Fadli Anggap Bisnis Jasa Pembuatan Skripsi Masuk Kategori Ilegal

Dosen Hukum Internasional Dr Fadli Andi Natsif

Washilah – Jasa pembuatan skripsi, tesis ataupun tugas akhir ternyata dapat dengan mudah ditemukan di antara deretan toko Alat Tulis Komputer (ATK) yang berjejer di depan gerbang pintu masuk kampus UIN Alauddin Makassar.

Berdasarkan penelusuran reporter Washilah, ketika berhasil menyambangi deretan toko ATK dengan cara berkamuflase sebagai seorang mahasiswa yang membutuhkan jasa tersebut.

Di salah satu toko penyedia jasa, secara terang-terangan bercerita tentang bisnis yang dilakoni. Untuk pembuatan skripsi, pemilik toko ATK yang tidak disebutkan namanya mengklaim memiliki jejaring pembuatan skripsi, dan yang lebih mengejutkan ketika ia mengaku mempekerjakan alumni untuk menggarap beberapa proyek Karya Tulis Ilmiah (KTI) miliknya.

Di tempat lain, salah satu pemilik toko ATK mengungkapkan, bahwa para konsumennya sebagian besar berasal dari mahasiswa semester akhir UIN Alauddin Makassar. Dalam menjalankan bisnisnya ia mematok harga yang bervariasi, tergantung pada tingkat kesulitannya.

“Yang paling murah seperti dari fakultas Dakwah, yang paling mahal itu dari Saintek, Ekonomi dan Hukum juga, karena tinta emas. Tapi semua fakultas sudah order disini dek,” bebernya saat ditemui di toko miliknya. Senin (17/12/2018)

Dosen Hukum Internasional UIN Alauddin,
Dr Fadli Andi Natsif menyebut bahwa komersialisasi skripsi merupakan bisnis ilegal dan tergolong bagian dari tindakan penipuan serta pemalsuan yang melanggar etika pendidikan perguruan tinggi.

“Komersialisasi skripsi adalah perbuatan pelacuran intelektual, jika ditinjau dari aspek moral dan secara hukum adalah perbuatan yang tidak dibenarkan,” singkatnya.

Fadli melanjutkan bahwa para oknum, baik pengguna maupun penyedia jasa skripsi dapat dijerat pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan. Menurutnya oknum mahasiswa yang menggunakan jasa pembuat skripsi tersebut, termasuk bagian dari melawan hukum, melakukan tipu muslihat, rangkaian kebohongan dan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda kepadanya.

”Seolah oknum mahasiswa membuat sendiri skripsinya, kemudian dinilai lalu diberi nilai dan setelah itu dinyatakan lulus, dan institusi menyerahkan dia gelar sarjana,” jelasnya.

Dalam konteks ini pihak universitas menjadi korban maka dari itu, ia bisa melakukan gugatan apabila terbukti oknum terkait menyetor KTI yang bukan dari jerih payah atau karya orisinilnya.

Lain lagi untuk penyedia jasa, ia bisa dijerat pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat yang dapat menimbulkan suatu hak dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut, seolah-olah isinya benar dan tidak palsu. Dalam hal ini penyedia jasa skripsi membuat KTI lalu menggunakan nama konsumen.

“Misalnya, saya yang membuat skripsi saya meneliti lalu menulis harusnya tertulis nama saya, tapi saya palsukan menggunakan identitas yang memesan karya skripsi. Itu yang dimaksud dalam pasal 263,” pungkasnya.

Praktik-praktik sejenis disebutnya sebagai bagian dari budaya instan pendidikan yang lebih mengutamakan kemudahan lalu menafikan sebuah proses, para pegguna jasa hanya berambisi meraih gelar meski dengan skripsi buatan orang lain.

“Hati-hati, melakukan transaksi seperti itu karena itu ilegal, kalaupun ada perjanjian yang dibuat maka secara hukum tetap ilegal, karena membuat perjanjian untuk sesuatu yang tidak benar,” ungkap dewan senior PK Identitas Unhas.

Penulis: M.F
Editor: Muhammad Anugrah

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*