Kaum Muda dan Tahun Politik

Aslang Jaya | Dok. Pribadi

Oleh : Aslang Jaya

Washilah – Berbagai bentuk pencitraan ditampilkan oleh para elit politik menjelang pesta demokrasi, berbagai momentum dimanfaatkan untuk meningkatkan elektabilitas dirinya kepada para calon pemilih nantinya. Itulah fakta dan realita, mereka menebarkan berbagai macam janji-janji saat masa kampanye dibalut wewangian retorika kepada publik untuk meningkatkan elektabilitas dirinya.

Sekarang kita telah memasuki tahun politik 2018/2019, tahun di mana para elite politik menggunakan berbagai macam upaya untuk meraih kekuasaan, sebab dalam dunia politik, hal yang paling sakral dibutuhkan selain kepentingan ialah kekuasaan. Secara kodrati memang manusia sifatnya ialah selalu memiliki naluri untuk berkuasa.

Dari dulu hingga sekarang, tak ada yang berubah dari sifat dan sikap para elit politik apalagi calon pemimpin yang akan memegang estafet kepemimpinan dalam dinamika bernegara. Memang benar bahwa rentang waktu dan jarak ruang memiliki substansinya masing-masing, tetapi jika dilirik para perilaku politisi sekarang dan dikomparasikan dengan politisi terdahulu, ialah tak ada bedanya, karena hanya menebar janji-janji di saat masa kampanye yang akhirnya tak ada realisasi terhadap janji yang telah di tebarkan.

Tak hanya perilaku para elit politik, mereka sang penegak hukum atau yang lebih agung si pengetok palu yang mengagung-agungkan negara hukum yang bersih dan bebas dari intervensi kekuasaan diluar koridor hukum (eksekutif dan legislatif). Yang mencita-citakan penegakan hukum yang bersih dan jujur sebagai upaya menegakkan hukum dan menciptakan keadilan untuk para pencari keadilan.

Bagaimana mungkin kita mencita-citakan negara hukum yang bersih dan bebas intervensi dari luar tetapi yang sering terjadi dan disaksikan publik hanyalah ketidaksinambungan antara harapan dan kenyataan dan ujung-ujungnya menuai ketidakpastian.

Masih tekait penegakan hukum serta lembaga penegak hukum, dilansir dari media Tempo.co, mengutip pernyataan dari hakim agung Gayus Lumbuun yang mengatakan bahwa kondisi peradilan di Indonesia sekarang mengalami keadaan darurat dan diperlukan pembenahan dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aparat disemua strata peradilan.

Bagaimana bisa kita menginginkan lembaga peradilan yang bersih sebagaimana yang kita cita-citakan bersama, namun yang disaksikan lembaga peradilan sedang tak baik-baik saja? Sebagaimana pernyataan dari hakim agung tadi.

Selain itu, ada pula hal yang menyebabkan ketimpangan dan kegentingan dalam dinamika bernegara, yaitu sifat intoleransi yang dapat menyebabkan memecah belah sehingga terjadi disharmonisasi.

Salah satu contoh kecilnya ialah membanggakan yang dimiliki atau yang melekat pada  individu maupun kelompok misalnya kepercayaan, yang kemudian menyalahkan individu atau kelompok lain yang tak selaras dengan mereka. Padahal dalam berdinamika dalam negara haruslah memupuk rasa cinta kasih terhadap sesama agar tak terjadi kejadian yang tak diinginkan.

Sungguh sebuah ironi jika disaksikan berbagai macam fenomena-fenomena ketimpangan dan kegentingan dalam dinamika bernegara.  Kurang sepakat dengan pernyataan bung Karno yang mengatakan bahwa “hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri sendiri dengan kuatnya”.

Seolah pesan yang dilontarkan bung Karno diatas kita diajak untuk menerima nasib dan larut dalamnya tanpa ada pergerakan untuk keluar dari nasib yang dirasakan itu, atau kerucutnya keluar dari zona tidak nyaman ke zona nyaman yang diinginkan.

Upaya yang harus dilakukan bersama untuk keluar dari zona tidak nyaman itu ialah, melakukan pembenahan atau merekontruksi segala sesuatu dalam dinamika bernegara. Dan nantinya akan mengantarkan kita bersama menuju negara yang membahagiakan dan mensejahterakan tanpa ada kebohongan dan kemunafikan yang dipaksakan benar.

Pastinya upaya itu dilakukan oleh para pemuda yang nanti akan memegang estafet kepemimpinan dan kekuasaan di erbagai lini kehidupan bernegara, sebab pemuda yang menjunjung tinggi idealisme dan integritasnya akan menciptakan sesuatu yang baik dalam negara. Karena integritas bukan untuk kompromikan.

Semoga para kaum muda dapat mempertahankan idealisme dan integritasnya dalam berbagai dimensi ruang dan waktu. Apalagi sekarang kita tengah memasuki tahun politik yang dimana idealisme dan integritas teruji karena di benturkan oleh berbagai macam dan bentuk kepentingan yang sifatnya materialistis.

*Penulis merupakan mahasiswa jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (HPK) Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Alauddin Makassar

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*