp
Ilustrasi: kardiman Aksah (Magang)

Washilah – Perubahan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) mengancam bertambahnya masa studi mahasiswa UIN Alauddin. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap perubahan mata kuliah dari pihak jurusan.

Hal ini dirasakan oleh salah satu mahasiswa dari Program Studi (Prodi) Ilmu Politik (Ipol) Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik (FUFP), Adrian (bukan nama sebenarnya) yang sementara menjalani semester VIII. Ia terancam harus menambah masa studi karena adanya perubahan mata kuliah karena pemberlakuan kurikulum MBKM.

Ia mengaku ada mata kuliah yang error di semester II, kemudian dipindahkan ke semester ganjil. Akibatnya, ia tidak bisa mengambil program mata kuliah pada semester VIII dan harus menunggu semester berikutnya agar dapat mengambil mata kuliah itu kembali. “Solusinya ya jalankan di semester 9,” kata Adrian.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa tidak ada informasi terhadap perubahan mata kuliah kepada mahasiswa. “Cobana (seandainya) ada sosialisasi semester laluji kuulang,” ungkapnya.

Program Kampus Merdeka merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa/i untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karir masa depan.

Program MBKM ini menghimpun empat kegiatan yaitu pembukaan program studi baru,  perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, perguruan tinggi negeri badan hukum dan hak belajar tiga semester di luar program studi. 

Ketua Program Studi (Prodi) Ilmu Politik UIN Alauddin, Dr Syahrir Karim mengatakan bahwa sosialisasi program MBKM telah dilakukan oleh pihak prodi. “Pada saat mau menyusun kurikulum, prodi melibatkan mahasiswa, alumni dan stakeholder, artinya mereka juga sebenarnya sudah tersosialisasi terkait pelaksanaan kurikulum ini.”

Untuk mahasiswa semester I dan II, kata Syahrir, prodi juga sudah mensosialisasikan ke mereka sejak awal Pengenalan Budaya Akademik Kampus (PBAK). 

Dosen pengajar mata kuliah Gerakan Sosial itu juga membenarkan adanya perubahan mata kuliah akibat kurikulum baru MBKM. “Jadi sekarang ini ada beberapa mata kuliah yang sebelumnya itu di semester II ditarik ke semester I, yang tadinya semester IV ditarik ke semester sekian,” ujarnya.

Nyatanya, tidak sedikit mahasiswa yang belum mengetahui adanya perubahan kurikulum, khususnya bagi mahasiswa semester IV ke atas. Misalnya, Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (HTN) yang tidak ingin disebutkan namanya mengaku, mengalami kasus yang hampir sama. Ia terancam bertambah masa studinya karena tidak tahu-menahu mengenai   perubahan mata kuliah terkait program MBKM. Beberapa mata kuliah yang sebelumnya ditetapkan pada semester ganjil dipindahkan ke semester genap, begitu pun sebaliknya. Ada juga yang mengalami perubahan nama dan jumlah Satuan Kerja Semester (SKS) yang bertambah.

Terdapat mata kuliah pada semester II yang error, kemudian ia berencana akan memprogramkan kembali di semester VIII. Namun, Mahasiswa HTN tersebut tidak menerima informasi terkait perubahan mata kuliah, ia pun tidak dapat mengambil mata kuliah tersebut.

“Mata kuliah Hukum Kewarisan ganti nama, tapi tidak ada konfirmasi ke kami sehingga kami yang semester VIII ini sangat terkendala ke depannya, karena masa kami menunggu semester X untuk melakukan regular mata kuliah ini Kembali,” ungkapnya.

Ia berharap pihak jurusan memberikan kebijakan sehingga mahasiswa yang terdampak tidak harus menunggu hingga semester selanjutnya. “Kami mau minta kebijakan ini, semoga kampus atau jurusan bisa berikan bahwa walaupun kami tidak belanja berikan kami keringanan untuk tetap mengikuti mata kuliah itu sehingga kami bisa selesaikan,” tutupnya.

Untuk solusi dari problem yang dikeluhkan oleh beberapa mahasiswa, Syahrir Karim mengatakan, pada Prodi Ilmu Politik, mahasiswa tidak harus menunggu semester selanjutnya sebelum melanjutkan program mata kuliah tertentu. “Pertimbangan khusus dari prodi yang memberi solusi secara utuh supaya mahasiswa ini tetap mengambil mata kuliah untuk di semester VIII itu mencukupkan, kecuali misalnya mahasiswa yang kelihatan masih banyak kuliahnya di semester VIII atau semester berikutnya maka tetap harus menunggu ke semester berikutnya,” Jelas Alumnus Ilmu Politik UGM itu.

Penulis: Asrianto (Magang)

Editor: Jushuatul Amriadi

  Berita Terkait

Pencarian Berita

Lihat Arsip Kami