Penyelesaian Perkara Perundang-undangan, IPPS Adakan Diskusi Publik

Foto bersama Narasumber dalam Publik Discuss yang diselegarakan oleh Ikatan Penggiat Peradilan Semu (IPPS). Sabtu (11/11/2018)

Washilah – Ikatan Penggiat Peradilan Semu (IPPS) UIN Alauddin Makassar, Gelar Diskusi Publik dengan Tema “Babak Baru, Penyelesaian Perkara Perundang-Undangan Melalui Jalur Non Litigasi,” di Warkop 52 Jl Tun Abd Razak. Sabtu (11/11/2018)

Pengurus IPPS, Riski Rahmatullah T mengatakan kegiatan tersebut dilatarbelakangi mengingat hadirnya peraturan menteri hukum dan HAM No 32 Tahun 2017.

“Lahirnya peraturan menteri hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2017 membuat terobosan baru untuk negeri kita, yakni tata cara penyelesaian sengketa perundang-undangan melalui jalur non litigasi yang dapat menguji peraturan dibawah UU. Hal tersebut dianggap menggeser marwah peradilan Mahkamah Agung,” jelasnya.

Senada dengan itu, Perwakilan dari Kemenkumham Sulsel Asriani mengatakan, peraturan perundang-undangan yang bertentangan, baik secara vertikal maupun horizontal menyebabkan timbulnya konflik norma hukum.

“Konflik kewenangan antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat dan pelaku usaha, serta menghambat iklim investasi, usaha dan kegiatan ekonomi nasional dan daerah dapat diajukan permohonan sengketa melalui jalur nonlitigasi,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan pasal 2 ayat 2 yang mengatur permohonan dapat diajukan oleh perseorangan, kelompok, badan/lembaga/kementerian/pemerintah non kementerian/ pemerintah daerah, dan swasta atau badan usaha publik/privat.

Penulis : Muhammad Asdar (magang)
Editor : St Nirmalasari

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*