Indonesia Harus Keluar dari Jeratan Korupsi

Facebook
Twitter
WhatsApp
Andi Muhammad Alif

Oleh : Andi Muhammad Alif

Korupsi seakan sudah menjadi budaya di Negeri tercinta ini. Hampir setiap hari kasus korupsi menghiasi layar kaca ataupun menjadi headline di berbagai media, bahkan manjadi berita News di setiap media cetak atau online. Lembaga yang bertugas memberantas korupsi, seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sepertinya tidak menggentarkan oknum oknum tersebut dalam menjalankan aksinya. Mungkin lembaga pemberantas korupsi hanya dianggap angin lalu oleh oknum oknum tersebut.
Mungkin benar apa yang Sayyed Hussein Alatas pernah sebutkan dalam bukunya Sosiologi Korupsi (1981), bahwa ” korupsi akan tumbuh subur dalam lingkungan yang korup” . 


Seperti halnya yang baru-baru ini diperbincangkan hangat oleh media, tentang mengulas soal penangkapan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy atau Romy oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) dalam kasus suap pengisian jabatan di lingkup Kementerian Agama ( Kemenag) RI.

Romy ditangkap, Jumat (15/3/2019), bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur, Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag RI Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi.

Penangkapan mereka terkait dengan suap dalam pengisian jabatan tinggi di lingkup Kemenag RI. Haris Hasanuddin sebelumnnya hanya Pjs Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur, lalu definitif menjabat mulai 5 Maret 2019.

Namun, baru 10 hari menjabat Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur, Haris Hasanuddin dicokok petugas KPK, Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur. Haris Hasanuddin disebutkan pernah menyetor duit Rp 250 juta kepada Romy. (Di kutip tribuntimur Makassar) 

Sebelum diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur, selain Pjs, Haris Hasanuddin juga sempat menjabat Haris Hasanuddin juga sempat menjabat Kepala Kantor Kemenag RI Kabupaten Gresik dan Kepala Kantor Kemenag RI Kota Surabaya.

Kemudian merembet dugaan terjadi upaya suap dalam proses pemilihan Rektor Universitas Islam Negeri atau UIN Alauddin Makassar, Rp 5 miliar. Kursi Rektor UIN yang kini diduduki Musafir Pababari diduga seharga Rp 5 miliar ?

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD mengatakan, seorang mantan calon Rektor UIN Alauddin, Andi Faisal Bakti sempat dimintai membayar (menyogok) Rp 5 miliar agar bisa menduduki jabatan Rektor UIN Alauddin.

Andi Faisal Bakti adalah pemenang atau peraih suara terbanyak pada pemilihan Rektor UIN Alauddin yang berlangsung, 07 Agustus 2014. Namun, hasil pemilihan dianulir hingga Andi Faisal Bakti batal dilantik.

Hal itu diungkapkan Mahfud MD melalui talkshow politik hukum Indonesia Lawyers Club ( ILC) yang ditayangkan stasiun televisi TV One, Selasa (19/3/2019). ILC, bertema OTT Romy, Ketua Umum PPP: Pukulan Bagi Kubu 01?.

Publik semakin yakin bahwa praktek korupsi benar-benar sudah merajalela di Indonesia, ketika kasus-kasus korupsi yang cukup besar terungkap di berbagai media massa saat ini. 

Korupsi sangat jelas telah merugikan keuangan negara. Akibatnya, keuangan negara yang seharusnya lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan rakyat menjadi semakin berkurang. Anggaran keuangan negara melalui APBN, yang dari tahun ke tahun masih sangat terbatas menjadi semakin terbatas kemampuannya saat dana itu banyak dikorupsi.

Hal yang paling dirasakan oleh rakyat adalah kemampuan negara semakin terbatas dalam hal menyediakan anggaran demi kepentingan rakyat, khususnya yang dirasakan secara langsung. Antara lain, adalah  perbaikan infrastruktur, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan transportasi dan pelayanan masalah kesejahteraan rakyat yang lainnya, seperti penanganan bencana, bantuan bagi keluarga miskin dan anak terlantar, dan lain-lain.

Dalam prakteknya, korupsi sangat sukar bahkan hampir tidak mungkin diberantas. Namun akibat dari tindakan korupsi tersebut sangat kuat terasa bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Oleh karena itu perlu penanggulangan dan tindakan yang tepat untuk menekan tingginya tingkat tindak pidana korupsi di Indonesia. Upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan dalam berbagai cara jika dikerjakan dengan baik dan maksimal. Upaya-upaya tersebut secara umum dibagi dalam 2 bagian, yaitu tindakan pencegahan dan pemulihan. Sehingga akses perbuatan korupsi yang merupakan bahaya dan harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri, serta ada penanggulangan dan tindakan tegas terhadap oknum oknum kasus korupsi tersebut, agar tercapainya tujuan pembangunan nasional.

*Penulis merupakan Alumni Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar*

  Berita Terkait

Pencarian Berita

Lihat Arsip Kami