Washilah – Program studi Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik (FUFP) UIN Alauddin menggelar Kuliah Umum di Lecture Teater Fakultas Ushuluddin, Jumat (22/11/2019).
Kegiatan tersebut bertajuk ” Membedah Sistem Pemerintahan yang Mensejahterahkan” menghadirkan Narasumber Director The Australia-Indonesia Centre Mr kevin Evans dan moderator Dosen Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar Fajar S Sos M si.
Dalam pemaparannya Kevin Evans menjelaskan bahwa sebenarnya sudah sepatutnya dan pentingnya penerapan sistem konstitusi.
“Sebetulnya sangat penting untuk menertibkan potensi pembangunan negara, kalau sistem konstitusi tidak sesuai termasuk misalnya pranata rakyat. Yah kemungkinan gagal sistem A mau ketemu rakyat B pasti tidak cocok, jadi sistem yang ada sekarang harusnya cocok dengan negara sendiri, ada beberapa prinsip yang bisa dugunakan untuk mengilhami untuk sistem yang paling tepat,” terangnya.
Lanjut, Kevin mengungkapkan di Indonesia itu sendiri sekarang tidak memakai Sistem Parlementer tetapi menggunakan Sistem Presidensial.
“Sebenarnya kita tidak memakai Sistem Parlementar tapi kita memakai Sistem Presidensial, jadi presiden bertanggung jawab atas semua kebijakan yang dipilih oleh rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak boleh tanggung jawab atas nasib pemerintah tugas mereka hanya mengawasi dan meloloskan agenda Legislatif,” bebernya.
“Ada kemungkinan dari semua negara yang dicatat sebagai negara adil makmur hanya lima yang pakai sistem presidensial ada 30 negara yang menggunakan sistem dimana ada perdana menteri bertanggungjawab kepada parlement bukan republik bukan sistem presiden boleh dipilih boleh di angat pokonya intinya kepala pemerintah atas perdana menteri,” tambahnya.
Penulis: Hikma Aulia Ramadani (Magang)
Editor: Muhammad Aswan Syahrin
