Prodi Ilmu Politik UIN Alauddin Gelar Dialog Sistem Kepartaian dan Pemilu

Facebook
Twitter
WhatsApp
Ketua Jurusan Ilmu politik Dr Syarifuddin Jurdi (Kiri), Komisioner KPUD kota Makassar Andi Syaifuddin (Tengah) Dan Dosen Ilmu politik, Fajar (kanan) sebagai Moderator, saat memberikan materi Sistem Kepartaian dan Pemilu. Senin (27/11/2017)

Washilah – Program Studi Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar menggelar dialog sistem kepartaian dan Pemilu dengan menghadirkan Komisioner KPUD Kota Makassar Divisi SDM dan partisipasi masyarakat Andi Syaifuddin, di LT.Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik (FUFP). Senin (27/11/2017).

Kegiatan yang bertajuk “Indeks pemilu dan pembangunan demokrasi, (Studi pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar 2018)” disambut dengan antusias oleh peserta dialog.

Komisioner KPUD Kota Makassar Divisi SDM dan Partisipasi masyarakat Andi Syaifuddin mengatakan, anggaran pilwalkot di tahun 2018 mengalami peningkatan.

“Semoga anggaran tersebut bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan wali kota,” harapnya.

Ia memaparkan, anggaran kali ini Sebanyak 60 miliar dari dana APBD, Pemilihan wali kota dan wakil walikota 2018 mendatang. Partisipasi masyarakat pun lebih tinggi dibandingkan pemilihan walikota Makassar ditahun 2013 lalu.

Andi Syaifuddin juga menjelaskan, tahapan pemilu khusus di kota Makassar apabila melewati tanggal 29 November calon yang ingin maju secara perseorangan maka harus mengumpulkan dukungan 65.354 E-KTP atau surat keterangan surat catatan sipil.

“Panitia Penyelenggara pemilu tidak boleh terafiliasi oleh calon, kalau itu ada terbukti maka kami akan pecat dari struktur kepanitiaan,” tegas Syaifuddin.

Penulis : Muhammad Aswan Syahrin (magang)
Editor : Nur Isna

  Berita Terkait

Pencarian Berita

Lihat Arsip Kami